• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


222 Proyek Strategis Nasional (PSN) vs Kemiskinan & Ketimpangan

Tanggal 25-27 September 2015 di New York, Amerika Serikat, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar plenary meeting (rapat paripurna) tingkat tinggi. Hasilnya, rekomendasi PBB tentang tata-dunia baru The World Order melalui agenda “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (UN, 2015).

Akhir-akhir ini, pilihan strategis membangun Negara sehat, kuat, dan lestari ialah model koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Negara-negara di Afrika, misalnya, gerakan koperasi bermanfaat langsung terhadap pemulihan standar kehidupan Rakyat melalui jasa-jasa koperasi seperti kredit, akses pasar untuk Rakyat miskin, jasa gudang, dan transportasi, pasokan-pasokan komoditi pertanian, perumahan, dan lain-lain. Ini sedang terjadi di Botswana, Etiopia, Kenya, Lesotho, Rwanda, Swaziland, Tanzania, Zanzibar, Uganda, dan Zambia (Pollet, I., 2009 ).

Menurut data Direktorat Jenderal the Food and Agricultural Organization (FAO) akhir tahun 2012, misalnya, selama krisis pangan dunia tahun 2007-2008, para petani anggota koperasi dapat mengatasi krisis pangan lebih baik daripada para petani yang tidak memiliki koperasi. Di kawasan ASEAN, koperasi-koperasi dapat menghasilkan ‘financial turnover’ yang signifikan di masa turbulensi sosial-ekonomi tahun 1998-1999. Hasil riset Worldwatch Institute (2012) menemukan bahwa koperasi-koperasi, yang beranggotakan sekitar satu miliar orang di dunia, telah terbukti mampu melahirkan stabilisasi siklus-siklus sosial-ekonomis kawasan dunia.

Di Negara RI pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Kantor Presiden (Jakarta), Senin (16/4/2018), Presiden RI Joko Widodo merilis dasar dan arah 222 Proyek Strategis Nasional. Nilai investasi sekitar Rp 4.100 triliun antara lain terdiri atas 69 proyek jalan, 51 bendungan, 29 kawasan ekonomi khusus/kawasan industri/kawasan pariwisata, 11 proyek energi, 10 pelabuhan, 8 proyek air bersih dan sanitasi, 6 bandara, 6 irigasi, 6 proyek smelter, 4 proyek teknologi, 3 proyek perumahan, 1 proyek pertanian dan kelautan, 1 proyek tanggul laut, 1 proyek pendidikan, 1 program pesawat terbang, serta 1 program agraria dan kehutanan; yang mulai dikerjakan di tahun 2018 dan paling lambat pada kuartal III/2019 sudah mulai dilakukan pembangunan konstruksinya (Setkab RI, 16/4/2018).

Pemerintah berharap 222 Proyek Strategis Nasional itu melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui APBN dan model pembiayaan alternatif melalui swasta di berbagai lokasi proyek guna meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah, mengurangi angka kemiskinan, dan menekan ketimpangan sosial ekonomi di Negara RI (Setkab RI, 16/4/2018).

Amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menghendaki pelaku ekonomi adalah BUMN di bidang “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan Pasal 33 ayat (1) menghendaki “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” yakni koperasi.

Dari sejarah kita belajar bahwa selama 100 tahun terakhir, negara-negara yang mencatat kesejahteraan ekonomi sangat tinggi dan minim konflik dalam negeri hanya negara-negara yang mencatat kemajuan pesat koperasi, seperti di Norwegia, Finlandia, Jepang, dan Swedia.Bapak koperasi modern, Robert Owen (1857-1858) menitip pesan bahwa melalui koperasi dapat terbentuk karakter masyarakat, lapangan kerja, kemakmuran, dan pengetahuan.

Abad 14, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah (1375-1377) menulis bahwa secara alamiah, manusia bersifat komunal, koperatif, dan sosial untuk hidup bersama dan bertahan hidup. Karena itu, secara ekonomis, tiap orang, tiap koperasi, tiap negara menjadi besar dan kuat menurut karya-karyanya untuk kesejahteraan bersama. Itulah watak koperasi. Itu pula pilihan strategis agar 222 PSN yang perlu melibatkan koperasi guna menghasilkan kesejahteraan Rakyat, sehat-lestari ekosistem Negara, dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Moh. Hatta (2002:230-233), ketua tim penyusun pasal 33 UUD 1945 asli, menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 ialah politik-ekonomi Negara-Bangsa Indonesia: “Antara aktivitas kooperasi yang bekerja dari bawah dan aktivitas pemerintah yang bekerja dari atas, masih luas bidang ekonomi yang dapat dikerjakan oleh swasta. Pengusaha swasta bangsa kita sendiri atau oleh golongan swasta Indonesia yang bekerja sama dengan orang swasta bangsa asing... Yang perlu ialah inisiatif swasta itu bekerja di bawah penilikan pemerintah dan dalam bidang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah.” 

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita