• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pengamanan Wilayah Udara NKRI: Penegakan Hukum & Kedaulatan

Selasa 13 Februari 2018 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. PP Nomor 4 Tahun 2018 ini berisi ketentuan sebanyak 39 pasal tentang Pengamanan Wilayah Udara RI dan diundangkan pada tanggal 19 Februari 2018 di Jakarta dengan penempatan ke dalam Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 12.

Menurut Profesor Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD, Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia (UI) bahwa PP No. 4 Tahun 2018 merupakan penegasan Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya perihal ruang udara tunduk kepada kedaulatan eksklusif (kedaulatan penuh dan utuh) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “UU No. 1 Tahun 2009 menetapkan ruang udara tunduk kepada kedaulatan eksklusif NKRI. PP No. 4 Tahun 2018 menegaskan ketentuan hukum ini guna konsolidasi semua aturan terkait selama ini,” papar Profesor Hikmahanto Juwana, yang meraih S-3 (Doctor of Philosophy) di University of Nottingham (Inggris) tahun 1997, kepada Staging-Point.Com, Senin (30/4/2018) di Gedung IASTH, Pascasarjana FH-UI, Lantai 2, Jl. Salemba Raya No. 4, Senen, Jakarta Pusat.

Pasal 1 ayat (1) PP No. 4/2018 menegaskan : “Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.” PP No. 4 Tahun 2018 melaksanakan Pasal 9 UU Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Penetapan PP No. 4/2018 merujuk ke Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.”

Profesor Hikmahanto Juwana menambahkan, ada dua aspek pokok PP No. 4/2018 yakni penegakan kedaulatan NKRI dan penegakan hukum di NKRI melalui penetapan tiga jenis kawasan udara yakni (a) kawasan udara terlarang (prohibited area), (b) kawasan udara terbatas (restricted area), dan (c) zona identifikasi pertahanan udara (Air Defence Identification Zone/ADIZ).

“Prinsipnya semua wilayah udara itu bisa diterbangi, kecuali wilayah udara terbatas dan terlarang. PP No. 4 Tahun 2018 mengatur ruang udara NKRI bagi penerbangan pesawat udara sipil (civil air craft) yang berjadwal (scheduled) dan tidak berjadwal (non-scheduled) seperti pesawat charter, dan pesawat udara atas nama negara (state-air-craft) seperti pesawat Angkatan Udara, Bea Cukai, dan Kepresidenan. Kalau terlarang (Prohibited), tidak boleh boleh dilewati sama sekali; Terbatas (Restricted), boleh dilewati, tapi dengan izin, dan ADIZ (Air Defence Identification Zone),” papar Profesor Hikmahanto Juwana, yang meraih British Achieving Award Pemerintah Inggris dan Master of Law (LL.M) di Keio University, Jepang (1992) dengan tesis An International Law Perspective of Space Commercialization : Conflict of Interest Between the Developed and Developing States. 

Selain menetapkan kawasan udara terlarang dan kawasan udara terbatas (Pasal 6 ayat 1 PP No. 4 Tahun 2018), pasal 6 ayat (2) PP No. 4 Tahun 2018 menetapkan ADIZ. ADIZ Negara RI, menurut Pasal 9 ayat (1) PP No. 4/2018 yakni “merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi Pesawat Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.” Pasal 9 ayat (2) PP. No. 4/2018 menetapkan ADIZ berada pada : (a) ruang udara di Wilayah Udara; (b) ruang udara di Wilayah Udara yurisdiksi NKRI.

Profesor Hikmahanto Juwana melihat masalah penegakan hukum dalam ADIZ ruang udara di wilayah udara yurisdiksi NKRI. “Ada masalah dengan ADIZ pada ruang udara di Wilayah Udara yurisdiksi NKRI. Kata ‘yurisdiksi’ di sini, berbeda dengan ‘eksklusif’. Kalau di laut, apa maksudnya di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)? Padahal, ADIZ tidak hanya di dalam ZEE. Kalau ada pesawat udara asing, kita harus bisa mengidentifikasinya sebelum masuk ruang udara NKRI. Maksudnya apa? Karena di situ (ADIZ,red), kita tidak bisa melakukan penegakan hukum, karena itu hanya mengidentifikasi. Maka disebut Air Defence Identification Zone (ADIZ),” papar Profesor Hikmahanto Juwana, yang menulis disertasi The Right of State to Establish and Build Up Military Defence Capability : Japan as a Case Study.

ADIZ termasuk praktek atau kebiasaan internasional (customary international law)  yang muncul dan lahir dari pengalaman negara seperti Amerika Serikat sejak Desember 1950, Kanada, dan Uni Soviet. “ADIZ itu muncul dari pengalaman Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Soviet  yang khawatir, ada pesawat tiba-tiba masuk wilayah kedaulatannya, dan terlambat mengintersepsinya. Maka ada ADIZ. Jika pesawat asing memasuki wilayah kedaulatan Negara dan hostile, tentu bisa di-forced-down, didaratkan dan diperiksa, apa tujuannya. Itu sekarang di Negara kita, ada sanksi administratif berupa denda paling banyak 5 miliar rupiah,” ungkap Profesor Hikmahanto Juwana.

Khusus ADIZ pada ruang udara Wilayah Udara yurisdiksi NKRI, menurut Profesor Hikmahanto Juwana, Negara RI bisa saja menetapkannya berbeda dari ZEE. “ADIZ pada ruang udara di Wilayah Udara yurisdiksi NKRI mungkin berkaitan dengan ZEE. Padahal, bisa saja kita tetapkan berbeda dari ZEE, yang bisa lebih luas dan lebih sempit, tetapi sesuai dengan kata-kata “yurisdiksi” yang sebenarnya bisa dibedakan dengan yang “eksklusif”. Maksudnya, jika ada pesawat memasuki wilayah kedaulatan NKRI, kita mengidentifikasinya, musuh (hostile) ataukah bukan? Kita bisa melakukan komunikasi, tapi kita tidak bisa melakukan penegakan hukum atau kedaulatan. Baru setelah masuk ke zona ADIZ, pesawatnya bisa di-forced down atau dapat ditembak jatuh, kalau sudah diberikan 3 x peringatan,” papar Profesor Hikmahanto Juwana.

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago (Chicago Convention) 1944 bahwa setiap Negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Butir konvensi ini telah dimasukkan ke dalam Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bahwa NKRI berdaulat penuh dan eksklusif atas Wilayah Udaranya. Dalam hal ini, menurut Profesor Hikmahanto Juwana, PP No. 4/2018 juga melaksanakan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa NKRI berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.

“Dalam rangka operasionalisasi ketentuan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2009, sebenarnya ada dua hal dari implementasi PP No. 4 Tahun 2018 yakni pertama, menegakkan kedaulatan NKRI itu, ada di TNI; kedua, penegakan hukum di Negara RI itu, Kepolisian Negara RI menjalankannya,” papar Profesor Hikmahanto Juwana. 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita