• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Alih-Teknologi & Alih-Keahlian Melalui Tenaga Kerja Asing (TKA)

Hari Senin 26 Maret 2018 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres No. 20 Tahun 2018 diundangkan pada 29 Maret tahun 2018 di Jakarta dan menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 20/2018 menyatakan bahwa “Setiap Pemberi Kerja TKA wajib: a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.” Pasal 27 Perpres No. 20/2018 berbunyi : “Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.”

Menurut Dr. Marselus Ruben Payong, M.Pd, dosen Pendidikan STKIP ST. Paulus Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan respons kebijakan terhadap dinamika lingkungan strategis nasional, kawasan, dan internasional akhir-akhir ini yakni masih rapuhnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI, ratifikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), revolusi teknologi, dan tantangan bidang investasi dan kesempatan kerja awal abad 21.

“Sejak Desember 2015, Rakyat dan Pemerintah RI harus mempersiapkan SDM nasional menghadapi era pasar bebas tenaga kerja, khususnya TKA, sebagai konsekuensi dari ratifikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kini sedang terjadi revolusi industri generasi ke-4 yang berbasis inovasi dan revolusi teknologi komunikasi-informasi. SDM kita belum disiapkan di bidang keahlian (skill) dan ketrampilan standar daya-saing SDM global melalui proses pendidikan. Karena kurikulum kita lamban merespons dinamika ini. Sedangkan SDM Thailand, Tiongkok, Malaysia, dan Singapura, sudah agak siap,” papar Dr. Marselus Ruben Payong, M.Pd, kepada Staging-Point.Com, Jumat (20/04/2018), di ruang kerjanya SKIP St Paulus Ruteng.

Pada Rapat Terbatas, Selasa (13/9/2016) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis data bahwa hingga tahun 2015, sekitar 60% penduduk RI adalah anak muda usia produktif;  Tahun 2010, pengangguran usia 15-19 tahun mencapai 23,23% dan tahun 2015, berkisar 31,12%; pengangguran berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berkisar 9,84%, lulusan SMA 6,95%, SMP 5,76% dan SD 3,44%. Dari 7,56 juta total pengangguran terbuka, 20,76% berpendidikan SMK (PresidenRI.go.id, 13/9/2016; BPS, 2015).

Dari sudut pendidikan, daya-saing SDM abad 21, menurut Dr. Marselus Ruben Payong, diukur dari tiga kemampuan dasar yakni (a) kemampuan belajar dan berinovasi, (b) keterampilan hidup dan karir, dan (c) keterampilan teknologi.  Karena itu, alih-teknologi dan alih-keahlian melalui Tenaga Kerja Asing lebih bersifat instan, khususnya jika targetnya ialah mendukung perekonomian nasional, investasi, dan perluasan kesempatan kerja. Alasanya, ketiga sasaran strategis ini dapat diraih, jika secara simultan kinerja sektor pendidikan Negara RI betul-betul dibenahi agar menguasai kompetensi riil dan tiga kemampuan dasar tersebut.

“Secara kuantitatif, standar kelulusan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) khususnya, memuaskan rata-rata 90%; tetapi kompetensi riil kelulusan terutama dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menciptakan kesempatan pekerjaan, belum memuaskan. Saat ini, sekitar 7% lulusan Perguruan Tinggi belum bekerja dan pengangguran tertutup sekitar 7 juta lulusan,” papar  Dr. Marselus Ruben Payong.

Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI, menurut Dr. Marselus Ruben Payong, dapat bersaing dengan TKA, jika proses pendidikan mempersiapkan SDM untuk menguasai 3 (tiga) kemampuan dasar serta pembenahan pendidikan dasar, perkuat pendidikan vocation dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, pendidikan wirausaha di Perguruan Tinggi.

“Untuk meningkatkan daya saing SDM kita dengan TKA, melalui proses pendidikan, SDM kita disiapkan untuk memiliki  kemampuan dasar yakni kemampuan belajar dan berinovasi (learning and innovation skill), keterampilan hidup dan karir (life and career skill), dan keterampilan teknologi, media, dan komunikasi. Selain itu, pendidikan dasar harus dibenahi agar memenuhi standar kompetensi, perkuat pendidikan vocation melalui SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Politeknik, dan pendidikan kewirausahaan di Perguruan Tinggi,” papar  Dr. Marselus Ruben Payong.

Hingga tahun 2017, sebesar 42%  tenaga kerja Negara RI adalah lulusan SD, 66% lulusan SD-SMP, dan 82% lulusan SD-SMP-SMA/SMK (Setkab RI, 2/2/2017). Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

“Ada Sembilan level kompetensi menurut KKNI, level 6 ke atas merupakan level tenaga profesional. Tahun 2014/2015,  PT mulai menyesuaikan kurikulum berbasis KKNI. Hasil pembaharuan kurikulum ini mungkin belum dapat dirasakan sekarang, tetapi 4-5 tahun ke depan, daya-saing SDM kita akan semakin tinggi dan memperbaiki kualifikasi SDM kita sesuai standar internasional,” papar Dr. Marselus Ruben Payong.

Hingga tahun 2017, Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja RI telah menetapkan 85 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), akreditasi 725 Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), dan melakukan sertifikasi terhadap 167 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); mempercepat Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI) pada berbagai sektor sektor; Percepatan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui pembentukan 6 (enam) Balai Latihan Kerja (BLK) di Banyuwangi, Sidoarjo, Bantaeng.

Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 20/2018 menyatakan bahwa “ Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa.” Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 20/2018 menetapkan bahwa “Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.” Pasal 1 ayat (3) Perpres No. 20/2018 menetapkan bahwa “Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Perpres No. 20/2018 disertai dengan ancaman dan sanksi di bidang ketenagakerjaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan, dan bidang imigrasi berdasarkan UU Imigrasi.

Oleh: Silvester Nabar

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita