• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kembali Ke Prinsip Pancasila: Lindungi Rakyat Dari Penyalahgunaan Narkotika

Pada hari Rabu (3/10/2017) di Bumi Perkemahan Cibubur (Jakarta Timur), Pemerintah merilis program Kerja Kabinet tentang Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Negara Republik Indonesia (RI). Program ini merupakan respons Pemerintah terhadap risiko penyalahgunaan obat, peredaran obat illegal dan obat terlarang, seperti Pil Jin dan tablet PCC di Negara RI (Setkab RI, 3/10/2017).

“Jatuhnya korban terutama di kalangan anak-anak muda karena mengkonsumsi tablet PCC, mengkonsumsi Pil Jin, harusnya membuka mata kita semuanya bahwa masalah penyalahgunaan obat, masalah obat ilegal, masalah obat terlarang, tidak bisa kita anggap enteng, tidak bisa kita anggap angin lalu... Kasus PCC, Pil Jin, mungkin adalah puncak gunung es yang hanya nampak di permukaan, tapi di bawahnya tersimpan potensi masalah penyalahgunaan obat terlarang yang cukup besar, yang besar, yang perlu mendapatkan perhatian kita semuanya,” papar Presiden RI Joko Widodo pada acara Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Cibubur (Jakarta Timur), Rabu (3/10/2018) (Setkab RI, 4/10/2017).

Menurut Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum, dosen Hukum Pidana pada Universitas Atmajaya (Yogyakarta), bahwa peredaran gelap jenis narkotika dan psikotropika berisiko secara hukum dan hajat hidup orang banyak. “Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, Pemerintah menjamin ketersediaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Iptek di Negara RI. Ini legal. Apalagi kesehatan termasuk Hak Asasi Manusia menurut Pasal 28A UUD 1945. Peredaran tidak legal adalah peredaran gelap, bukan untuk Iptek dan pelayanan kesehatan, yang harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum berlaku di Negara RI karena berisiko bagi orang yang mengkonsumsinya dan hajat hidup orang banyak,” papar Dr. Anny Retnowati kepada Staging-Point.Com, Rabu (25/4/2018), di Fakultas Hukum, kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dr. Anny Retnowati meraih S-3 Ilmu Hukum bidang Hukum Kesehatan dengan judul disertasi Rekonstruksi Penyidikan Terhadap Dugaaan Malpraktik Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hukum pada Universitas Negeri Surakarta tahun 2015. Dr. Anny Retnowati melihat 4 (empat) akar masalah masalah penyalahgunaan obat, obat ilegal, dan obat terlarang di Negara RI selama ini.

“Akar masalah penyalahgunaan obat, obat ilegal, dan obat terlarang yaitu pertama, masalah ekonomi. Jual-beli obat terlarang karena ingin dan mudah meraih hasil besar; kedua, pengguna makin bergantung, segala cara mendapatkan dan membelinya yang dapat memicu kejahatan atau pelanggaran hukum; ketiga, pengawasan kurang ketat; peredaran gelap atau ilegal, artinya tanpa izin sah; penyelundupan karena pengawasan rapuh; Negara kita kepulauan dan batas-batasnya laut yang dapat diterobos oleh para penyelundup; keempat, sikap masyarakat kurang peduli pada kesehatan lingkungan dan masyarakatnya,” ujar Dr. Anny Retnowati.

Solusi ke-empat akar masalah tersebut di atas, menurut Dr. Anny Retnowati, yakni perketat pengawasan, penegakan hukum harus tegas, edukasi masyarakat, dan budayakan nilai-nilai Pancasila. “Solusi penyalahgunaan obat, obat ilegal, dan obat terlarang yakni penegakan hukum dan sanksi harus tegas; perketat pengawasan seperti program patroli-patroli polisi; dari sisi masyarakatnya, terapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan ber-Bangsa dan ber-Negara seperti iman teguh, peduli pada kesehatan lingkungan dan masyarakat, bersikap adil dan beradab; perlunya edukasi masyarakat atau penyuluhan risiko penyalahgunaan Narkotika dan lain-lain,” papar Dr. Anny Retnowati.

Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan peningkatan pengawasan dan sinergi berbagai pihak guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Negara RI.  “Saya ingin menekankan bahwa tugas untuk melindungi Rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan semuanya pada Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan). Saya minta semua Kementerian. semua Lembaga non Kementerian, dan Pemerintah Daerah, untuk saling bekerja sama, bersinergi, sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat ini betul-betul bisa berjalan efektif... Negara harus hadir dalam perlindungan pada segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Cibubur (Jakarta Timur), Rabu (3/10/2018) (Setkab RI, 4/10/2017). 

Oleh: Aldus Wae

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita