• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


UU Konservasi Ekosistem : Tingkatkan Tanggung Jawab Pemda dan Masyarakat

Sistem-sistem lingkungan (ekosistem) berkaitan langsung dengan nilai-nilai dasar masyarakat-masyarakat di seluruh dunia, yang tidak dapat dan tidak boleh diredusir ke istilah-istilah moneter (Sagoff, 1988). Nilai ekosistem bagi keberlanjutan tata masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, sangat tinggi dan berkaitan langsung dengan nilai dasar manusia (Pezzey, 2005; Suslick dan Machado, 2001). Maka konsevasi sumber daya hayati dan ekosistemnya menjadi sangat urgen, strategis, dan penting bagi setiap Negara dan Rakyatnya, kini dan ke depan.

Pada hari Rabu (4/4/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Rapat Terbatas (Ratas) membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya hayati dan Ekosistemnya yang merupakan inisiatif DPR RI. “Dengan demikian, setiap RUU termasuk RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Itulah yang harus menjadi koridor kita bersama,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pengantar Ratas Rabu (4/4/2018) di kantor Presiden, Jakarta (Setkab RI, 4/4/2018).

Rapat Terbatas  itu dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti  Nurbaya,  Menteri  Perdagangan  Enggartiasto  Lukita,  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan (Setkab RI, 4/4/2018).

Menurut Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dalam rangka konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya di Negara RI, RUU atau UU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Perda, dan UU tentang Pemerintahan Daerah harus sesuai dengan amanat UUD 1945.

“RUU dan UU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya harus sesuai dengan cita-cita hukum dalam UUD 1945. Maka, pertama, UU konservasi harus merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Maka konservasi harus menghasilkan kemakmuran Rakyat dan kecerdasan Bangsa melalui penelitian dan pengetahuan. Kedua, preservasi berupa pemulihan ekosistem yang terancam punah dan pelestarian sistem lingkungan yang bernilai ekonomis dan bernilai bagi daya sangga ekosistem Negara RI,” papar Dr. Hyronimus Rhiti, ahli hukum lingkungan dan filsafat hukum, kepada Staging-Point.Com, akhir 25 April 2018, di Fakultas hukum, kampus Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Dr. Hyronimus Rhiti menambahkan bahwa UU Konservasi juga perlu disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah dan UU Lingkungan Hidup. “RUU dan UU Konservasi Sumber-Daya Hayati dan Ekosistemnya perlu disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah agar wilayah-wilayah konservasi menjadi tanggung jawab Pemda dan masyarakat daerah di Negara RI. RUU dan UU ini juga perlu disesuaikan dengan UU Lingkungan Hidup untuk melaksanakan cita-cita hukum Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tentang tata kelola perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” ujar Dr. Hyronimus Rhiti.

Peran dan tanggung jawab lingkungan dari masyarakat perlu benar-benar tegas dan jelas dalam rumusan RUU dan UU konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. “Dalam tata kelola lingkungan era silam, umumnya Negara melihat jasa-jasa lingkungan terutama dari nilai modalnya secara ekonomi. Kini dan ke depan, nilai tambah harus dimasukan dalam RUU dan UU ini yakni nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai ekosistem seperti satwa, pohon-pohon  langka, sumber-sumber genetika atau keanekaragaman hayati terpelihara dari seluruh sumber daya hayati dan ekosistem Negara RI. Ketiga nilai ini merupakan nilai strategis guna menjamin keberlanjutan tata-kelola sumber daya hayati dan ekosistemnya untuk kemakmuran Rakyat, kecerdasan Bangsa, dan keberlanjutan ekosistem Negara RI,” ujar Dr. Hyronimus Rhiti.

Rapuhnya daya sangga ekosistem selama ini, antara lain, karena kurangnya kepedulian dan edukasi masyarakat tentang nilai ekosistem secara sosial, ekonomis, dan lingkungan. “Perlu diubah pola pikir dan sikap masyarakat terhadap sumber daya-alam dan ekosistem agar tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi merawat juga nilai sosial dan lingkungan. Sikap tidak peduli dan merusak dari masyarakat merapuhkan sumber daya-hayati dan ekosistemnya. Maka implementasi UU ini membutuhkan peran dan tanggungjawab masyarakat, bukan hanya Pemerintah Pusat dan Pemda di setiap wilayah Negara RI,” papar Dr. Hyronimus Rhiti.

Oleh: Aldus Wae

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita