• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlu Sistem Minimalis Pencegahan Korupsi

Hari Jumat (2/3/2018) di Bina Graha (Jakarta), Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengadakan diskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait guna mengurai  benang-merah efektivitas pencegahan korupsi.  “Berbagai kasus korupsi yang melibatkan para pejabat di tingkat pusat maupun daerah, menjadi indikator kasat mata betapa pentingnya upaya pencegahan yang lebih efektif. KSP akan mengurai benang merah ini dengan berkoordinasi dengan Kementerian terkait,” papar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada diskusi itu (Setkab RI, 2/3/2018).

Diskusi itu dihadiri oleh Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Dr. Bivitri Susanti (Dosen Universitas Indonesia), Sri Wahyuningsih (pejabat Kementerian Dalam Negeri), Prahesti Pandanwangi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), dan pejabat dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Setkab RI, 2/3/3018).

Pada Rapat Terbatas (Ratas) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, 22 November 2016, di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan pencegahan korupsi di Negara RI. “Terkait dengan aksi pencegahan, saya minta diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Saya juga minta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara, terutama di pengelolaan sumber daya alam dan pangan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/11/2016).

Menurut Dr. Lenny M. Tamunu, MS, upaya pencegahan korupsi perlu berbasis pada 3 (tiga) pilar utama good-governance yakni pemerintah, swasta dan civil society (masyarakat). “Kita sedang berada pada era good governance dengan kolaborasi positif tiga pilar yaitu Pemerintah, swasta (bisnis), dan civil society (NGOs) berbasis standar etis. Tujuannya, membangun kepercayaan masyarakat pada Pemerintah. Kepercayaan Rakyat berisiko terkikis jika etika Pemerintah longgar, tidak jujur dan tata kelola pemerintahan bermuatan konflik kepentingan dan praktek budaya nepotisme. Aliran dana ke desa-desa dan aliran investasi asing juga berisiko terhadap praktek korupsi dan konflik kepentingan. Tidak ada transparansi juga memicu risiko korupsi,” papar Dr. Lenny M. Tamunu kepada Staging-Point.Com, akhir April 2018 di Kupang, NTT.

Dr. Lenny M. Tamunu menyarankan bahwa pencegahan korupsi perlu difokuskan pada risiko-risiko korupsi pada regulasi dan otorisasi negara seperti lisensi, izin usaha, aliran kredit bank, pajak, pilihan investasi, SIM (Surat Izin Mengemudi), kepemilikan kendaraan, izin membangun rumah, perdagangan luar negeri, paspor, travel, kesehatan, izin penambangan, pendidikan, dan foreign exchange yang mensyaratkan dokumen dan otorisasi administrasi Negara. “Praktek korupsi selalu menghambat pembangunan. Maka perlu fokus pencegahan korupsi pada praktek korupsi di sektor administrasi Negara yang mengurus pelayanan publik seperti KTP, pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan di desa yang harus dibayar oleh Rakyat. Sektor-sektor pelayanan Rakyat perlu diawasi oleh lembaga seperti DPR, DPRD, dan pers,” ujar Dr. Lenny M. Tamunu yang meraih S-3 bidang Administrasi Negara dari Universitas Airlangga (Surabaya) dan Magister Administrasi Negara dari UGM (Yogyakarta).

Di sisi lain, Dr. Lenny M. Tamunu berpandangan bahwa akar korupsi adalah kejahatan yang dapat menjadi virus dan penyakit yang tidak mudah diobati, kecuali diminimalisir. “Akar korupsi adalah kejahatan yang menjadi virus, patologi, dan penyakit yang perlu diobati. Meskipun tidak mudah. Tanpa kontrol diri dan pengawasan lemah, risiko korupsi muncul, seperti kata Lord Acton, ‘power tends to corrupt’. Maka Pemerintah perlu melakukan de minimis system, pendekatan minimalis yakni meminimalisir risiko-risiko korupsi antara lain sistem pelaporan korupsi, disertai sistem kontrol ketat melalui transparansi, penerapan good-governance, perkuat moral agar tidak merugikan orang lain dan lingkungan, orang jujur tidak korup, dan sejenisnya,” papar Dr. Lenny M. Tamunu.

Pada 6 Mei 2015, Presiden Joko Widodo  menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang ditujukan kepada : 1) Para Menteri Kabinet Kerja; 2) Sekretaris Kabinet; 3) Jaksa Agung; 4) Kapolri; (5) Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; (6) Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara; (7) Gubernur; dan (8) Bupati/Walikota. 

Oleh: Raf (Kupang)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita