• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Program Keluarga Harapan (PKH): Evaluasi Berkala dan Steril Korupsi

Pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara (Jakarta), Senin (5/3/2018) Presiden RI Joko Widodo merilis arah program kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019. “Tahun depan (2019, red), saya minta agar Rupiah yang diberikan kepada peserta PKH bisa paling tidak dua kali,” papar Presiden RI Jokowi pada Pengantar Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara (Jakarta) Senin siang (5/3/2018) (Setkab RI, 5/3/2018).

Anggaran PKH tahun 2018 mencapai Rp 50 triliun. Menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kenaikan anggaran PKH dapat mencapai 16% dari total pengeluaran rumah tangga. Dengan penambahan Rp 20 triliun, jumlah keluarga pra sejahterah di Negara RI diharapkan turun di bawah 9 persen. Target program PKH ialah menekan keluarga pra sejahtera di Negara RI (Setkab RI, 5/3/2018). Tahun 2018, PKH diberikan kepada 10 juta penerima dengan nilai rupiah kira-kira 10% pengeluaran rumah-tangga PKH (PresidenRI.go.id, 5/3/2018; Setkab RI, 5/3/2018).

Menurut Dr. Nursalam, M.Si, dosen FISIP Universitas Nusa Cendana (Undana) di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bahwa skema kenaikan anggaran PKH perlu diukur dari jumlah penduduk miskin agar proporsional dan efektif. “Skema kenaikan anggaran PKH perlu diukur dari jumlah penduduk miskin di Negara RI. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2018, bahwa hingga September 2017, jumlah penduduk miskin (pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) ialah 26,58 juta orang (10,12 % dari total penduduk RI), berkurang 1,19 juta orang dari angka Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang (10,64% dari total penduduk RI). Jumlah penduduk miskin perlu dijadikan patokan perhitungan skema kenaikan anggaran PKH agar proporsional dan efektif,” papar Dr. Nursalam, M.Si, kepada Staging-Point.Com, Selasa 17 April 2018, Ruang Dosen FISIP Undana, Kupang, NTT.

Dr. Nursalam, M.Si, menambahkan bahwa program PKH, pemberian beras sejahtera (rastra), cash for work, Dana Desa, dan program sejenis melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 dan tahun 2019, termasuk model program delivery service yang dapat mengatasi kelemahan pendekatan pertumbuhan guna mengentaskan kemiskinan (kemakmuran Rakyat) dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 serta kewajiban Negara untuk merawat Rakyat miskin (Pasal 34 ayat 1 UUD 1945).

“Program-program itu mengandung model-model delivery service dari Pemerintah agar tepat sasar dan tepat guna secara langsung ke masyarakat miskin. Ini juga menjabarkan prinsip keadilan atau pemerataan. Maka pendekatannya ialah pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok Rakyat miskin. Ini wajib dilakukan oleh Pemerintah karena kondisi kemiskinan masih berjumlah 10,12 % dari total penduduk RI. Pendekatan pertumbuhan saja lambat dengan efek domino dari investasi saja lambat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program-program delivery service ini, masyarakat miskin terlayani oleh Negara,” ungkap Dr. Nursalam, M.Si, yang meraih S-3 bidang Administrasi Negara dengan disertasi Pengaruh Implementasi Kebijakan Cendana (Santalum Album L.) terhadap efektivitas Pelestarian Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Efektivitas program delivery service seperti Program Keluarga Harapan (PKH), menurut Dr. Nursalam, sangat bergantung pada akurasi data sehingga program-programnya tepat sasar dan tepat guna serta steril dari praktek korupsi. “Pemerintah melaksanakan program-program tersebut harus sesuai dengan data kemiskinan agar tepat sasar dan tepat guna. Jika datanya akurat, programnya juga mudah dilaksanakan oleh Pemerintah secara terukur dan terarah. Harus dicegah adanya korupsi data dan informasi. Berikutnya, program-program keadilan sosial melalui delivery service seperti PKH harus benar-benar steril dari korupsi. Jenis program-program semacam ini termasuk bidang yang berisiko korupsi. Maka pengawasannya harus ketat,” ujar Dr. Nursalam.

Selain perlunya akurasi data keluarga miskin di Negara RI sebagai patokan skema anggaran PKH dan pilihan programnya serta penerapan pengawasan dan transparansi guna mencegah praktek korupsi, Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala setiap program PKH perihal manajemen, program, anggaran, dan sebagainya. “Program-program PKH mesti selalu dievaluasi. Misalnya pendampingan, manajemen, pilihan program pemberdayaan, dan lain-lain mesti selalu dievaluasi secara berkala agar ada perbaikan dan peningkatan sisi lemah program-program PKH,” ungkap Dr. Nursalam. 

Oleh: Raf

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita