• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Lima Cara Cegah Kerugian Negara Pada Pemerintah, BUMN & BUMD

Kamis siang (5/4/2018), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan anggota BPK – melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun 2017 kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka (Jakarta).  Isi laporannya bahwa periode 2005 – 2017, BPK memeriksa entitas senilai Rp 303,63 triliun dengan 476.614 rekomendasi. Dari jumlah tersebut selama tahun 2005-2017, entitas yang telah sesuai dengan rekomendasi (tindak-lanjut) sebanyak 348.819 (73,2%) senilai Rp 151,46 triliun (Setkab RI, 5/4/2018).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa kerugian negara mencapai Rp 2,66 triliun pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada Pemerintah Pusat, terdapat kerugian negara senilai Rp 719,6 miliar dengan tingkat penyelesaian angsuran senilai Rp 24,64 miliar (3%), pelunasan senilai Rp 91,67 miliar (13%), dan penghapusan senilai Rp 48,5 miliar (7%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat adalah Rp 554,79 miliar (77%) (Setkab RI, 5/4/2018).

Menurut Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, pada umumnya ada dua faktor penyebab kerugian Negara pada tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD selama ini di Negara RI. “Penyebab kerugian Negara umumnya dua faktor, yaitu pertama, berasal dari diri pejabatnya seperti faktor keserakahan, integritas yang tidak baik, dan rapuh moralitas pada level individual; kedua, faktor sistem antara lain :  (a) rendahnya akuntabilitas lembaga tersebut; (b) sistem operasional prosedur penggunaan keuangan dan pertanggung-jawabannya tidak ada, atau kalau ada, tidak dipatuhi; (c) tekanan politik pihak eksternal; (d) rendahnya kualitas sistem pencegahan internal lembaga tersebut atau  sistem pengawasan internal Pemerintah,” papar Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, yang meraih S-3 Hukum Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) tahun 2009 dengan judul disertasi Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, kepada Staging-Point.Com, Kamis (26/4/2018) di Fakultas Hukum, Kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dr. W. Riawan Tjandra menambahkan, bahwa ada sekitar 5 (lima) cara mencegah kerugian Negara di level Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. “Pencegahan kerugian Negara dapat dilakukan melalui 5 (lima) langkah pada level individu maupun level sistem yaitu (1) perbaikan moral pejabat; pimpinan lembaga perlu memiliki moral-capital yang baik, bukan hanya kapasitas; maka perlu ada perbaikan seleksi pejabat; (2) perbaikan sistem operasional prosedur pengawasan Keuangan Negara pada masing-masing organ negara atau lembaga publik tersebut; (3) penguatan sistem pengawasan internal pada masing-masing lembaga tersebut; (4) mencegah konflik kepentingan pada level lembaga publik atau organ negara dan mencegah tekanan politik terhadap pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah; dan (5) perbaikan peraturan dan perundang-undangan Keuangan Negara maupun pengawasan,” ungkap Dr. W. Riawan Tjandra.

Di sisi lain, Dr. W. Riawan Tjandra melihat bahwa ada juga penggunaan anggaran yang dapat ‘menguntungkan’ Negara. “Banyak hal sebenarnya “menguntungkan” Negara bidang ekonomi, yang telah dilakukan oleh BUMN; tetapi indikatornya bukan keuntungan, tetapi kualitas pelayanan dari Pemerintah. Jadi, yang menguntungkan Negara, maksudnya adalah usaha BUMN. Misalnya, PT KAI pada masa pimpinannya Ignasius Jonan. Ada perbaikan tata kelolah BUMN saat itu; menerapkan standar operasional prosedur yang lebih baik; larangan konflik kepentingan; dan ada perbaikan sistem pelayanan BUMN khususnya PT KAI. Itulah yang dapat “menguntungkan” Negara dengan indikatornya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat,” papar Dr. W. Riawan Tjandra.

Menurut Dr. W. Riawan Tjandra, potensi “kerugian negara” tidak semata-mata pada level pelaksanaannya, tetapi juga dapat terjadi pada level perencanaan keuangan Negara; maka perlu ada control-spending bahwa perencanaan keuangan Negara harus tepat sasar dan tepat guna sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia agar Rakyat adil dan makmur, serta sehat lestari ekosistem Negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

 “Untuk mencegah kerugian Negara, harus dimulai dari awalnya yaitu perbaikan sistem perencanaan Keuangan Negara dan perbaikan sistem pelaksanaannya agar tanggung jawab Pemerintah harus dilaksanakan sesuai perencanaan dan realisasinya tepat dasar, sasaran dan guna. Berikutnya, perbaikan sistem pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Negara sesuai standar ukuran anggaran Negara yang baik dan benar,” papar Dr. W. Riawan Tjandra.

Oleh: Aldus Wae (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita