• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Negara RI Butuh Sistem Hukum Administrasi Keuangan Negara

Kamis (5/4/2018) di Istana Negara (Jakarta), Ketua (Badan Pemeriksa Keuangan) Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 kepada Presiden RI Joko Widodo. IHPS II Tahun 2017 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara/ Daerah tahun 2005-2017, dengan status telah ditetapkan senilai Rp 2,66 triliun – pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Setkab RI, 5/4/2018).  

Tahun 2005-2017, BPK menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas senilai Rp 303,63 triliun. Hingga tahun 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2005-2017 telah ditindaklanjuti entitas melalui penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas Negara/ daerah/ perusahaan senilai Rp 79,35 triliun (Setkab RI, 5/4/2018).

Menurut Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bahwa kerugian Negara terjadi karena praktek korupsi. “Kerugian Negara itu karena korupsi, misalnya mark up  anggaran proyek, pengerjaan proyek tidak tuntas namun penyerapan anggaran 100%; kesalahan administrasi, misalnya, laporan keuangan tanpa bukti kwitansi,” papar Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, SH, MH, kepada Staging-Point.Com, Jumat, 20 April 2018 di ruang Fakultas Hukum, kampus Undana, Kupang.

Untuk mencegah kerugian Negara akibat praktek korupsi tersebut di atas, Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, SH, MH, menyarankan perlunya Presiden RI membenahi sistem hukum administrasi Negara (pemerintah) bidang pengelolaan Keuangan Negara dan sistem seleksi pejabat publik pada lembaga-lembaga Negara, BUMN, dan BUMD.

“Untuk mencegah kerugian Negara akibat praktek korupsi, pertama, Presiden membenahi sistem hukum administrasi sebagai dasar pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan cita-cita hukum Negara RI. Sasarannya ialah (a) mencegah praktek penyimpangan dan pemborosan yang merugikan Negara, dan (b) menghasilkan efisiensi dan penghematan anggaran agar tepat dasar, sasaran, dan tepat-guna dalam manajemen Keuangan Negara  Sistem hukum ini antara lain dasar dan arah manajemen Keuangan Negara seperti dasar hukum, sasaran kelompok Rakyatnya, dan azas manfaatnya besar untuk kemakmuran Rakyat, mengatur pengadaan barang dan jasa, hukum administrasi tender proyek, dan hukum administrasi sistem pertanggungjawaban laporan keuangan, penggunaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kedua, penataan sistem rekrut Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dan moralitas yang bagus untuk melaksanakan sistem itu,” ujar Dr. Yohanes Golot Tuba Helan.

Sistem tender online akhir-akhir ini, menurut Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, belum mampu mencegah praktek korupsi pada proses tender proyek-proyek di daerah-daerah. “ Di bidang hukum administrasi, seperti pembenahan administrasi pengadaan barang dan jasa; dahulu ada sistem tender terbuka, sekarang ada sistem online. Tetapi, penerobosan dan pemborosan tetap terjadi. Karena, akhirnya yang memutuskan tender di daerah-daerah dan mengurus proyek-proyek atau pemenang tender adalah orang dekat yang terpilih dalam Pilkada. Ini politik balas-jasa yang berimbas dan berakibat pada kerugian Negara melalui mark up, manipulasi materi dan sejenisnya,” Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, penulis disertasi dengan judul Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pembentukan PERDA di Era Otonomi Daerah.

Pada Rapat Terbatas (Ratas) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, 22 November 2016, di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan pencegahan korupsi di Negara RI. “Terkait dengan aksi pencegahan, saya minta diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan...Selain itu, prioritas juga perlu diberikan pada upaya membangun transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial, serta memberikan perhatian serius pada transparansi pengadaan barang dan jasa. Ini adalah area-area yang rawan tindakan koruptif,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/11/2016).

Pada 6 Mei 2015, Presiden Joko Widodo  menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang ditujukan kepada : 1) Para Menteri Kabinet Kerja; 2) Sekretaris Kabinet; 3) Jaksa Agung; 4) Kapolri; (5) Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; (6) Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara; (7) Gubernur; dan (8) Bupati/Walikota. 

Oleh: Raf (Kupang)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita