• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlu Program Pengaman Kebijakan Sertifikasi Tanah

Rabu sore (24/8/2016) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Reformasi Agraria. “Semangat Reforma Agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Fokus saja pada satu, dua, tiga provinsi. Tetapi setiap tahun kita akan tambah, tambah, tambah. Kalau bisa mensertifikatkan 5 juta per tahun itu sudah sesuatu yang lompatannya sangat besar,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 24/8/2016).

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Sanjoyo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana (Setkab RI, 24/8/2016).

Menurut Dr. Rafael Edy Bosko, dosen Hukum Agraria pada Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (FH-UGM) di Yogyakarta, target program sertifikasi lahan dari Pemerintah saat ini visioner dan sekaligus ambisius. “Program sertifikasi tanah sekarang visioner. Selama 1960-2014, hanya terdaftar sertifikat tanah 40%. Pemerintah berupaya mempersingkat program ini hanya dalam beberapa tahun. Target program ini ambisius karena membutuhkan kesiapan SDM, dana, sistem, dan teknologi geodesi atau geografi untuk pengukuran teliti di daerah-daerah guna memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Para pihak terkait harus hadir di lapangan,” ungkap Dr. Rafael Edy Bosko, yang meraih Magister Hukum di Lund University (Swedia) dan mengikuti studi S-3 di Groningen University (Belanda), kepada Staging-Point.Com, Rabu (25/4/2018), di Departemen Hukum Agraria, FH-UGM.

Program sertifikasi tanah dari Pemerintah juga visioner dan sekilas ambisius dengan tujuannya mencapai keadilan melalui sertifikasi tanah di Negara RI. “Hal paling pokok dalam pembaharuan agraria ialah meredistribusi tanah-tanah agar lebih berkeadilan dan mengatasi ketimpangan penguasaan lahan. Maka target reforma agraria, misalnya, tanah bagi petani (land for the tillers). Di Negara RI saat ini, terdapat sekitar 25 juta keluarga petani. Dari 25 juta keluarga petani itu, 53 % hanya memiliki kurang dari 0,5 ha. Di sisi lain, misalnya, ada perusahan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) dengan 2 juta ha lahan. Jadi, program sertifikasi lahan ini sekilas terlalu ambisius untuk distribusi keadilan,” ungkap Dr. Rafael Edy Bosko.

Pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Reformasi Agraria di Kantor Presiden (Jakarta), 24 Agustus 2016, arah kebijakan percepatan sertifikasi tanah, menurut Presiden RI Joko Widodo, yaitu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya pedesaan;  menyelesaikan sangketa agraria antar masyarakat dengan perusahaan atau Pemerintah; memperbaiki tata-guna lahan agar lebih produktif; terobosan akses tanah dan solusi ketimpangan penguasaan tanah di pedesaan--sebagian besar petani desa adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan atau hanya memiliki  0,3 hektar per orang; (Setkab RI, 24/8/2016).

Untuk meraih sasaran kebijakan sertifikasi tanah tersebut di atas, menurut Dr. Rafael Edy Bosko, ada sejumlah program pengaman yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, seperti kendali atau pembatasan HGU korporasi; prioritas redistribusi tanah kepada para petani; dan mencegah tanah diperjual-belikan oleh masyarakat.

“Jika target sertifikasi lahan untuk meraih keadilan sosial dan kesejahteraan Rakyat, kebijakan reforma agraria atau sertifikasi tanah perlu melakukan sejumlah program pengaman, antara lain, (1) kendali atau pembatasan HGU bagi korporasi; (2) prioritas redistribusi lahan kepada keluarga petani; (3) perlu klausul dalam sertifikat bahwa tanah dengan sertifikat tidak dapat diperjualbelikan; (4) jika tanah bersertifikat dipakai sebagai jaminan kredit, perlu ada skim kredit khusus agar petani tidak kehilangan kepemilikan tanahnya; (5) tanah-tanah ulayat tidak boleh dijual-beli dan dijadikan jaminan pinjaman kredit di bank,” papar Dr. Rafael Edy Bosko.

Selain itu, Dr. Edy Bosko melihat perlunya revisi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tentang Hak Guna Usaha (HGU). Pasal 28 UU NO.5/1960 UUPA, HGU adalah hak khusus mengusahakan tanah yang bukan milik sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Risiko muncul, jika HGU berada di lahan hak ulayat. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Jika HGU berada di lahan kesatuan masyarakat hukum adat, maka perjanjian HGU mesti dengan masyarakat hukum adat.

Oleh Heri Jani (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita