• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah: Perkuat Modal & SDM Koperasi-UMKM

Hari Jumat 16 Maret 2018 di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini mulai berlaku 22 Maret 2018 dengan Lembaran Negara RI No. 33 Tahun 2018. Dasar yuridisnya antara lain Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Dasar pertimbangan Perpres No. 16/2016 yakni Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional melalui peningkatan Pelayanan Publik dan perekonomian Nasional dan Daerah; Pengadaan Barang dan Jasa perlu menghasilkan nilai manfaat besar (value for money) dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) serta pembangunan berkelanjutan.

Menurut Dr. Ida Bagus Nyoman Udayana, M.Si, dosen Fakultas Ekonomi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (Yogyakarta), untuk menghasilkan nilai dan manfaat khususnya penggunaan produk dalam negeri, partisipasi UMKM, pelayanan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan, maka pelaksanaan Perpres No. 16 Tahun 2018 perlu menjabarkan dan memperhatikan 4 (empat) hal pokok yakni programnya mensejahterakan Rakyat; tanpa praktek korupsi;  pertanggungjawaban jelas; dan memecahkan masalah sosial-ekonomi Rakyat.

“Pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana APBN, APBD, atau hibah / pinjaman dari dalam negeri atau luar negeri, harus benar-benar tepat sasar dan tepat guna yakni mensejahterakan Rakyat; tanpa praktek korupsi; pertanggungjawabannya jelas dan menyeluruh dari penerima, pemberi, pelaksana, dan Pemerintah; bermanfaat bagi pemecahan masalah sosial-ekonomi Rakyat, seperti mengatasi kelangkaan pasokan barang dan jasa atau lonjakan harga barang dan jasa yang merugikan hajat hidup Rakyat banyak atau menghambat daya beli masyarakat; penyedia barang dan jasa untuk Pemerintah memiliki kualifikasi kelayakan, memenuhi standar Pemerintah, bukan karena kedekatan pihak Pemerintah tapi dalam proses tender yang transparan,” papar Dr. Ida Bagus Nyoman Udayana, M.Si, yang meraih S2 dari Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta).

Dr. Ida Bagus Nyoman Udayana, M.Si juga melihat bahwa Perpres No. 16/2018 kurang memberi perhatian kepada koperasi kecuali UMKM karena koperasi-koperasi memiliki kelemahan SDM dan manajemen yang seharusnya diatasi oleh Pemerintah. “Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen koperasi kurang profesional dan kompeten untuk melaksanakan peran pengadaan barang atau jasa Pemerintah. Maka Pemerintah perlu membenahi regulasi koperasi dan membantu meningkatkan profesionalisme SDM dan manajemen koperasi agar berdaya saing dengan bentuk usaha lain dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah,” ungkap Dr. Ida Bagus Nyoman Udayana, yang meraih S3 dari Universitas Diponegoro (Semarang) dengan judul disertasi Membangun Sinergisitas Jejaring Pelanggan Untuk Meningkatkan Kinerja Penjualan Pada Industri Makanan Ringan.

Secara umum, menurut Dr. Ida Bagus Nyoman Udayana, UMKM dan koperasi perlu dibantu atau diperkuat oleh Pemerintah di bidang modal dan SDM melalui pelatihan dan pendidikan. “Peran koperasi dan UMKM perlu diperkuat oleh Pemerintah di bidang SDM dan modal dalam rangka pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Karena konsentrasi modal dapat memicu monopoli pada kelompok usaha tertentu yang perlu dicegah dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah,” ujar Dr. Ida Bagus Nyoman Udayana kepada Staging-Point.com di ruang Dosen Magister Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta. 

Hanya satu kali Perpres No. 16/2018 menyebut ‘koperasi” (Pasal 7 ayat (2) huruf d). Perpres No. 16/2018 menekankan peran UMKM menurut Undang-undang UMKM No. 20 Tahun 2008 dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. UU hanya menyebut dua kali koperasi, antara lain Pasal 1 ayat (11) tentang pembiayaan bahwa koperasi termasuk penyedia dana UMKM, selain Pemerintah, Pemda, Bank, Dunia Usaha, dan lembaga keuangan bukan bank. Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 16/2018 menyatakan: barang/jasa meliputi (a) Barang; (b) Pekerjaan Konstruksi; (c) Jasa Konsultansi; dan (d) Jasa Lainnya. Pasal 2 huruf (a) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa di kementerian/lembaga/perangkat daerah dapat berasal dari APBN/APBD.

Pada acara Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-70, di Lapangan Karebosi, Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu sore (12/7/2017), Presiden RI Joko Widodo merilis data bahwa hingga tahun 2017, koperasi hanya menyumbang 3,9% kepada perekonomian Negara RI (Setkab RI, 12/7/2017). 

Oleh: Krispianus Lalong (Yogyakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita