• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


DPR & Pemerintah Perlu Selesaikan RUU Masyarakat Hukum Adat

Jumat pagi (30/12/2016), Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Istana Negara pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara (Jakarta). Acara ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur, Bupati, perwakilan negara-negara sahabat, dan perwakilan tokoh Masyarakat Hutan Adat (Setkab RI, 30/12/2016).

Kesembilan Hutan Adat yang mendapat SK Pengakuan yaitu 1) Hutan Adat Desa Rantau Kermas (130 Ha), Merangin, Jambi (MHA Marga Serampas); 2) Hutan Adat Ammatoa Kajang (313 Ha), Bulukumba, Sulawesi Selatan (MHA Ammatoa Kajang); 3) Hutan Adat Wana Posangke (6.212 Ha), Morowali Utara, Sulawesi Tengah (MHA Lipu Wana Posangke); 4) Hutan Adat Kasepuhan Karang (486 Ha), Lebak, Banten (MHA Kasepuhan Karang); 5) Hutan Adat Bukit Sembahyang (39 Ha), Kerinci, Jambi (MHA Air Terjun); 6) Hutan Adat Bukit Tinggi (41 Ha), Kerinci, Jambi (MHA Suangai Deras); 7) Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam (252 Ha), Kerinci, Jambi (MHA Tigo Luhah Permenti); 8)Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (452 Ha), Kerinci, Jambi (MHA Tigo Luhah Kemantan); dan 9) Hutan Adat Pandumaan Sipituhuta (5.172 Ha), Humbang Hasudutanm Sumatera Utara (MHA Pandumaan Sipituhuta). Jadi, total luas areal hutan seluas 13.100 ha untuk 5.700 kepala keluarga. Target Pemerintah ialah pengakuan terhadap 12,7 juta ha Hutan Adat (Setkab RI, 30/12/2016; PresidenRI.go.id, 30/12/2016).

Menurut Dr. Damianus Krismantoro, S.H., M.Hum, kepastian hukum tentang Hutan Adat merujuk kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. “Amar Putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa  Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan Negara. Terkait dengan penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat di dalam kawasan tertentu ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016,” papar Dr. Damianus Krismantoro, dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAY) kepada Staging-Point.Com, Rabu (2/5/2018) di Kampus UAY.

Dr. Damianus Krismantoro melihat nilai dan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari SK Pengakuan Hutan Adat. “Bagi Masyarakat Hukum Adat, hutan dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hutan menyediakan kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat, titipan generasi akan datang, sumber kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang mereka rawat sejak dahulu kala. Oleh sebab itu, pengakuan Hutan Adat oleh Pemerintah, sangat bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat hukum adat dan Bangsa,” ungkap Dr. Damianus Krismantoro.

Dengan melihat manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan, Putusan MK dan SK Presiden tentang Pengakuan Hukum Adat tersebut di atas, Dr. Damianus Krismantoro, melihat momentum Pemerintah Daerah di seluruh Negara RI, menjabarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 dalam mewujudkan perlindungan hukum Hutan Adat dan kesatuan hukum Masyarakat Adat di Negara RI.

“Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 merupakan pengejawantahan pasal 18 B UUD 1945 yang mengakui hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan adat. Putusan MK ini  mempertegas peran Pemerintah Daerah mewujudkan perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas Hutan Adat. Misalnya, Pemda menerbitkan surat keputusan Kepala Daerah tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayahnya di kawasan Hutan Adat. Putusan MK mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisinya sebagai subyek hukum,” ungkap Dr. Damianus Krismantoro.

Putusan MK dan SK Pengakuan Hutan Adat mengakui dan melindungi hukum atas hak-hak tradisi Masyarakat Hukum Adat. “Secara faktual, Putusan MK dan SK Pemerintah mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat mengelola sumber daya alam Hutan Adat untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutannya. Pemerintah dan DPR RI perlu menyelesaikan RUU Masyarakat Hukum Adat. Apalagi Pemerintah membuat target pengakuan 12,7 juta ha Hutan Adat,” papar Dr. Damianus Krismantoro, penulis disertasi Hukum Penataan Ruang Berbasis Budaya Kraton Yogyakarta. 

Oleh: Aldus Wae (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita