• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Distribusi Sumber Daya Ekonomi & Politik Harus Berkeadilan

Pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kantor Presiden (Jakarta), Senin (16/4/2018), Presiden RI Joko Widodo merilis dasar dan arah 222 PSN tahun 2018. “Saya minta, diperhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional pada peningkatan nilai tambah perekonomian Daerah serta dampak pada upaya penurunan kemiskinan dan menekan ketimpangan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 16/4/2018).

PSN tahun 2018 bernilai investasi sekitar Rp 4.100 triliun antara lain terdiri atas 69 proyek jalan, 51 bendungan, 29 kawasan ekonomi khusus/ industri/ pariwisata, 11 proyek energi, 10 pelabuhan, 8 proyek air bersih dan sanitasi, 6 bandara, 6 irigasi, 6 proyek smelter, 4 proyek teknologi, 3 proyek perumahan, 1 proyek pertanian dan kelautan, 1 proyek tanggul laut, 1 proyek pendidikan, 1 program pesawat terbang, serta 1 program agraria dan kehutanan; yang mulai dikerjakan di tahun 2018 dan paling lambat pada kuartal III/2019 sudah mulai dilakukan pembangunan konstruksinya. Pemerintah berharap 222 PSN melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui APBN dan model pembiayaan alternatif melalui swasta di berbagai lokasi proyek guna meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah, mengurangi angka kemiskinan, dan menekan ketimpangan sosial ekonomi di Negara RI (Setkab RI, 16/4/2018).

Menurut  Prof. Dr. Kaelan, MS, Guru Besar Emeritus Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), pengelolaan sumber-daya ekonomi-politik di Negara RI harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dan persatuan-kesatuan (Bhinneka Tunggal Ika) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna merespons ketimpangan sosial-ekonomi, tantangan konflik SARA, ancaman hegemoni asing melalui uang, wilayah, dan ideologi, serta rapuhnya memori kolektif generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila awal abad 21.

“Awal abad 21, Bangsa Indonesia menghadapi 5 (lima) tantangan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; pertama, cukup banyak peristiwa bermotif SARA di Negara RI, yang membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak dihayati; pencampuradukan urusan budaya, agama, politik, ras atau suku; kedua, rapuhnya memori generasi milenial pasca Reformasi terhadap Pancasila; ketiga, sumber-daya Negara RI nyaris dikuasai oleh asing yang secara geostrategi dapat terjadi melalui uang, wilayah, dan ideologi; Tiongkok menjadi kekuatan hegemonik dunia; keempat, kondisi sosial-ekonomi sangat timpang, misalnya, kekayaan 100 juta Rakyat miskin sama dengan kekayaan seorang konglomerat di Negara RI; kelima, high cost democracy, Pemilu dan Pilkada sangat mahal di Negara RI,” papar Prof. Dr. Kaelan, MS, kepada Staging-Point.Com, Selasa (24/4/2018) di Gedung Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta.

Di sisi lain, menurut Prof. Dr. Kaelan, MS, Rakyat dan Pemerintah RI harus merawat keberagaman Bangsa, lebih dari 714 suku, 1.100 bahasa daerah di Merauke hingga Sabang, Rote hingga Miangas dalam NKRI. “Bangsa kita memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat-istiadat. Maka kita jangan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 dalam praktek ekonomi-politik guna merawat keberagaman (persatuan-kesatuan) Bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ungkap Prof. Dr. Kaelan, MS.

Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Negara RI dan merawat persatuan-kesatuan (Bhinneka Tunggal Ika) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Prof. Dr. Kaelan, MS, mengajukan 5 (lima) pilihan solusi. “Praktek ekonomi-politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu melaksanakan lima hal pokok yaitu pertama, distribusi sumber daya ekonomi-politik harus berkeadilan; kedua, distribusi kemakmuran dan kesempatan ekonomi-politik harus juga berkeadilan; misalnya, kehadiran Indo-Maret, Alfamart, dan mini-market lainnya harus dibatasi agar tidak menghambat pasar-pasar tradisional Rakyat; Di Yogya, misalnya, pembatasan ini sudah berlangsung di Kota Gede; ciptakan peluang bagi Rakyat melalui pelatihan keahlian dan pengetahuan berbasis koperasi-koperasi; ketiga, jangan biarkan pihak asing menguasai aset-aset dan sumber-sumber di Negara RI; keempat, sumber-sumber pokok seperti beras, gula, minyak goreng, kelapa sawit, dan lain-lain jangan diserahkan kepada monopoli dan pengelolaan oleh swasta, tetapi oleh BUMN, BUMD, dan koperasi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945; kelima, tenaga kerja asing boleh didatangkan jika menghasilkan alih-teknologi dan alih-keahlian sesudah ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran teratasi di Negara RI,” papar Prof. Dr. Kaelan, MS.

Oleh : Heri Jani (Yogyakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita