• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Integrasi Jaminan Sosial & Cegah Risiko ‘Moral Hazard’ Sistem BPJS

Jumat siang (27/2/2015) di Kantor Presiden (Jakarta), Rapat Terbatas (Ratas) membahas likuiditas, regulasi, solvabilitas, dan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Saya sendiri melihat di lapangan banyak masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit misalnya Rp 14 juta hanya dibayar Rp 4 juta. Sisanya harus dibayar sendiri, dan hal-hal yang lainnya. Saya dengar sudah kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu, ada masalah di situ dan juga solvabilitasnya,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pengantar Ratas (Setkab RI, 27/2/2018).

Ratas BPJS Kesehatan itu antara lain dihadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nina Moeloek, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Wdijajanto, dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (Setkab RI, 27/2/2015). Hingga akhir Februari 2018, menurut Presiden RI Joko Widodo, total peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 92, 4 juta dan 193,1 juta BPJS telah diberikan oleh Pemerintah kepada Rakyat (Setkab RI, 26/2/2018).

Menurut Hakimul Ikhwan, Ph.D, dosen Departemen Sosiologi, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), program kebijakan BPJS merupakan penjabaran spirit Sistem Jaminan Sosial Negara RI menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan nilai plus yakni reformasi sistem dan kelembagaan pengelolaan Jaminan Sosial.

“Satu nilai plus BPJS adalah mencerminkan reformasi sistem dan kelembagaan pengelolaan  jaminan sosial. Ini sangat penting. BPJS lahir dari atau turunan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi, BPJS punya spirit penting dan ide dasar pelayanan jaminan sosial melalui subsisdi silang dari Rakyat yang kaya kepada yang miskin, yang mampu kepada yang kurang mampu. Ini juga terjadi di negara-negara maju,” papar Hakimul Ikhwan, Ph.D, alumnus S-3 bidang Sosiologi pada University of Essex (Inggris) tahun 2010 kepada Staging-Point.Com, awal Mei 2018, di kampus FISIPOL-UGM (Yogyakarta).

UU No. 40 Tahun 2004 bertujuan menyediakan pelayanan jaminan sosial bagi Rakyat Negara RI secara menyeluruh, dengan berdasar kepada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakimul Ikhwan, Ph.D, melihat bahwa tidak mudah mengelola jaminan sosial dan kesehatan sebesar BPJS dan KIS secara menyeluruh di Negara RI; maka diperlukan integrasi penyelenggaraan jaminan sosial untuk Rakyat dan mencegah risiko moral hazard dari kehadiran BPJS.

“Kita perlu menyelenggarakan jaminan sosial secara terpadu. Karena selama ini, ada BPJS Ketenaga-kerjaan dari PT. Jamsostek, BPJS Kesehatan dari PT. Askes, lembaga jaminan sosial seperti Taspen, Asabri. BPJS Ketenaga-kerjaan dan Kesehatan mestinya tidak terpisah. Tetapi mengintegrasikan penyelenggaraan jaminan sosial, tidak mudah, karena ada kendala kultur, sejarah, dan ekonomi. Misalnya, BPJS Tenaga Kerja memiliki aset Rp 300 triliun dari anggota 20 juta orang. BPJS Kesehatan berisiko merugi,”ujar Hakimul Ikhwan, Ph.D, yang meraih S-2 (Master) bidang Politik dan Kebijakan Sosial, University of Nottingham (Inggris) tahun 2006.

“Risiko terjadi moral hazard karena kehadiran BPJS dicegah antara lain melalui penguatan peran Pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan penyakit atau membangun kebiasaan atau budaya hidup sehat. “Risiko moral hazard (kerusakan moral) dapat terjadi, jika orang merasa, sudah membayar bulanan ke BPJS, maka dia harus selalu ke rumah-sakit dan dilayani oleh dokter, mendapat obat atau harus disuntik. Rumah sakit melakukan treatment sesuai harapan pasien seperti diberi obat, disuntik, dan lain-lain. Maka lonjakan permintaan pelayanan kesehatan memberi peluang besar bagi industri farmasi dan rumah sakit. Padahal, misalnya, hanya sakit flu. Ini risiko terjadi moral hazard,” ungkap Hakimul Ikhwan, Ph.D.

Risiko moral hazard akibat kehadiran BPJS, menurut Hakimul Ikhwan, Ph.D, dapat dicegah dengan menerapkan dua pendekatan sistem BPJS yakni pengobatan dan pencegahan penyakit atau budaya hidup sehat. “Pendekatan BPJS harus diubah, bukan hanya kepada pengobatan tetapi juga bagaimana memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan yang menyebabkan orang sakit. Di sinilah, peran penting dari Pemerintah dan masyarakat mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan berisiko yang menyebabkan orang sakit,” ujar Hakimul Ikhwan, Ph.D, Research Fellow pada Harvard Kennedy School (Amerika Serikat) tahun 2013-2014.  

Oleh : Heri Jani (Yogyakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita