• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Isu Perbatasan RI-Malaysia: Political Will & Prioritas ZEE

Pada 22 November 2017, Presiden RI Joko Widodo menghadiri Konsultasi Tahunan (Annual Consultation) ke-12 dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohamad Najib di Kuching, Malaysia. Konsultasi Tahunan RI-Malaysia membahas kerjasama ekonomi, perlindungan WNI, ketenagakerjaan, perbatasan, dan pertahanan-keamanan (PresidenRI.go.id, 22/11/2017).

Rabu 10 Juni 2015, Presiden RI Joko Widodo menunjuk Duta Besar Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus (Special Envoy untuk pertimbangan politis, hukum, dan teknis) Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim antara Negara RI dan Malaysia (Setkab RI, 11/6/2015). Pemerintah RI berupaya meningkatkan pembahasan perbatasan RI-Malaysia. Tahun 2015-2017, RI-Malaysia melakukan 9 kali pertemuan (6 special envoy dan 3 teknis) membahas batas laut pada tingkat utusan khusus dan teknis (Setkab RI, 11/8/2017).

Untuk perbatasan darat, ada 9 outstanding boundary problems (OBP) antara RI-Malaysia di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Ada 9 titik yang harus diselesaikan oleh kedua negara. RI-Malaysia perlu menyelesaikan 5 (lima) segmen batas maritim yakni di Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Selat Singapura bagian Timur, Selat Malaka bagian Selatan, dan Selat Malaka. Sedangkan  isu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Singapura dan RI-Filipina sudah selesai. RI-Malaysia secara teknis baru menanda-tangani Nota kesepahaman perbatasan darat (MoU No. 20). (Setkab RI, 11/8/2017).

Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M, M.A, dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) melihat bahwa sebetulnya dasar hukum tentang perbatasan maritim RI-Malaysia sudah jelas dan kendalanya ialah political will kedua negara menyepakati kapan menyelesaikan batas kedua negara dengan time frame, misalnya tahun 2030. “Masalah pokok penyelesaian perbatasan RI-Malaysia ialah komitmen atau political will kedua negara menyelesaikan isu perbatasan dalam jangka waktu pasti  dengan time-frame dan time-line atau pentahapan jelas. Ini masalah paling pokok,” papar Dr. Heribertus Jaka Triyana kepada Staging-Point.Com, Kamis (3/5/3018) di Ruang Kaprodi Sarjana FH-UGM, Yogyakarta.

Dasar hukum penetapan batas maritim RI-Malaysia, menurut Dr. Heribertus Jaka Triyana, sudah jelas yakni Konvensi Hukum Laut 1958 dan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of The Sea) tahun 1982. “Dasar hukum penetapan batas maritim Indonesia-Malaysia itu sebenarnya dasar hukumnya jelas: konvensi hukum laut 1958, UNCLOS (United Nations Convention on the Law of The Sea) 1982, yang menentukan rezim-rezim hukum laut yang dibedakan menjadi 8 (delapan): rezim perairan kepulauan, perairan dalam, wilayah laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut bebas, selat untuk pelayaran internasional,” ujar Dr. Heribertus Jaka Triyana, ahli hukum internasional.

Lebih rinci Dr. Heribertus Jaka Triyana menyatakan  bahwa RI dan Malaysia sebenarnya memiliki tiga segmen di tiga zona: landas kontinen, laut teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). “Yang belum selesai sampai sekarang adalah ZEE-nya sekitar 2500 km. Laut teritorial dan landas kontinen relatif sudah selesai karena RI-Malaysia sepakat menggunakan Konvensi Hukum Laut 1958, meskipun belum tuntas sepenuhnya,” ungkap Dr. Heribertus Jaka Triyana, yang meraih Master of Arts di Groningen University (Belanda) dan Master of Science di Ruhr University of Bochum (Jerman) tahun 2009.

Dalam hukum laut itu ada 8 (delapan) rezim dan 2 (dua) isu: kedaulatan  dan hak-hak berdaulat. Laut teritorial dan landas kontinen menyangkut kedaulatan. Tetapi ZEE adalah hak-hak berdaulat menurut UNCLOS 1982. “Selama ini, saya melihat RI dan Malaysia tarik-ulur dan mempertahankan status quo antara lain karena ZEE overlapping RI, Malaysia dan Filipina seperti utara laut Sulawesi. Jadi, ada tiga negara di dalamnya sehingga berunding dan musyawarah mufakatnya membutuhkan usaha besar,” ungkap Dr. Heribertus Jaka Triyana.

Ada tiga hal penting, menurut Dr. Heribertus Jaka Triyana, yang dilakukan dalam rangka penyelesaian isu perbatasan maritim RI-Malaysia. “Tiga hal perlu dikawal dalam penyelesaian perbatasan RI-Malaysia yakni (1) prioritaskan penyelesaian masalah ZEE sekitar 2.500 km yang belum selesai ibarat ‘luka yang terbuka’; (2) transparansi cost and benefit dari diplomasi perbatasan RI-Malaysia; (3) penyelesaian masalah overlapping banyak lembaga internal terkait isu perbasatan RI-Malaysia seperti ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri, dan lain-lain” ungkap Dr. Heribertus Jaka Triyana, LL.M dari Melbourne University tahun 2003.

Oleh: Aldus Wae (Yogyakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita