• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Partisipasi dan Edukasi Masyarakat Kelola Taman Nasional & Hutan

Rabu pagi (2/8/2017) di Manggala Wana Bhakti Kementerian LHK (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menanam pohon Jati usai membuka acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017, yang dihadiri oleh para Kepala Daerah Negara RI.   “Tapi saya ingin konkret, hasil yang besar dan menjaga hutan-hutan primer kita, jangan sampai hutan itu tidak memberikan apa-apa terhadap Rakyat... Berikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lingkungan itu... Banyak hal-hal yang baru yang bisa kita kerjakan dalam mengelola hutan ini,” papar Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017 di Manggala Wana Bhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu pagi (2/8/2017).

Menurut Dr. Drs. Humphrey Wangke, M.Si, peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Jakarta), bahwa tata kelola hutan dapat meraih manfaat besar bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, jika hutan dikelola secara sustainabel yang melibatkan edukasi dan partisipasi masyarakat guna bermanfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan (triple bottom line).

“Banyak pilihan tata kelola hutan secara sustainabel yang bermanfaat untuk masyarakat, bernilai ekonomi, dan menyehat-lestarikan keragamanh ayati suatu kawasan hutan. Misalnya, air terjun dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik; masyarakat diajarkan merawat hutan pemelihara airnya dan mendapat aliran listrik serta hutannya utuh-terawat. Pilihan lain ialah agrowisata atau eko-wisata yang melibatkan inovasi, produksi, dan kreasi ekonomi masyarakat setempat,” papar Dr. Drs. Humphrey Wangke, MSi, kepada Staging-Point.Com, Sabtu (5/5/2018) di lantai 3 Gedung IASTH (Institute for Advancement of Science Technology and Humanity), Universitas Indonesia  Jl. Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat.

Selama ini, menurut Dr. Drs. Humphrey Wangke, M.Si, tantangan tata-kelola hutan lestari secara sustainabel dapat berasal dari sikap Pemerintah otoriter dan kurangnya edukasi dan pelibatan masyarakat lokal. “Menurut saya, Pemerintah tidak perlu otoriter dalam tata kelola hutan lestari secara sustainabel. Pemerintah mengajarkan dan melibatkan masyarakat lokal yang turun temurun hidup di lingkungan hutannya,” ujar Dr. Humphrey Wangke.

Dr. Humphrey Wangke menyebut contoh tata kelola Taman Nasional. “Tata-kelola Taman Nasional membutuhkan edukasi dan peran masyarakat bahwa Taman Nasional bermanfaat secara nasional dan internasional, seperti penyerapan karbon dioksida (CO2), dan bermanfaat ekonomis bagi daerah dan masyarakat. Pemda jangan hanya memanfaatkan Taman Nasional untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan merawat lingkungannya. Ini masalah pokok mengapa hutan-hutan sulit bermanfaat bagi masyarakat, daerah, nasional, dan lingkungan,” ungkap Dr. Drs. Humphrey Wangke, MSi.

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam merinci pemanfaatan Taman Nasional yakni a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; e. pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya; dan f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Untuk meraih manfaat Taman Nasional tersebut di atas, menurut Dr. Drs. Humphrey Wangke, MSi, pemulihan hutan-hutan rusak atau hutan gundul, hutan pemelihara air, dan meraih manfaat dari tata-kelola hutan lestari, perlu lebih melibatkan dan mengedukasi masyarakat lokal serta pelayanan nilai dan manfaat bagi para stakeholders (masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pengelola hutan produksi).

“Mungkin ada konflik kepentingan para stakeholders dalam rangka kelola hutan-hutan seperti Taman Nasional di daerah Aceh, Bengkulu, Jambi, Kalimantan, dan daerah lain. Misalnya, ada konflik antara Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, dan balai di Taman Nasional Kutai (TNK). Balai, wakil Pemerintah Pusat, ingin Taman Nasional utuh, steril dari masyarakat. Tapi, masyarakat di situ sudah ada, jauh sebelum Taman Nasional itu terbentuk. Ini berisiko dimanfaatkan oleh elit dalam Pilkada.  Benturan kepentingan ini perlu solusi agar tata kelola Taman Nasional bernilai sosial, ekonomi, dan lingkungan. Proses pembelajaran hutan dapat melibatkan universitas. Sektor industri dilibatkan dalam pemulihan hutan gundul,” ungkap Dr. Humphrey Wangke, penulis disertasi Penanggulangan Pembalakan Liar Melalui Penerapan Model Kemitraan Antara Masyarakat Lokal dan Balai Taman Nasional Kutai tahun 2018.

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita