• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


PKH: Tingkatkan Pengetahuan & Ketrampilan Keluarga Miskin

Senin pagi (26/3/2018) di lapangan Dr. Murjani, Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Pangan Rastra kepada keluarga pra-sejahtera. Pada kartu PKH, ada dana Rp1.890.000,- yang dapat dicairkan dan diambil tiga kali. Tahun 2017, penerima KIP Provinsi Kalsel mencapai 203.410 dan penerima PKH Kalimantan Selatan mencapai 115.010 keluarga (Setkab RI, 26/3/2018).

Menurut Dr. Murti Lestari, dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Duta Wacana (Yogyakarta), keberhasilan program PKH dan sejenisnya sangat bergantung ketepatan data, program, sasaran, dan manfaatnya bagi keluarga miskin. “Sebagian besar program PKH bermanfaat bagi keluarga pra sejahtera. Tetapi, harus diperhatikan empat hal pokok :(1) pendataan keluarga pra sejahtera harus benar-benar akurat; (2) ketepatan program, sebaiknya Pemerintah menciptakan pekerjaan dan pelatihan keahlian agar keluarga pra-sejahtera produktif, mandiri, dan bisa bebas dari ketergantungan pada bantuan Negara; (3) perlu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi keluarga pra sejahtera untuk mengikuti pendidikan; KIP merupakan obat mujarab meningkatkan pendidikan Rakyat; (4) Kartu Indonesia Sehat perlu diberikan kepada keluarga yang rentan miskin, khususnya yang belum memiliki pekerjaan tetap, misalnya pekerja rumah tangga yang sewaktu-waktu dapat berhenti,” papar Dr. Murti Lestari, alumnus S3 Ekonomi Industri pada Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (GM), Yogyakarta, kepada Staging-Point.Com, Jumat (4/5/4018) di FE-UKDW (Yogyakarta).

Sedangkan solusi gizi buruk, menurut Dr. Murti Lestari, perlu ada program edukasi masyarakat tentang makanan sehat dan bergizi serta Pemerintah memperbanyak petugas penyuluh dan pendamping pertanian dan peternakan. “Persoalan gizi terletak pada cara mengelola uang dan mendapatkan makanan bergizi. Misalnya, memanfaatkan uang untuk membeli makanan bergizi atau lebih bagus lagi mengambil tanaman tomat dari pekarangan sendiri. Untuk hal ini, saya kira perlu edukasi masyarakat tentang makanan sehat dan bergizi serta memperbanyak tenaga penyuluh pertanian dan peternakan. Karena, kemiskinan bukan karena miskin sumber daya, tetapi karena miskin pengetahuan. Maka pengetahuan, peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat, mesti dilakukan melalui pendampingan. Peningkatan pendidikan dan ketrampilan bagi keluarga pra sejahtera sekaligus mencegah risiko ketergantungannya pada PKH dari Negara,” ungkap Dr. Murti Lestari.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menetapkan : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”  Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2017), hingga September 2017, terdapat sekitar 26,58 juta orang atau sekitar 10,12% total penduduk RI, termasuk penduduk miskin.

Senin siang (5/3/2018) pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis rencana kenaikan 20% PKH dari total pengeluaran rumah tangga tahun 2019. “Dari perhitungan dengan Bappenas, kalau sekarang anggaran PKH itu Rp 50 triliun, maka hanya perlu tambahan Rp 20 triliun. Jika ini dilakukan maka angka keluarga pra sejahtera bisa di bawah 9 persen,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 5/3/2018).

Sidang Kabinet Paripurna tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nila F. Moeloek, Mensos Idrus Marham, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala BKPM Thomas Lembong (Setkat RI, 5/3/2018). 

Oleh: Heri Jani

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita