• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok: Pengawasan dan Peran Koperasi

Kamis sore (5/4/2018) di Istana Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Persiapan Menghadapi Idulfitri 1439 H/2018 M. “Yang pertama, sekali lagi saya ingin mengingatkan mengenai ketersediaan, pasokan dan stabilitas harga untuk bahan-bahan pokok agar betul-betul mulai dihitung dari sekarang. Mana yang mesti harus mulai disiapkan mulai saat ini maupun nanti mendekati di bulan Ramadan, baik yang berkaitan dengan bahan-bahan pokok, kemudian Menteri ESDM dan Pertamina yang berkaitan dengan ketersediaan BBM,” papar Presiden Joko Widodo pada Pengantar Ratas Persiapan Menghadapi Idulfitri 1439 H/2018 M (Setkab RI, 5/4/2018).

Rapat Terbatas itu dihadiri juga oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menkominfo Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, (Setkab RI, 5/4/2018).

Menurut Dr. Tita Setiawati, SE, MM, staf pengajar Universitas Pasundan (Bandung), bahwa sebetulnya jenis-jenis bahan Kebutuhan Pokok, stok dan logistik, pasokan, ekspor-impor, ketersediaan, kestabilan harganya dan badan atau lembaga penanggungjawabnya, sudah diatur rinci dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; namun, sering ada gap antara demand (permintaan) dan supply (pasokan) yang dapat memicu lonjakan harga.

“Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2015 mengatur penetapan dan penyimpanan sekitar 11 jenis Kebutuhan Pokok, seperti beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan ikan-ikan. Itulah kebutuhan selama Bulan Puasa dan Lebaran. Seringkali ada kesenjangan antara demand dan supply yang memicu lonjakan harga atau gap harga. Maka perlu ada lembaga khusus yang terus menerus mengawasi harga-harga Kebutuhan Pokok,” papar Dr. Tita Setiawati, kepada Staging-Point.Com, Senin (30/4/2018), di Kampus Pasca Sarjana UNPAS, Jl. Sumatera 41, Bandung.

Dr. Tita Setiawati menyebut contoh peran lembaga pemantau harga komoditi pokok sebagai dasar pricing-policy (penetapan harga) di beberapa negara. “Malaysia memiliki lembaga pemantau atau pengawas harga 30 komoditas. India memiliki Essential Commodity Exchange agar Pemerintah dapat melakukan intervensi dari produksi hingga distribusi Kebutuhan Pokok. Begitu pula di Australia, ada lembaga pemantau dan pengawas harga-harga Kebutuhan Pokok, khususnya jika terjadi inflasi atau gap harga-harga Kebutuhan Pokok. Begitu pula di Negara kita, mestinya ada lembaga pengawas terhadap implementasi kebijakannya,” ungkap Dr. Tita Setiawati.

Di sisi lain, menurut Dr. Tita Setiawati, lonjakan harga selalu memicu risiko terhadap kelompok masyarakat berdaya beli rendah. “Lonjakan harga memicu masalah, karena ada gap daya beli masyarakat. Kemiskinan, keterbelakangan sosial ekonomi dan pengangguran memicu rendahnya daya beli. Inilah gap. Gap-gap lainnya ialah kekurangan modal kerja, rapuhnya inovasi, kualitas, dan kreasi SDM. Kondisi-kondisi ini dapat memicu masalah jika tidak ada stabilitas harga, atau harga tak terjangkau oleh daya-beli sebagian besar masyarakat,” papar Dr. Tita Setiawati.

Ada sejumlah pilihan jalan-keluar dari risiko-risiko akibat gap-gap (kesenjangan) tersebut di atas. “Gap-gap harga, modal, daya-beli, kualitas SDM, dan lain-lain tersebut di atas dapat diatasi antara lain (1) Pemerintah meningkatkan pengawasan setiap saat dan sanksi dari produksi hingga distribusi atau pasokan hingga ketersediaan jenis-jenis Kebutuhan Pokok Rakyat guna menjamin ketersediaan Kebutuhan Pokok dengan harga terjangkau; (2) Bulog difungsikan untuk distribusi bahan pokok seperti beras, gula, tepung, dan lain-lain; (3) koperasi berperan dalam penyediaan dana (simpan-pinjam dan modal) dan penyaluran jenis-jenis Kebutuhan Pokok khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan menengah-kecil dan perantara langsung dari hasil para petani ke pasar; (4) Atasi gap-gap dengan galakkan lagi peran koperasi hingga pedesaan,” ungkap Dr. Tita Setiawati, lulusan S3 Manajemen Pemasaran Universitas Padjadjaran tahun 2011. 

Oleh : Gabriel (Bandung)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita