• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kebijakan ‘Tax Holiday’: Kriteria Industri Pionir

Selasa siang (20/2/218) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden I Joko Widodo menyampaikan pengarahan pada Rapat Terbatas tentang Insentif Investasi. “Saya minta segera ini dilakukan, dikalkulasi bersama-sama oleh Menteri Keuangan dan seluruh kementerian yang terkait, oleh Menko. Karena laporan yang saya terima, sebetulnya skema insentif untuk tax holiday, tax allowance ini sudah ada, tapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu dievaluasi,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 20/2/2018).

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan,  Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menristekdikti M Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Kepala BKPM Thomas Lembong (Setkab RI, 20/2/2018).

Menurut Dr. Y Sri Susilo, dosen Fakultas Ekonomi (FE), Universitas Atma Jaya (Yogyakarta), pemberian insentif seperti tax holiday dan tax allowance seharusnya memacu investasi, jika kebijakan ini mudah dilaksanakan dan didukung kebijakan lainnya. “Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan berupa  libur pajak (tax holiday) seharusnya mendorong peningkatan investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) industri pionir. Jika kebijakan ini mudah dilaksanakan oleh investor yang memenuhi syarat dan disertai oleh kemudahan perizinan, pembebasan tanah, dukungan infrastruktur (transportasi, komunikasi, dan listrik), dan ekspor,” papar Dr. Y Sri Susilo, alumnus S-3 Ilmu Ekonomi (PDIE) Peminatan Ekonomi Pembangunan Program Pascasarjana UNS (2016), kepada Staging-Point.Com, Kamis (3/5/2018), di Kampus FE-UAJ Yogyakarta.

Kebijakan pemberian insentif tax holiday, menurut Dr. Y Sri Susilo, memiliki 3 (tiga) sisi keunggulan. “Kebijakan libur pajak memiliki tiga keunggulan, pertama, memberi dukungan keuangan bagi investor; kedua, 17 industri pionir yang dipilih oleh Pemerintah, memang layak mendapat insentif libur pajak; ketiga, kriteria industri pionir yakni a) produknya ekspor, b) menyerap banyak tenaga kerja (padat karya), c) daya saing tinggi, dan (d) industri bersih (clean industry), bukan industri kotor (dirty industry), sehingga kebijakan libur pajak akan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan,” papar Dr. Y Sri Susilo.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan menetapkan 9 jenis industri pionir calon penerima insentif pengurangan PPh yaitu industri logam hulu, pengilangan minyak bumi, kimia dasar organik dari minyak bumi dan gas alam, permesinan industri, pengolahan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; telekomunikasi, informasi dan komunikasi; transportasi kelautan dan pengolahan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); infrastruktur ekonomi selain skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Tahun 2018, Kementerian Keuangan memperluas cakupan industri pionir calon penerima fasilitas pengurangan PPh Badan atas penghasilan atas kegiatan utama sebesar 100 persen dari jumlah PPh Badan terutang (tax holiday). Ke-17 industri pionir calon penerima tax holiday yakni industri logam dasar hulu; pemurnian; pengilangan minyak dan gas bumi, serta hasil turunannya; petrokimia minyak bumi, gas alam dan batubara; kimia dasar anorganik; kimia dasar organik; bahan baku farmasi; semi konduktor dan komponen utama komputer dan lainnya; produksi komponen utama perangkat komunikasi; komponen utama alat kesehatan; Industri pembuatan komponen utama mesin industri; komponen utama mesin; pembuatan komponen utama kapal; pembuatan komponen utama pesawat terbang; pembuatan komponen utama kereta api; mesin pembangkit tenaga listrik; dan infrastruktur ekonomi.

Ke-17 industri pionir calon penerima insentif tax holiday, menurut Dr. Y Sri Susilo, perlu selalu dievaluasi oleh Pemerintah. “Pemerintah perlu melakukan evaluasi ke-17 industri pionir tersebut dan memberi kesempatan kepada industri lain yang memenuhi kriteria : 1) produk berorientasi ekspor, 2) menyerap banyak tenaga kerja, 3) berdaya-saing tinggi, dan 4) industri bersih (clean industry), bukan industri kotor (dirty industry) sehingga kebijakan libur pajak dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan,” papar Dr. Y Sri Susilo.

Oleh: Heri Jani

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita