• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Unsur Fisik dan Non-Fisik: Merawat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila

Hari Jumat (19/5/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Perpres ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, pada hari Selasa 23 Mei tahun 2017.

Pasal 3 Perpres No. 54/2017 menyebutkan tugas UKP-PIP yaitu “UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan Ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Dasar yuridis Perpres No. 54/2017 ialah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Tugas UKP-PIP antara lain melaksanakan kerja-sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila dan membuat road-map pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan (Psl 4 huruf b Perpres No. 54/2017).

Menurut Dr. Yustinus Suhardi Ruman, S.Fil., M.Si, dosen Character Building Development Center (CBDC), Universitas Bina Nusantara (BINUS), Jakarta, ada dua pendekatan dalam rangka merawat Bhinneka Tunggal Ika Negara-Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila yakni pendekatan fisik seperti membangun jaringan infrastruktur yang adil dan terbuka di seluruh Negara RI dan non-fisik seperti edukasi pola pikir dan sikap dasar melalui pendidikan karakter kewarganegaraan berbasis spirit Kebangsaan, Pancasila, sebagai nilai-nilai orisinal dari bumi Nusantara Negara RI.

“Saya melihat Negara-Bangsa Indonesia secara organik dengan dua komponen dasar pembentuk yakni badan dan jiwa. Badan berkaitan dengan aspek-aspek fisik, sedangkan jiwa berkaitan dengan spirit kebangsaan. Maka upaya merawat Bhinneka Tunggal Ika Negara RI berdasar Pancasila dapat menggunakan pendekatan badan (fisik) dan jiwa atau spirit Kebangsaan Pancasila (non-fisik),” papar Dr. Yustinus Suhardi Ruman kepada Staging-Point.Com, Kamis (3/5/2015), melalui email.

Secara fisik, kondisi Bhinneka Tunggal Ika Negara-Bangsa Indonesia dapat dipertahankan melalui pendekatan kekuatan fisik khususnya doktrin dan sistem pertahanan dan keamanan sesuai dengan kondisi historis-obyektif Negara Bangsa Indonesia. Misalnya, zona RI diapit oleh dua benua dan dua samudera, lebih dari 17 ribu pulau dan 1.350 suku dengan adat-istiadatnya, lebih dari 1.100 bahasa daerah; agama Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, Khonghucu, dan kepercayaan lokal;  penduduk sekitar 263.510.000 atau 3,51% dari total penduduk dunia pada zona 1.904.569 km2 (UN, 2017) yang membutuhkan unsur atau kekuatan yang mempersatukan.

Pendekatan fisik-keamanan saja, menurut Dr. Yustinus Suhardi Ruman, belum cukup untuk  merawat Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dengan kondisi obyektif Negara RI tersebut. “Upaya menjaga kondisi obyektif Bhinneka Tunggal Ika Negara-Bangsa Indonesia memang memerlukan kekuatan fisik-keamanan. Namun, itu saja belum cukup, karena selain membutuhkan biaya operasional besar, cenderung pula berisiko melanggar HAM seperti di masa Orde Baru. Pilihan solusinya ialah pendekatan spirit kebangsaan melalui pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dalam rangka pembelajaran national-character-building di sekolah, lembaga negara, atau keluarga, sehingga tercipta suatu sistem kepribadian Indonesia berdasarkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” papar Dr. Yustinus Suhardi Ruman.

Di sisi lain, pendekatan fisik melalui infrastruktur dasar dan teknologi komunikasi, menurut Dr. Yustinus Suhardi Ruman, dapat merawat ke-Bhinneka-Tungal-Ika-an Negara RI berdasar Pancasila. “Pendekatan fisik infrastruktur dasar dan teknologi komunikasi memudahkan mobilitas sosial, pertukaran nilai dan saling pengertian antara kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat memiliki akses yang terbuka, adil, dan sama untuk mengalami spirit Kebangsaan Indonesia, Pancasila, sebagai perekat yang melampaui sekat-sekat atau batas-batas identitas lokal dengan dimensinya seperti agama, ras, etnis dan kedaerahan. Misalnya, orang Jawa mengalami keindahan Papua, dan sebaliknya, orang Papua mengalami Jawa. Demikian seterusnya. Karena itu, pembangunan infrastruktur Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat,” ungkap Dr. Yustinus Suhardi Ruman, alumnus S-3 Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP-UI). 

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita