• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kelola Hutan-Lestari : Kearifan Lokal dan Pemetaan Forest Resources

Pada acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017, yang dihadiri oleh para Kepala Daerah Negara RI, Rabu pagi (2/8/2017) di Manggala Wana Bhakti Kementerian LHK (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis strategi kebijakan kehutanan Negara RI dengan merujuk kepada tata-kelola hutan Swedia dan Finlandia, yang ekonominya berjalan hampir 70-80 persen berasal dari pengelolaan hutan lestari secara berkelanjutan (sustainable-forest management).

“Saya kira kita tidak usah sulit-sulit, copy mereka (Swedia dan Filandia, red), nanti disesuaikan dengan keadaan hutan di Negara kita. Bahwa pengelolaan yang sudah beratus tahun itu baik, itu yang harus kita contoh, kita jadikan sampel. Ekonominya dapat, lingkungannya juga dapat. Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek...Kalau saya mau buka satu per satu nanti ramai. Kalau yang namanya Taman Nasional yang perlu dilindungi, ya lindungi secara baik. Jangan hanya namanya saja Taman Nasional, tapi digerogoti sedikit-sedikit. Digerogoti tahu-tahu sudah ratusan-ribuan hektar kita biarkan. Jangan ini diterus-teruskan seperti itu,” papar Presiden RI Joko Widodo Pada acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017 (Setkab RI, 2/8/2017).

Menurut Dr.  Frederikus Fios, S.Fil, M.Th, dosen pada Universitas Bina Nusantara (Jakarta) langkah awal untuk mengelola hutan lestari secara berkelanjutan agar bernilai bagi masyarakat (sosial), ekonomi, dan lingkungan (triple bottom line) adalah membuat pemetaan secara akurat forest resources sebagai dasar pembuatan kebijakan strategis kehutanan di Negara RI.

“Fokus tata-kelola hutan ialah tata-kelola hutan industri secara berkelanjutan, merawat hutan lindung dan hutan pemelihara air, memulihkan hutan rusak, dan menanam-ulang hutan kritis. Jika kita meng-copy model negara seperti Meksiko, Brazil, Swedia, Finlandia, dan Norwegia, langkah awal ialah memetakan forest resources kita. Ini sangat pokok, misalnya, total lahan area hutan, pola kepemilikan dan  penggunaan, kondisi alam, kegiatan manusia, produksi dan manajemen, dan kontribusinya bagi perekonomian nasional sebagai  dasar kebijakan tata-kelola hutan lestari yang bermanfaat bagi masyarakat, bernilai ekonomis, dan lingkungan,” papar Dr.  Fios, penulis disertasi Homo Ecologicus Spiritual-Etis kepada Staging-Point.Com, Rabu (3/5/2018) melalui email.

Selain itu, Dr.  Fios melihat bahwa empat hal perlu diperhatikan dalam upaya tata kelola hutan lestari secara berkelanjutan yakni menghargai kearifan lokal, tidak menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan, melibatkan peran masyarakat dan sektor industri serta peran para ahli botani, ahli tanah dan ahli air. “Pemerintah perlu bekerja sama sektor industri dan masyarakat berbasis koperasi-koperasi masyarakat untuk mengelola resources hutan secara berkelanjutan agar bermanfaat bagi Rakyat, bernilai ekonomis untuk sektor industri dan Negara, dan merawat hutan tetap sehat-lestari. Program kebijakan Pemerintah juga harus melindungi kearifan lokal dan menghindari aplikasi teknologi yang tidak ramah lingkungan,” papar Dr. Fios.

Pelibatan ahli, menurut Dr. Fios, antara lain dapat difokuskan pada tata kelola hutan sebagai sumber energi. “Para ahli botani dan ahli energi dapat dilibatkan untuk riset kehutanan sebagai sumber energi dan bahkan pertahanan-keamanan Negara. Misalnya, pohon gamal dapat dijadikan sumber energi. Tetapi, dalam hal ini, hindari penggunaan IPTEK yang tidak ramah-lingkungan. Misalnya, memperpendek usia pohon dan melibat-gandakan regenerasinya yang dapat berisiko   merusak keseimbangan ekologis alam semesta dan kosmos,” ungkap Dr. Fios.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat”; dan Ayat (4) berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Berkaitan dengan amanat UUD 1945 itu, menurut Dr. Fios, banyak nilai dan manfaat yang harus dilindungi. “Hutan menyediakan kayu, sumber energi, tempat olahraga, estetika dan rekreasi; mencegah erosi, regulasi air, konservasi biotik dan genetik, menyerap CO2, dan mencegah polusi, maka hal sangat pokok dalam tata-kelola hutan ialah menjaga keseimbangan alam semesta dan kosmos. Maka kearifan lokal yang merawat nilai,  harus tetap dipelihara dan dilindungi dalam setiap tata-kelola hutan lestari-berkelanjutan,” ungkap Dr. Fios. 

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita