• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perpres Penggunaan TKA: Permen Kriteria Khusus TKA & Evaluasi

Pada hari Senin 26 Maret 2018 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres No. 20 Tahun 2018 diundangkan pada 29 Maret tahun 2018 di Jakarta dan menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Tiga pertimbangan pokok Perpres No. 20/2018 ialah (1) mendukung perekonomian nasional; (2) perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, (3) kebutuhan pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing.

Menurut Dr. Yohanes Harsoyo, Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi dan Dekan  FKIP Sanata Dharma (Yogyakarta), ada empat hal penting dari Perpres No.20/2018 yakni (1) respons Pemerintah RI terhadap tren persaingan dan liberalisasi tenaga-kerja dewasa ini, (2) percepatan prosedur penggunaan TKA, (3) penegakan hukum, dan (4) peningkatan investasi.

“Substansi Perpres No. 20/2018 ialah percepatan prosedur. Karena itu, untuk dapat meraih targetnya, Perpres ini harus dijabarkan lebih lanjut dan jelas melalui Peraturan Menteri (Permen) dengan memperhatikan beberapa hal pokok yakni pertama, respons terhadap dinamika lingkungan global khususnya liberalisasi dan persaingan tenaga kerja SDM global; Tiongkok, Singapura, dan Malaysia membuka keran terhadap aliran Tenaga Kerja Indonesia (TKI); sekitar 50% TKI kita bekerja di Malaysia; kedua,  Perpres No. 20/2018 menekankan pula aspek penegakan hukum penggunaan TKA, termasuk isu TKA illegal; ketiga, pencapaian target Perpes No. 20/2018 meningkatkan aliran investasi di Negara Rl; keempat, kemudahan atau percepatan prosedur penggunaan TKA,” papar Dr. Yohanes Harsoyo kepada Staging-Point.Com, Rabu (2/5/2018) di Ruang Dekan, FKIP-Sanata Dharma,Yogyakarta

Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 20/2018 menyatakan: “Setiap Pemberi Kerja TKA wajib: a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.” Pasal 27 Perpres No. 20/2018 berbunyi : “Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.”

Berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 20/2018 tersebut, menurut Dr. Yohanes Harsoyo, kebutuhan alih teknologi dan alih-keahlian melalui aliran investasi dan TKA, memang dibutuhkan oleh Negara RI saat ini, karena Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap di bidang teknologi-keahlian. “Tenaga Kerja kita memang cukup beragam. Ada yang terdidik-terlatih, ada juga yang tidak. Lapangan kerja yang banyak mengandalkan teknologi, belum diisi karena kita belum siap. Yang belum siap ini dapat difasilitasi TKA, termasuk investasi asing. Perpres No. 20/2018 memudahkan hal ini dan mewajikan pemberi TKA melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja kita. Di sisi lain, kita membutuhkan investasi asing karena government expenditure kita itu relatif kecil,” ungkap Dr. Yohanes Harsoyo.

Hingga tahun 2017, sebesar 42%  tenaga kerja Negara RI adalah lulusan SD, 66% lulusan SD-SMP, dan 82% lulusan SD-SMP-SMA/SMK (Setkab RI, 2/2/2017). Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Dr. Yohanes Harsoyo tidak melihat risiko persaingan tenaga kerja dan pengangguran di Negara RI akibat pemberlakuan Perpres No. 20/2018. “Kehadiran Perpres No. 20/2018 justeru membatasi kehadiran TKA. Misalnya, pemberi TKA wajib membimbing tenaga kerja Indonesia dengan harapan agar skill-nya dialihkan kepada tenaga kerja kita. Jadi, susbtansi Perpres No. 20/2018 hanya percepatan atau kemudahan prosedur dan penegakan hukumnya, tetapi substansi persyaratan TKA tidak dipermudah,” ujar Dr. Yohanes Harsoyo.

Dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian, menurut Dr. Yohanes Harsoyo, Perpres No. 20/2018 perlu dijabarkan melalui Permen perihal kriteria keahlian dan teknologi TKA. “Permen harus merinci kriteria lebih spesifik TKA dengan keahlian dan teknologi yang dizinkan masuk ke Negara RI itu seperti apa; penegasan tenaga kerja kasar tidak bisa masuk ke lapangan kerja kita; dan evaluasi tahunan terhadap respons tenaga kerja dalam negeri dan peningkatan  investasi terhadap Perpres No. 20/2018,” papar Dr. Yohanes Harsoyo.

Oleh: Heri Jani

Penerbit


Ekonomi RI & Potensi Resesi AS

Akhir 2018, Pemerintah RI siap menanda tangan kesepakatan investasi dan perdagangan bebas dengan Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Iceland (negara EFTA). Total nilai perdagangan RI-EFTA tahun 217 mencapai 2,4 miliar dollar AS dengan surplus sekitar 212 juta dollar AS. (Bernadette Christina Munthe/Reuters, 24/11/2018). Berikutnya, awal November 2018, Pemerintah RI berupaya menyepakati ekspor senilai 1,5 miliar dollar AS CPO per tahun ke Pakistan (Reuters, 8/11/2018). Total produksi minyak sawit RI tahun 2018 mencapai 42 juta ton (Fransiska Nango, 2/11/2018). Di Jakarta, perusahan Korea Selatan, seperti Parkland, LS Cable & System Asia Ltd, Sae-A Trading, Taekwang Industrial Co Ltd, World Power Tech and InterVet, Hyundai Engineering & Construction Co Ltd, Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, Midland Power Co Ltd, POSCO Engineering & Construction Co Ltd and Hyundai Engineering Co Ltd, membuat 15 MoU dan 6 komitmen investasi di Negara RI (Reuters, 11/9/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita