• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlu Pemetaan Daya Saing, Keahlian dan Teknologi SDM RI

Hari Rabu sore (31/1/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) lanjutan pembahasan Rapat Terbatas Peningkatan Investasi dan Perdagangan yang telah diselengarakan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang (5/1/2018). Ratas ini antara lain membahas rancangan kriteria Tenaga Kerja Asian (TKA) yang diizinkan bekerja di zona Negara RI yakni kapasitas, pengetahuan, dan kebutuhan investasi, bukan TKA lapangan (Setkab RI, 31/1/2018)

Rapat itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan,  Mensesneg Pratikno,  Sekretaris Kabinet Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menhub Budi Karya Sumadi, Menpar Arief Yahya, Menkes Nila F Moeloek,  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menristek Dikti M Nasir, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BKPM Thomas Lembong  (Setkab RI, 31/1/2018).

Kemudian pada hari Senin 26 Maret 2018 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres No. 20/2018 diundangkan pada 29 Maret tahun 2018 di Jakarta dan menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Menurut Dr. Mundilarno M.Pd, dosen Manajemen Pendidikan pada Pasca Sarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (Yogyakarta), ada 4 (empat) hal perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perpres No. 20/2018 di Negara RI yakni (a) peningkatan daya-saing Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI; (b) standar alih teknologi dan keahlian bertaraf internasional; (c) pembuatan peta daya saing, keahlian, dan teknologi SDM Negara RI; dan (d) pilihan teknologi yang merespons kebutuhan dan dinamika saat ini dan ke depan.

“Penjabaran dan pelaksanaan Perpres No. 20 Tahun 2018, misalnya, melalui Kementerian khususnya perlu memperhatikan 3 (tiga) hal penting yaitu pertama, pelibatan TKA dan proses alih teknologi dan alih keahlian perlu meningkatkan daya-saing tenaga kerja Indonesia; kedua, pilihan teknologi yang dialihkan, bertaraf internasional sesuai perkembangan zaman; ketiga, Pemerintah membuat pemetaan yang valid tentang keahlian, teknologi, dan daya-saing tenaga kerja Indonesia agar jelas pos-pos mana yang kita belum ada, dan pos mana yang dapat diisi oleh SDM kita,” papar Dr. Mundilarno M.Pd kepada Staging-Point.Com, Kamis (26/4/2018) di Ruang dosen Pascasarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (Yogyakarta).

Pada Rapat Terbatas, Selasa (13/9/2016) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis data bahwa hingga tahun 2015, sekitar 60% penduduk RI adalah anak muda usia produktif;  Tahun 2010, pengangguran usia 15-19 tahun mencapai 23,23% dan tahun 2015, berkisar 31,12%; pengangguran berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berkisar 9,84%, lulusan SMA 6,95%, SMP 5,76% dan SD 3,44%. Dari 7,56 juta total pengangguran terbuka, 20,76% berpendidikan SMK (PresidenRI.go.id, 13/9/2016; BPS, 2015).

Dr. Mundilarno M.Pd menambahkan bahwa Peraturan Presiden (Perpes) No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping belum memadai guna meraih target peningkatan investasi, perluangan lapangan kerja, dan mendukung kinerja perekonomian Nasional.

“Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan tenaga kerja Indonesia, peningkatan investasi, dan pembatasan TKA, Perpres No. 72 Tahun 2014 kurang terlalu memadai. Perpres No. 20 Tahun 2018 diharapkan lebih tegas dan kuat melindungi tenaga kerja Indonesia dengan membatasi TKA, jika sebenarnya kita memiliki keahlian dan teknologinya. Kita juga memiliki tenaga kerja yang memenuhi standar kualifikasi. Maka Pemerintah perlu membuat pemetaan daya-saing, keahlian, dan teknologi SDM kita secara nasional,” ujar Dr. Mundilarno M.Pd.

Bunyi Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 20/2018 : “ Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa.” Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Perpres ini berbunyi:  “Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.” Perpres No. 20/2018 berisi ketentuan ancaman dan sanksi di bidang ketenaga-kerjaan berdasarkan UU Ketenegakerjaan, dan imigrasi berdasarkan UU Imigrasi. 

 

Oleh: Kripianus Lalong

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita