• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional: Portofolio & Monitoring Langsung

Pada hari Kamis (15/3/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). PP No. 10/2018 ini mulai berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada 16 Maret tahun 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly pada Lembaran Negara RI No. 32 Tahun 2018. Sasarannya antara lain tercipta tenaga kerja profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI, yang trampil, ahli, dan memiliki kompetensi daya-saing global.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 10/2018 khusus mengatur pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) : “Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.”  Meskipun BNSP independen, namun dalam melaksanakan tugasnya, BNSP bertanggung jawab kepada Presiden RI (Psl 2 ayat 2 PP No. 10/2018).

Menurut Dr. Paulus Tolo, dosen  STIPAS Santu Sirilus di Ruteng, Manggarai(Provinsi Nusa Tenggara Timur), pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui PP No. 10/2018 memiliki 3 (tiga) manfaat pokok yakni (a) pencetak tenaga kerja profesional di Negara RI memiliki dan menerapkan standar kompetensi, keahlian, dan ketrampilan level internasional; (b) pengukuran kualitas profesi-profesi tertentu; dan (c) sarana pemetaan, supervisi, dan monitoring ketrampilan, keahlian, dan kompentensi SDM Negara RI.

“Pembentukan BNSP melalui PP No. 10/2018 memiliki sejumlah sisi keunggulan atau manfaat; pertama, BNSP diharapkan dapat mendorong dan memotivasi lembaga-lembaga pencetak tenaga kerja profesional agar memenuhi atau sekurang-kurangnya dapat mendekati standar internasional di bidang keterampilan, kompetensi, dan keahlian; kedua,  BNSP dapat membuat ukuran kualitas profesi-profesi tertentu secara nasional, khususnya keahlian, kompetensi, dan ketrampilannya; ketiga, BNSP dapat melakukan pemetaan, monitoring dan supervisi secara teoretis dan praktis kinerja tenaga kerja profesional pada berbagai profesi,” papar Dr. Paulus Tolo kepada Staging-Point.Com, Rabu (9/5/2018) di Komunitas SVD Ruteng, NTT.

 Dr. Paulus Tolo menyebut contoh bahwa tenaga kerja tanpa sertifikasi selalu sulit bersaing dan mendapat perlindungan di pasar tenaga kerja global dan nasional dewasa ini. “Filipina memiliki sertifikasi standar internasional untuk tenaga kerja bidang medis. Sehingga tidak sulit bersaing di pasar tenaga kerja dunia dan mendapat perlindungan termasuk gaji pantas sebagai tenaga kerja profesional. Sedangkan PRT (Pembantu Rumah Tangga) yang tidak memiliki keahlian bahasa asing dan ketrampilan khusus, misalnya, sulit diakui sebagai tenaga kerja profesional, karena tidak ada sertifikasi. Begitu pula ahli ekonomi, hukum, humaniora, dan ahli-ahli lain tanpa sertifikasi, khususnya di era globalisasi ketenagakerjaan dewasa ini.  Ini tantangan selama ini yang perlu diatasi melalui pembentukan BNSP, khususnya kita tidak memiliki data valid tentang peta profesi SDM Negara RI,” ungkap Dr. Paulus Tolo.

Amanat Pasal 18 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.”

Pasal 18 ayat (4) UU ini menyatakan bahwa “Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.” Badan nasional sertifikasi profesi, menurut Pasal 18 ayat (5) UU No. 13/2003, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. Menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 10/2018 : “Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.”

Di sisi lain, Dr. Paulus Tolo melihat, pembentukan BNSP juga perlu mencegah ekses negatif yakni pemberian sertifikasi kompetensi hanya berdasarkan “nilai-kertas” saja. “BNSP diperlukan sebagai lembaga rujukan dan penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja di Negara RI. Namun, perlu dicegah eksesnya seperti pemberian sertifikasi hanya berdasarkan portfolio tanpa monitoring langsung. Karena itu kita perlu memiliki pemetaan valid, riil, dan skala nasional profesi SDM kita. Apalagi jika program ini hendak membangun saling pengakuan kompetensi kerja nasional dan internasional secara berkelanjutan tanpa terpengaruh oleh pergantian pemerintahan secara periodik-demokratis,” ujar Dr. Paulus Tolo.

 

Oleh : Silvester Nabar (Ruteng)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita