• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tenaga Kerja Asing (TKA): Hanya Sektor Tertentu & Tahap Awal

Hari Senin 26 Maret 2018 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres No. 20/2018 diundangkan pada 29 Maret tahun 2018 di Jakarta dan menggantikan Perpres Nomor 72/2014 tentang Penggunaan TKA. Dasar yuridis Perpres No. 20/2018 ialah Pasal 4 (1) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menurut Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd,  Kaprodi Manajemen Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (Yogyakarta) dan Guru Besar Universitas Negeri Solo, ada sejumlah keunggulan Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yakni (a) pendataan keahlian dan teknologi TKA di Negara RI; (b) skala waktu TKA bekerja di Negara RI; (c) bidang-bidang kerja dan sektor-sektor yang boleh dan tidak boleh bagi TKA di Negara RI; dan (d) tujuannya ialah alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia.

“Keunggulan Perpres No. 20/2018 antara lain ada peraturan tentang hal pokok TKA di Negara RI yaitu (1) pendataan keahlian dan teknologi TKA di Negara RI; (2) izin tinggal TKA di Negara RI; (3) tujuannya alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia; (4) sektor-sektordan bidang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dimasuki oleh TKA. Perpres ini memudahkan pengelompokan keahlian dan teknologi TKA yang perlu dialihkan ke tenaga kerja Indonesia dalam skala waktu tertentu melalui pelatihan  dan mencegah TKA memasuki sektor-sektor strategis perekonomian Negara RI,” papar Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd kepada Staging-Point.Com, Senin (30/4/2016) di Ruang Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Kampus 1 Jln. Kusumanegara No. 157, Yogyakarta.

Menurut Pasal 1 ayat (13) UU No. 13/2003 : “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.” Pasal 42 ayat (4) UU ini berbunyi: TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.” Pasal 45 ayat (1) UU ini menyatakan : “Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: a) menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan b) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.”

Implementasi Perpres No. 20/2018, menurut Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd, perlu memperhatikan dua hal pokok dan penting bagi tata ekonomi Negara RI berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 yakni (a) sektor-sektor yang boleh dimasuki oleh aliran investasi asing dan TKA di Negara RI; (b) skala waktu TKA mengalihkan teknologi dan keahlian dan persiapan tenaga kerja RI. Pada acara Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 serta PLTP Ulubelu Unit 3 Lampung di Tampaso, Minahasa, Selasa  siang (27/12/2016), Presiden RI Joko Widodo merilis data 21.000 tenaga kerja asal Tiongkok di Negara RI (PresidenRI.go.id, 27/12/2016).

“Dua hal perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perpres No. 20/2018 yaitu pertama, sektor-sektor mana perekonomian Negara RI yang boleh dimasuki oleh aliran investasi asing dan TKA-nya; kedua, skala waktu TKA bekerja di Negara RI perlu disesuaikan dengan waktu alih teknologi dan alih pengetahuannya dan Pemerintah perlu mempersiapkan keahlian dan teknologi SDM kita, jika masa kerja TKA selesai di Negara RI. Lebih rinci kedua hal ini perlu diatur dalam Permen yang melaksanakan Perpres No. 20/2018,” ungkap Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.”

Perihal amanat Pasal 33 UUD 1945 tersebut di atas, Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd melihat bahwa tidak semua sektor boleh diketahui dan dimasuki oleh aliran investasi asing dan TKA. “Tentu saja, tidak semua sektor boleh diketahui oleh pihak asing melalui TKA atau aliran investasi asing di Negara RI; sektor-sektor seperti cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan hajat hidup orang banyak, jangan dimasuki oleh TKA dan aliran investasi asing; Jangan sampai semua sektor perekonomian Negara dikuasai oleh pihak asing; cukup hanya sektor-sektor tertentu yang bukan cabang-cabang produksi penting bagi Negara dan hajat hidup orang banyak, atau sektor-sektor penting lainnya. Maka Pemerintah perlu mempersiapkan keahlian dan teknologi SDM kita, jika masa waktu kerja TKA berakhir di seluruh sektor perekonomian Negara selama ini. Intinya TKA hanya tahap awal,” ujar Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd.

Oleh: Krispianus Lalong (Yogyakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita