• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Solusi Perbatasan RI-Malaysia: Sistem “Take And Give”

Pemerintah RI berupaya meningkatkan pembahasan perbatasan RI-Malaysia. Tahun 2015-2017, RI-Malaysia melakukan 9 kali pertemuan (6 special envoy dan 3 teknis) membahas batas laut pada tingkat utusan khusus dan teknis (Setkab RI, 11/8/2017). Rabu 10 Juni 2015, Presiden RI Joko Widodo menunjuk Duta Besar Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus (Special Envoy pertimbangan politis, hukum, dan teknis) Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim antara Negara RI dan Malaysia (Setkab RI, 11/6/2015).

Untuk perbatasan darat, ada 9 outstanding boundary problems (OBP) antara RI-Malaysia di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Ada 9 titik yang harus diselesaikan oleh kedua negara. RI-Malaysia juga perlu menyelesaikan 5 (lima) segmen batas maritim di Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Selat Singapura bagian Timur, Selat Malaka bagian Selatan, dan Selat Malaka. Sedangkan  isu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Singapura dan RI-Filipina sudah selesai. RI-Malaysia secara teknis baru menandatangani Nota Kesepahaman perbatasan darat (MoU No. 20). (Setkab RI, 11/8/2017).

Menurut Prof. Melda Kamil Ariadno, SH, LLM, Ph.D, Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), ada dua aspek perbatasan maritim RI-Malaysia saat ini yakni (a) aspek laut teritorial khususnya di Kalimantan Utara; (b) aspek Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Selat Malaka.

“Dua sisi perbatasan RI-Malaysia yaitu isu laut teritorial di Kalimantan Utara; dan isu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Selat Malaka. Isu perbatasan di Kalimantan Utara muncul karena perbedaan penafsiran terhadap UNCLOS (United Nations Convention on the Law of The Sea) tahun 1982 mengenai penarikan garis pangkal. Sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State), RI menarik garis kepulauan dari titik terluar pulau terluar. Sedangkan Malaysia adalah negara-benua (Coastal State biasa), hanya dapat memakai baselines dari low water line atau pasang surut pantainya (normal baselines) atau garis pangkal lurus (straight badelines). Kita tidak setuju, jika Malaysia menarik garis pasang surut dari pulau terluar di depan garis pantainya, karena Malaysia bukan negara kepulauan. Perbedaan penasfiran ini berlangsung sampai sekarang sehingga perundingan lama sekali,” papar  Prof. Melda Kamil Ariadno, SH, LLM, Ph.D, Dekan FH-UI yang meraih S-2 (Master of Laws) pada University of Washington, School of Law, Seattle (Amerika Serikat) kepada Staging-Point.Com, Kamis (17/5/2018) di lantai 2 Kantor Dekanat Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (FH-UI), Depok, Jawa Barat.

Khusus perihal isu ZEE, Prof. Melda Kamil Ariadno, SH, LLM, Ph.D melihat bahwa Pemerintah RI menghendaki penerapan 200 mil, jika berimpitan solusinya ialah median line. “Di selat Malaka, penerapan ZEE susah, karena garis batas landas kontinen di situ sudah setlled (selesai) menurut UNCLOS yang mengatakan bagi negara benua dapat sepanjang kepanjangan alamiahnya, untuk Malaysia, menjorok ke arah pantai Indonesia. Tapi kalau titik perbatasan landas kontinen  di selat Malaka disamakan dengan ZEE, maka Indonesia akan dirugikan karena rezim ZEE tidak mengikuti kepanjangan alamiah, yang penting 200 mil dari garis pangkal ; jika berimpitan, solusinya dapat berupa median line. RI menghendaki median-line, sedangkan Malaysia menghendaki memakai garis batas landas kontinen. Kita tidak setuju karena bagian Malaysia akan menjorok ke wilayah RI,” ungkap Prof. Melda Kamil Ariadno, SH, LLM, Ph.D, alumnus S-3 (doctor of philosophy / Ph.D) dari University of Washington, School of Law, Seatle (Amerika Serikat) pada tahun 2011.

Isu perbatasan RI-Malysia selama ini, menurut Prof. Melda Kamil Ariadno, Ph.D, memicu kerugian pada kedua negara, khususnya kepastian hukum dan penegakan hukum dalam kasus-kasus illegal fishing, pelanggaran wilayah, dan kejahatan terorganisir lintas-batas negara (transnational organized crime). Pilihan penyelesaiannya antara lain penerapan equidistance principle dan praktek take and give dalam perundingan internasional.

“Jika tidak tercapai solusi terhadap masalah perbatasan RI-Malaysia, kedua negara mengalami kerugian karena tidak ada batas jelas, rapuh penegakan dan kepastian hukum dalam  menangani kasus transnational organized crime, illegal fishing, dan lain-lain. Kalau saya lihat ini sulit selesai, kalau tidak ada take and give di antaranya melalui praktek median line berdasarkan equidistance principle dari baseline masing-masing negara. Sebagai negara bertetangga, persoalan perbatasan RI-Malaysia harus segera diselesaikan dengan sistem take and give. Karena ada Pending to Delimitation (tertunda penetapan batas, red), maka harus ada semacam imaginary median line yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai status quo. Kedua negara harus mensosialisasikannya kepada warga negara, instansi negara, dan subyek hukumnya, agar tidak melanggar garis status quo tersebut,” papar Prof. Melda Kamil Ariadno, Ph.D. 

Oleh : Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita