• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kecamatan & Kebijakan Satu Peta (KSP)

Hari Kamis (3/5/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. PP ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta tanggal 8 Mei 2018 pada Lembaran Negara RI No. 73 Tahun 2018.

Dasar yuridis PP No. 17/2018 ialah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Pasal 228 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Daerah Negara RI, Kecamatan memiliki 5 nilai strategis yakni pertama, biaya pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan antara lain berasal dari alokasi anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah); kedua, anggaran Kecamatan ini dimasukan dalam APBD pada bagian Anggaran Kelurahan sesuai dengan UU; ketiga, musyawarah pembangunan kelurahan sesuai UU menentukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat; keempat, perhitungan APBD dan Dana Alokasi Khusus dalam rangka pembangunan Daerah Kota tanpa Desa dan Daerah Kota dengan Desa sesuai UU; kelima, tata-cara alokasi, pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tingkat keluarahan dan pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan diatur oleh PP.

Seluruh poin strategis tersebut di atas merupakan amanat Pasal 230 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah di Negara RI. Jumlah Kecamatan di Negara RI tahun 2004 mencapai 5.227 dan tahun 2014 mencapai 7.024. Pelaksanaan fungsi-fungsi strategis pemerintahan daerah tingkat kecamatan perlu didukung oleh pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Pasal 4 PP No. 17/2018 menyebutkan syarat pokok pembentukan kecamatan yakni (a) jumlah penduduk minimal; (b) luas wilayah minimal; (c) usia minimal kecamatan; dan (d) jumlah minimal Desa atau Kelurahan cakupannya. Bunyi peraturan ini sama dengan Pasal 222 UU No. 23/2014, kecuali butir d.

Kemudian Pasal 5 ayat (4) PP No. 17/2018 menyebutkan syarat teknis lainnya seperti pembentukan Kecamatan yakni (a) kejelasan batas wilayah dengan menggunakan titik koordinat sesuai UU; (b) lokasi calon ibukota; (c) kesesuaian dengan rencana tata-ruang wilayah. Pasal 5 ayat (1) PP No. 17/2018 menyebutkan pula syarat teknis lain pembentukan Kecamatan yakni (a) kemampuan keuangan Daerah; (b) sarana dan prasarana pemerintahan.

Semua syarat teknis tersebut di atas hampir pasti sangat bergantung pada informasi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data informasi geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG). Data informasi BPS dan BIG bernilai vital dan strategis bagi penerapan prinsip dan strategi Pembangunan Berkelanjutan, pembentukan Kecamatan dan pelaksanaan fungsi-fungsi strategis Kecamatan dalam Sistem Pemerintahan Daerah Negara RI kini dan ke depan.

Rakyat dan Pemerintah RI hanya memiliki data akurat tentang batas-batas wilayah per desa jika berbasis data informasi geospasial. Data dan informasi geospasial juga sangat vital bagi pengakuan, jaminan, dan perlindungan aset-aset Rakyat dan aset-aset Negara berbasis Desa dan Kecamatan di seluruh wilayah NKRI, tidak hanya Kecamatan terluar dan Kecamatan perbatasan dengan negara-negara lain. Jepang memiliki sistem pemerintahan kuat sejak era Restorasi Meiji abad 19 sampai awal abad 21. Antara lain kuatnya manajemen data per Desa yang sekarang diperkuat lagi oleh informasi geospasial berbasis desa-desa di Jepang.

Kita menyaksikan, misalnya, selama puluhan dan bahkan ratusan tahun terakhir, bahwa tanah-tanah yang bertahan nilai lingkungannya per Desa dan Kecamatan karena mempertahankan filosofi dan sistem pembangunan berkelanjutan adalah tanah-tanah yang justeru masih sangat kuat mempertahankan nilai-nilai, tradisi lokal, dan hak-hak ulayat. Nilai-nilai strategis semacam ini pada tingkat Desa dan Kecamatan harus diakui, dijamin, dan dilindungi oleh sistem Pemerintahan Daerah berbasis Kecamatan. Ini pula manfaat dan nilai strategis dari pemanfaatan Kebijakan Satu Peta dalam sistem Pemerintahan Daerah berbasis Kecamatan.

 

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita