• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


RUU Resolusi Konflik Pemanfaatan SDA Hayati & Mitigasi Bencana

Pada Rabu (4/4/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. “Dengan demikian setiap RUU termasuk RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Itulah yang harus menjadi koridor kita bersama,”papar Presiden RI Joko Widodo dalam Pengantar Rapat Terbatas RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Setkab RI, 4/4/2018)

Rapat RUU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan (Setkab RI, 4/4/4018).

Menurut Prof. Dr Jimmy Pello, SH, MH, dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa ada 4 (empat) hal urgensi dan manfaat dari RUU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya tersebut yakni (1) merespons degradasi sumber daya hayati dan ekosistem akhir-akhir ini; (2) masih rapuh hukum menyelesaikan konflik antara manusia dan ekosistemnya; (3) kepentingan politis-ekonomi dari wakil-wakil partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan proses Pilkada tidak mengalahkan unsur perawatan kekhasan daya dukung dan daya tampung ekosistem Negara RI kini dan ke depan; dan (4) perlunya UU Konservasi Sumber Daya Alamat Hayati dan Ekosistemnya mendukung upaya Pemerintah mewujudkan cita-cita pembentukan Negara RI dan Pemerintahan Negara RI sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

“Komponen sumber daya alam dan ekosistemnya itu saling terkait satu dengan lainnya; satu terganggu, maka subsistem lainnya terganggu pula. Ini perlu diatur oleh hukum untuk resolusi konflik pemanfaatan sumber daya alam hayati dan konservasi ekosistemnya serta antisipasi perubahan lingkungan atau mitigasi bencana alam; tetapi saat ini hukum masih lemah seperti UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” papar Prof. Dr Jimmy Pello, SH, MH, kepada Staging-Point.Com, Rabu (25/4/2018) di Ruang Kerja Pasca Sarjana UNDANA, Kupang.

Prof. Dr Jimmy Pello, SH, MH menyebut contoh sekarang tanah saja sudah banyak alih fungsi dari pertanian, kehutanan; di pesisir-pesisir itu, alih fungsi lahan mengancam kelangsungan hidup sumber daya hayati seperti satwa, tumbuhan, mamalia laut dan darat seperti burung alaves yang sangat membutuhkan hutan; alih fungsi lahan untuk pertambangan yang politis-ekonomisnya sangat kuat dan mengancam kelangsungan sumber daya hayati. Berikutnya, air menjadi perebutan antar daerah dan Negara, kualitas air dan ketersediaan air baku terbatas untuk satwa dan tumbuhan, banyak lahan kritis krisis air mengancam satwa dan tumbuhan.

“Di teluk Kupang, ada konflik antara nelayan dan buaya. Ini terjadi karena degradasi daya dukung ekosistem dan sumber daya alam hayati. Hukum sulit mengaturnya selama ini. Begitu pula, pohon tuak sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat di Rote, Flores, Timor, dan pulau-pulau lain di Negara RI, tapi produk hukum masih sulit melindunginya,” papar Prof. Dr Jimmy Pello, SH, MH, yang pernah meriset konflik nelayan vs buaya di teluk Kupang, NTT.

“UU baru Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya diharapkan memiliki efektivitas pelaksanaan peraturannya dan penegakan hukum. Misalnya, peraturan menjadi alat kontrol Ruang Terbuka Hijau di kota seperti Kota Kupang (NTT); UU baru ini juga perlu menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber-daya hayati, seperti konflik kepentingan ekonomi-politik dalam Pilkada dan wakil Parpol di DPR dengan kepentingan lebih besar bagi perawatan daya dukung dan daya tampung ekosistem Negara RI untuk keberlangsungan NKRI; UU baru ini juga perlu mendukung Pemerintah dalam upaya merawat pelestarian dan melindungi kekhasan ekosistem (tanah, air, hutan, satwa) NKRI dan kesejahteraan Rakyat; UU baru ini adalah peluang mengoreksi kebijakan-kebijakan yang keliru dan mengantisipasi perubahan lingkungan global dan nasional khususnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global atau bencana alam,” ungkap Prof. Dr. Jimmy Pello, SH, MH. 

Oleh: Raf (Kupang)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita