• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


BPJS Kesehatan di Daerah : Faktor Faskes dan SDM

Senin pagi (26/2/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo merilis data bahwa Pemerintah telah menyerahkan 92,4 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan 193,1 juta kartu BPJS kepada warga (masyarakat) Negara RI. Fasilitas kesehatan (Faskes) khususnya kamar rumah sakit di kota Jakarta dan Bandung (Jawa Barat) baik dan sistemnya bagus, sehingga tidak banyak keluhan dari pemegang kartu BPJS (Setkab RI, 26/2/2018). 

Menurut Dr. Serfie Littik, SP, MKM, dosen pada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Cendana (Undana), Kupang (NTT), ada dua keunggulan program BPJS Kesehatan yakni meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dengan alurnya tertata. “BPJS meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Rakyat dan alurnya tertata, misalnya untuk faskes tingkat I, masyarakat tahu, kalau sakit harus ke mana dahulu, sebelum ke rumah sakit seperti puskemas dan lain sebagainya,” papar Dr. Serfie Littik, SP, MKM kepada Staging-Point.Com, Jumat (27/5/2018) di Ruang Kerja Bagian Kesehatan Masyarakat FKM UNDANA, Kupang.

Di sisi lain, hasil riset Dr. Serfie Littik, SP, MKM tentang BPJS Kesehatan menemukan bahwa masyarakat perkotaan lebih dominan mendapatkan manfaat BPJS Kesehatan, tetapi masyarakat pedesaan di daerah-daerah khususnya belum banyak mendapatkan manfaat dari BPJS Kesehatan.

“Masyarakat perkotaan lebih dominan mendapat manfaat BPJS Kesehatan; sedangkan masyarakat pedesaan di daerah kurang mendapat manfaat BPJS Kesehatan. Alasannya, dari hasil riset saya, masyarakat desa banyak menghabiskan biaya transportasi untuk memperoleh pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat pedesaan, biaya transportasi sering jauh lebih besar dari biaya faskes tingkat I BPJS di Provinsi NTT. Karena pemegang kartu BPJS Kesehatan harus mengurus dan mendapatkan rujukan dulu; masyarakat bolak-balik karena kurang mengetahui prosedur, rujukan, dan lain-lain,” ungkap Dr. Serfie Littik, SP, MKM, yang meraih S-3 dengan judul disertasi Model Realized Access  Berbasis Potential Access di Kabupaten Timor Tengah Selatan-Provinsi NTT.

Dari hasil risetnya Dr. Serfie Littik, SP, MKM menemukan bahwa pelayanan kesehatan melalui kartu BPJS Kesehatan membutuhkan sosialisasi bagi masyarakat daerah dan pedesaan khususnya. “Masyarakat umumnya mengetahui, mereka harus datang ke Puskesmas; tetapi, mereka kurang mengetahui prosedur dan kasus-kasus rujukan itu yang dapat membingungkan dan menyulitkan mereka. Karena itu, perlu ada sosialisasi BPJS Kesehatan lebih banyak bagi masyarakat daerah dan pedesaan khususnya,” papar Dr. Serfie Littik, SP, MKM.

Selain perlunya sosialisasi BPJS Kesehatan bagi masyarakat daerah dan pedesaan, Dr. Serfie Littik, SP, MKM juga melihat bahwa kelemahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat-masyarakat di daerah dan pedesaan selama ini ialah kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis SDM.

“Fakses dan SDM di Kota Kupang (ibu kota Provinsi NTT) dan kota-kota lain di daerah, tidak selengkap dan sebaik seperti di Jawa. Maka tantangan pelayanan kesehatan di Jawa mungkin berbeda dengan pelayanan di daerah-daerah dan pedesaan. Karena itu, perlu ada peningkatan faskes di kota-kota daerah dan SDM medis di pedesaan dalam rangka melayani kesehatan Rakyat melalui BPJS,” ungkap Dr. Serfie Littik, SP, MKM.

Dr. Serfie Littik, SP, MKM menyebut contoh, di sejumlah daerah kadang-kadang ada faskes di rumah sakit, tetapi tidak ada dokternya atau dokter stand-by hanya seorang dokter. Akibatnya, pihak rumah sakit harus rujuk semua pasien yang berdampak kepada klaim-klaim asuransi, pembiayaan transportasi pasien dan masyarakat, dan lain-lain. Di sisi lain, bidan-bidan desa juga terbatas jumlahnya dan informasinya tentang BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Pasal 28H ayat (1) menetapkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pada Jumat (27/2/2015) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas tentang pelaksanaan BPJS Kesehatan. “Saya sendiri melihat di lapangan banyak masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit misalnya Rp 14 juta hanya dibayar Rp 4 juta. Sisanya harus dibayar sendiri, dan hal-hal yang lainnya... Saya ingin mengerti masalah solvabilitas seperti apa dan penyebab timbulnya masalah seperti apa?” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 27/2/2015). 

Oleh: Raf (Kupang)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita