• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pendidikan Terpadu: Hulu Produktivitas Dan Daya Saing SDM Negara

Pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penurunan Stunting, Rabu (5/4/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan Sumber Daya Manusia pasca pembangunan infrastruktur. “Tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur setelah akan selesai, kita akan masuk ke tahapan besar yang kedua, yaitu investasi peningkatan kualitas  SDM, kualitas sumber daya manusia Indonesia,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 5/4/2018).

Menurut Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati, M.Pd, sejak awal abad ini dan menghadapi era industri 4.0, Negara, Bangsa RI membutuhkan SDM yang kritis, kreatif,dan inovatif berbasis sistem pendidikan terpadu antara pendidikan formal, informal, dan pelatihan (vocational) dengan dukungan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang besar dengan sasaran ialah pembentukan SDM berkarakter yang cerdas dan memiliki etos kuat.

“Untuk menghadapi era industri 4.0 awal abad 21, Negara kita membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif atau menciptakan masyarakat berpikir kritis dan kreatif guna menghasilkan inovasi. Untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing SDM, kita mengintegrasikan pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan dukungan dana kuat dari APBN. Pendidikan non-formal seperti program vocational Pemerintah saat ini dapat membangun link and match antara sektor pendidikan dengan sektor-sektor sosial, ekonomi dan lingkungan seperti industri,” papar Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati, M.Pd kepada Staging-Point.Com, (9/5/2018) di lantai 3 Gedung Pasca Universitas Pasundan (Unpas)) Jl. Sumatera No 41 Bandung, Jawa Barat.

Pasal 31 UUD 1945 ayat (4) menyatakan : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Pasal 31 UUD 1945 ayat (5) menetapkan : “(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Faktor pokok bagi penguatan pendidikan formal selain sarana dan prasarana khususnya scientific infrastructure seperti lab-lab Rakyat, menurut Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati, ialah kualitas guru sejak pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) belum memenuhi standar minimal. “Masalah kita selama ini, jika dibanding dengan SDM Korea Selatan, Jepang, dan Finlandia, yaitu kualitas guru khususnya PAUD dan SD. Standar minimal guru PAUD dan SD mestinya kemampuan Bahasa Indonesia, pedagogi dan konsep matematika. Di Jepang, ada tambahan kemampuan bidang budi pekerti. Tapi, tentu setiap negara memiliki model pendidikannya berbasis sejarah, karakter dan budaya masyarakatnya,” papar Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati.

Selain itu, di tengah era persaingan global dewasa ini, menurut Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati, SDM cerdas saja tidak cukup, SDM perlu memiliki karakter dan etos seperti SDM di Korea Selatan dan Jepang, yang dapat dipersiapkan sejak usia dini melalui pendidikan sejak PAUD. “Cerdas saja tidak cukup, kalau tidak ditunjang dengan etos kerja seperti SDM Korea dan Jepang. Jadi kita menyiapkan SDM kita di awal pendidikan di PAUD dan SD. Pendidikan di usia dini mungkin itu ranah informal di keluarga dan lingkungan. Namun, jalur formal, non formal dan informal perlu terpadu sasarannya yakni membentuk karakter SDM, masyarakat, dan Bangsa ulet, kuat, dan kreatif menyelesaikan rintangan dan tantangan. Model pendidikan Finlandia adalah contoh terbaik pendidikan membentuk karakter SDM,” papar  Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati.

Pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016), Presiden RI merilis tahapan dan arah kebijakan jangka pendek Pemerintah. “Pada tahun percepatan pembangunan ini, menurut Presiden, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 16/8/2016).

Oleh: Gabriel (Bandung)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita