• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika : Faktor Pemimpin & Tafsir Hukum

Sejak Selasa (23/5/2017), Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) mulai berlaku. Perpres ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, pada hari Selasa 23 Mei tahun 2017. Pada hari Jumat (19/5/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Tugas UKP-PIP, menurut Pasal 3 Perpres No. 54/2017 yakni “UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan Ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Dasar yuridis Perpres No. 54/2017 ialah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Tugas UKP-PIP antara lain melaksanakan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila dan membuat road-map pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan (Psl 4 huruf b Perpres No. 54/2017).

Awal abad 21, Negara RI memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, 17.000 pulau, dan 287 juta penduduk dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Menurut Presiden RI Joko Widodo, Bangsa Indonesia dapat bersatu karena Ideologi Negara Pancasila. 

“Jangan sampai karena pilihan Presiden, karena pilihan Gubernur, karena pilihan Bupati, karena pilihan Wali kota kita menjadi pecah... Saya rasa Saudara semua setuju ya harus bersatu kita harus rukun karena kita semua adalah Saudara sebangsa setanah air. Kita ini bisa bersatu karena kita memiliki ideologi negara Pancasila,” papar Presiden RI Joko Widodo pada acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Desa Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3/2018).

Menurut Dr. Aksi Sinurat, SH, M.HUM, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang (NTT), ada dua hal penting dalam rangka merawat Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni faktor kepemimpinan dan praktek demokrasi berdasarkan UUD 1945.

“Negara Indonesia adalah Negara hukum. Ini amanat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Maka praktek berdemokrasi juga harus mematuhi aturan-aturan hukum di Negara RI. Praktek demokrasi Bangsa Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila. Karena begitu amanat alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pendidikan dan praktek demokrasi harus dapat menanamkan dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan dan kesatuan. Karena jika gagal, maka risikonya menggoyahkan persatuan dan kesatuan Bangsa,” ujar Dr. Aksi Sinurat kepada Staging-Point.Com, Senin (23/4/2018) di Ruangan Doktor FH-UNDANA, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dr. Aksi Sinurat melihat faktor tanggung jawab wakil-wakil Rakyat dalam proses demokrasi dan para aparat penegak hukum dalam rangka menjabarkan nilai-nilai Pancasila. “Wakil-wakil Rakyat jangan menggeser dasar, arah dan makna demokrasi Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila itu juga harus terwujud sejak dini melalui proses pendidikan nasional, legislasi, dan regulasi. Selain itu, aparat penegak hukum harus dapat menafsir, menaati dan menjabarkan ketentuan hukum, termasuk dalam sistem peradilan pidana, sesuai dengan sistem hukum UUD 1945 dan nilai-nilai dasar Pancasila, bukan penafsiran dan persepsi berdasarkan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” papar Dr. Aksi Sinurat, alumnus S-3 bidang Hukum Pidana dari UNPAD, Bandung (Jawa Barat).

Selain itu, Dr. Aksi Sinurat, alumnus S-2 (Magister Hukum) bidang Hukum Pidana dari Universitas Hasanudin (Makasar), juga melihat pentingnya faktor kepemimpinan dalam rangka merawat Bhinneka Tungga Ika berdasarkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Faktor keteladanan para pemimpin kita juga sangat penting. Karena masyarakat selalu melihat panutannya. Jika pemimpin bersih dari korupsi dan peduli terhadap Rakyat dan NKRI, maka masyarakat akan mengikuti. Sebaliknya, jika pemimpin bertindak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), maka masyarakat tidak lagi percaya. Begitu pula halnya dengan keteladanan dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila,” ungkap Dr. Aksi Sinurat. 

Oleh: Raf (Kupang)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita