• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Urgensi Penegakan Hukum Adat & UU Masyarakat Adat

Pada Rapat Terbatas tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Kamis (22/3/2017), Presiden RI merilis arah kebijakan di sektor hutan adat. “Setidaknya sekarang ini terdapat 12,7 juta hektar yang menjadi target program perhutanan sosial, termasuk di dalamnya hutan desa dan hutan adat. Pemerintah telah memberikan pengakuan resmi atas hutan adat yang sudah kita mulai pada bulan Desember lalu (2016, red). Ini akan terus dikerjakan... Kita ingin ini betul-betul menjadi sebuah fokus pekerjaan kita agar betul-betul yang namanya redistribusi aset, yang namanya reforma agraria, betul-betul segera bisa kita selesaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/3/2017).

Jumat pagi (30/12/2016) pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di sejumlah daerah Negara RI. Acara ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur, Bupati, perwakilan negara-negara sahabat, dan perwakilan tokoh Masyarakat Hutan Adat (Setkab RI, 30/12/2016).

Menurut Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, SH, MH, dosen hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (Jakarta), keputusan Presiden Joko Widodo mengakui Hutan Adat melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat dan bukan hutan Negara.

“Saya menyambut baik Keputusan Presiden itu (pengakuan hutan adat, red). Alasannya, pertama, selama ini, Negara mengabaikan Hukum Adat yang di dalamnya ada tanah adat dan hutan adat. Pengambilan-pengambilan keputusan penting dalam Negara kerap kali tidak melibatkan tua-tua adat dan kepala-kepala suku; kedua, keputusan Presiden itu melaksanakan Amar Putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa  Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan Negara,” papar Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, SH, MH, alumnus S-3 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2011 kepada Staging-Point.Com, Senin (25/5/2018) di Lantai 4 Ruang Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (Jakarta).

Di sisi lain, Putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 dan Keputusan Presiden tentang Pengakuan Hutan Adat di Negara RI merupakan momentum untuk penegakan Hukum Adat, kaji-ulang kebijakan yang tidak melibatkan Masyarakat Hukum Adat dalam keputusan hutan-hutan sosial, dan Pemerintah bersama DPR RI perlu segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi UU.  

“Putusan MK dan Keputusan Presiden terhadap Hutan Adat itu merupakan momentum penegakan Hukum Adat yang mungkin tanpa dokumen tidak tertulis, namun Hukum Adat ditaati, pelaksanaannya efektif jauh sebelum ada Negara RI, setiap daerah ada tua-tua adat, badan peradilan adat, sanksi, dan aturan tentang tanah, Rakyat, hutan, dan adat sebagai satu-kesatuan. Karena itu, pertama, Masyarakat Hukum Adat harus bersatu; kedua, ada penegakan hukum adat; peradilan adat dihidupkan lagi; ketiga, Pemerintah meninjau lagi kebijakan-kebijakan yang tidak melibatkan Masyarakat Hukum Adat dalam pengambilan keputusan hutan sosial atau hutan adat selama ini; keempat, hutan adat yang sudah terlanjur diberikan HPH harus dibatalkan dan ditinjau kembali,” papar Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, SH, MH.

Di sisi lain, Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, SH, MH melihat bahwa Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengakomodir hak-hak Masyarakat Adat mengelola hutan adat. “Ketika pemerintah memberikan Hak Pengelolaan Hutan (HPH), pihak-pihak yang terlibat adalah Pemerintah, Pemda, dan pengusaha. Masyarakat adat tidak dilibatkan karena semuanya dianggap sebagai hutan negara. Sejak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hak masyarakat adat benar-benar diakomodir sehingga dalam pengelolaan hutan, harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat yang memiliki hutan,” ungkap Dr. Daniel Yusmic P. Foekh.

Meskipun UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberi ruang bagi pengembangan hutan adat, menurut Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, dalam peraturan pelaksanaannya tidak berpihak pada penegakan Hukum Adat. “Putusan MK dan Keputusan Presiden terhadap Hutan Adat adalah momentum penegakan hukum adat dan perlindungan hutan adat. Maka Pemerintah dan DPR juga perlu segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai UU,” ujar Dr. Daniel Yusmic P. Foekh.

 

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita