• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Edukasi Budaya Malu & Hidup Sederhana Melawan Korupsi

Presiden RI Joko Widodo mendukung langkah-langkah Mahkamah Agung (MA) mewujudkan peradilan yang bersih, adil, bermartabat, dan yang mendisiplinkan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan di Negara RI. “Yang memberikan hukuman berat dan efek jera kepada para pelaku korupsi, bandar narkoba, teroris, serta siapapun yang merusak persatuan dan kesatuan Indonesia dan mengganggu keadilan di Negara kita,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis siang (1/3/2018) (Setkab RI, 1/3/2018).

Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan MA Tahun 2017 itu dihadiri oleh Ketua MA Prof. Dr. M. Hatta Ali, Seskab Pramono Anung, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta, Jaksa AGung Prasetyo SH, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Menurut Dr. Yenti Garnasih, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Jakarta), sinergi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka penegakan hukum akhir-akhir ini sudah bergerak ke arah lebih bisa dipercaya, pasti, dan tidak tebang pilih. “Saya kira kepemipinan Presiden RI Joko Widodo sudah menciptakan satu sistem penegakan hukum yang bisa dipercaya, pasti, dan tidak tebang pilih. Misalnya, kerjasama antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif terlihat sinergis. MA merekrut hakim secara transparan dan akuntabel, sehingga SDM hakim mulai membaik,” papar Dr. Yenti Garnasih, SH, MH, alumnus S-3 Fakultas Hukum-UI bidang Pencucian Uang tahun 2003 kepada Staging-Point.Com, Rabu (23/5/2018) di Lt 7 Gedung Fakultas Hukum Trisakti.

Seleksi SDM hakim, menurut Dr. Yenti Garnasih, SH, MH, selama ini merupakan tantangan dan kendala dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan di Negara RI. “Selama ini, tantangan dan kendala penegakan hukum dan keadilan di Negara RI ialah proses rekrutmen jaksa dan hakim. Jika proses rekrutmen tanpa mempertimbangkan rekam jejak dan integritas calon, dan proses rekrutmen tidak jujur dan tidak transparan. Jika ada aparat penegak hukum yang terlibat KKN mestinya tidak boleh direkrut untuk jabatan lebih tinggi, bukan mutasi, atau promosi jabatan. MA perlu bertindak tegas dalam hal ini,” ungkap Dr. Yenti Garnasih, SH, MH, alumnus S-2 (Magister Hukum) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo juga melihat pentingnya seleksi calon hakim secara transparan dan akuntabel di Negara RI. “Proses seleksi calon hakim yang sangat transparan dan akuntabel adalah modal yang sudah tersedia. Ada panitia seleksi nasional yang kredibel, pelaksanaan seleksi diawasi oleh tim pengawas, serta kualitasnya dikontrol langsung oleh tim quality assurance,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan  Tahun 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis siang (1/3/2018) (Setkab RI, 1/3/2018).

Penegakan hukum dan keadilan dalam rangka pemberantasan kasus kejahatan luar biasa seperti praktek korupsi, menurut Dr. Yenti Garnasih, SH, MH, harus didukung oleh 3 faktor penting yakni pendidikan calon aparat penegak hukum yang jujur dan benar pada level perguruan tinggi, edukasi budaya malu dan budaya hidup sederhana sejak pendidikan usia dini.

“Untuk menegakan hukum dan keadilan, hukum itu harus berpihak pada hak dan kepentingan masyarakat sebagai asal-muasal hukum. Hukum itu tidak boleh seperti pisau, tajam ke bawah (masyarakat umum) dan tumpul ke atas (politisi, pengusaha, dan aparat). Misalnya korupsi adalah prampokan uang Rakyat untuk kepentingan sendiri, keluarga atau kelompok. Ketika masyarakat melakukan kejahatan, mereka diproses hukum secara cepat dan kadang-kadang mengalami penghakiman massa. Sedangkan koruptor yang baru keluar bui, malah dicalonkan untuk menjadi pejabat publik,” ujar Dr. Yenti Garnasih, SH, MH.

Ada tiga solusi mengatasi tantangan dan kendala penegakan hukum dan keadilan dalam kasus seperti korupsi tersebut di atas. “Pertama, perguruan tinggi dan seleksi aparat penegak hukum menghasilkan (calon) penegak hukum yang jujur dan benar; kedua, edukasi budaya malu sejak usia dini seperti di Swedia dan Jepang. Bahwa perbuatan korup dan tidak jujur adalah sikap tidak patut dan harus ditolak; ketiga, budayakan pola hidup sederhana sejak pendidikan usia dini. Sehingga kita menghasilkan generasi masyarakat kuat menolak dan melawan praktek korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya,” papar Dr. Yenti Garnasih, SH, MH. 

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita