• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Wujudkan Metadigma Pancasila Melalui Perhutanan Sosial

Jumat pagi (9/3/2018) Presiden RI Joko Widodo meninjau kawasan perhutanan sosial di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Agenda Presiden RI Joko Widodo berikutnya ialah menyerahkan 13 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Bojonegoro, Blitar, dan Malang seluas 8.975,8 ha untuk 9.143 Kepala Keluarga (KK). Hingga Maret 2018, luas realisasi Perhutanan Sosial mencapai 1,4 juta ha (Setkab RI, 9/3/2018).

“Jangan sampai karena pilihan Presiden, karena pilihan Gubernur, karena pilihan Bupati, karena pilihan Wali kota kita menjadi pecah....Saya rasa, Saudara semua setuju ya harus bersatu. Kita harus rukun karena kita semua adalah Saudara se-Bangsa se-Tanah Air. Kita ini bisa bersatu karena kita memiliki ideologi negara Pancasila,” papar Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Desa Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3/2018) (Setkab RI, 9/3/2018).

Menurut Dr. Hubertus Muda, dosen STIPAS Santu Sirilus Ruteng, Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bahwa dasar dan arah kebijakan Presiden tentang ideologi Pancasila dan kehutanan sosial itu merupakan suatu metadigma yakni kita bersatu merawat dan menyelamatkan hutan-hutan karena memiliki roh Kebangsaan yang sama, Pancasila.

“Presiden menyatakan, kita bersatu karena memiliki ideologi yang sama yaitu Pancasila. Jadi, Pancasila bukan lagi paradigma, tetapi suatu metadigma. Bahwa kita bersatu karena roh yang sama, roh Kebangsaan Pancasila. Karena itu, kita membela Negara RI termasuk bumi, air, kekayaan alam dan segala isinya, termasuk perhutanan sosial. Saya melihat, itu arah kebijakan Presiden berdasarkan Pancasila, teks yang dapat dibaca literer, semiotik, maupun hermeutik,” papar Dr. Hubertus Muda, alumnus S-3 Misiologi dari Pontevicium Universitas Gregoriana (Roma) kepada Staging-Point.Com, Rabu (9/5/2018) di Komunitas SVD Ruteng, NTT.

Awal abad 21, Negara RI memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, punya 17.000 pulau, dan 287 juta penduduk dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pada Rapat Terbatas Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Rabu (21/9/2016), Presiden Joko Widodo merilis arah kebijakan Perhutanan Sosial. “Saya mencatat ada 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan, di mana 71% menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan. Saya minta seluruh hambatan dalam merealisasi perhutanan sosial bisa segera diatasi. Saya minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyederhanakan regulasi dan prosedur sehingga perhutanan sosial mudah diakses oleh masyarakat,” papar Presiden Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 21/9/2016).

Arah kebijakan Perhutanan Sosial tersebut di atas, menurut Dr. Hubertus Muda, merupakan penjabaran dari nilai Pancasila. “Perhutanan sosial tidak hanya hutan, tetapi berhubungan dengan nasib manusia. Perhutanan sosial berhubungan dengan advokasi kemanusiaan. Ini hal sangat esensi dari Pancasila. Karena ideologi Pancasila, kita bersatu membangun gerakan menyelamatkan hutan,” ungkap Dr. Hubertus Muda.

Dr. Hubertus Muda menyebut esensi nilai Pancasila dalam kebijakan Perhutanan Sosial. “Hutan selalu disebut sebagai paru-paru bumi. Kita hidup karena ada air bersih, ada udara bersih, dan semua itu berkaitan dengan hutan-hutan yang tumbuh dari bumi dan mendukung kehidupan dan budaya kehidupan manusia (culture of life). Contoh culture of life itu antara lain kearifan lokal, yang mewujudkan nilai Pancasila selama ini dalam budaya masyarakat daerah-daerah. Yakni pola hidup bersahabat dengan hutan,” ungkap Dr. H. Muda.

Banyak contoh kearifan lokal sebagai bentuk perwujudan dari nilai Pancasila di daerah-daerah dalam bentuk kearifan-kearifan lokal. “Saya menyebut contoh kearifan lokal masyarakat Manggarai yaitu "Tana dedek de Mori Mese, Manggarai tana randang de Mori Ngaran, tana wantil de Mori, nuca lale mbate de mori ame.” Artinya, tanah adalah ciptaan dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang diwariskan melalui leluhur, maka harus selalu dirawat dan dijaga. Begitu nilai sakral tanah sebagai pusat vegetasi hutan,” ungkap Dr. H. Muda. 

Dr. Hubertus Muda juga melihat bahwa tata-kelola perhutanan sosial perlu menghasilkan kesejahteraan Rakyat dan sehat-lestarinya hutan. “Perhutanan sosial bagi Rakyat, perlu menghasilkan nilai ekonomis seperti kesejahteraan Rakyat, nilai sosial berupa perawatan kearifan-kearifan lokal, dan nilai lingkungan melalui sikap atau habitus bersahabat dengan alam dan khususnya hutan,” ungkap Dr. Hubertus Muda. 

Oleh Silvester Nabar

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita