• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Hedging & Spending-Control Utang Dalam APBN

Di depan Sidang Paripurna DPR-RI, Rabu (16/8/2017), di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018. Target Pendapatan Negara tahun 2018 mencapai Rp 1.878.447,3 miliar, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar  Rp 1.609.383,3 miliar, penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp 267.867,1 miliar, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1.196,9 miliar (Setkab RI, 21/8/2017).

Rencana Belanja Negara Tahun 2018 mencapai  Rp 2.204.383,9 miliar, yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.443.296,4 miliar, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761.087,5 miliar. “Berdasarkan perkiraan kebijakan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka  defisit anggaran direncanakan sebesar Rp 325.936,6 miliar, yang akan ditutup dengan  pembiayaan anggaran yang terutama berasal dari utang, baik dalam maupun luar negeri,” begitu bunyi Nota Keuangan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo di depan Sidang Paripurna DPR-RI, Rabu (16/8/2017) (Setkab RI, 21/8/2017).

Pada Rabu (25/10/2017), Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 menjadi Undang-Undang (UU). Mayoritas anggota DPR RI menyetujui RAPBN 2018 yang diajukan oleh Pemerintah pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2018. Kecuali perubahan pada Belanja Negara 2018 sebesar Rp 2.220.657 triliun, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.454.494,4 miliar dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766.162,6 miliar.

Menurut Dr. Rudy Badrudin, M.Si, dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE-YKPN) (Yogyakarta), ada tiga hal perlu diperhatikan dalam pengelolaan utang dalam kerangka APBN yakni spending control atau kendali penggunaan  melalui alokasi utang untuk Kesejahteraan Rakyat, rasio utang terhadap PDB aman (di bawah 30%), dan menghasilkan pemerataan Pembangunan bagi seluruh Rakyat di wilayah Negara RI.

“APBN kita membutuhkan dana biaya pembangunan karena pendapatan dari sumber pajak dan hasil ekspor belum optimal untuk membiayai Belanja Negara. Pembiayaan program pembangunan dari utang perlu memperhatikan sejumlah hal pokok antara lain pertama, utang harus berdasarkan perhitungan ilmiah rasio utang yang aman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB); kedua, utang bertujuan menghasilkan pemerataan pembangunan yang adil bagi seluruh Rakyat wilayah Negara RI; misalnya, saat ini, ada pemerataan pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, sumber energi, dan lain-lain di seluruh Negara RI; ketiga, alokasi utang untuk investasi pembangunan fisik yang menghidupkan aktivitas ekonomi guna meningkatkan pendapatan pajak; hasil pajak dapat membayar utang; keempat, manfaat utang bagi Rakyat harus tercermin dalam indeks pendapatan, kesehatan, pendidikan Rakyat,” papar Dr. Rudy Badrudin, M.Si, alumus S-3 dari Universitas Airlangga tahun 2012 kepada Staging-Point.Com, Rabu (9/5/2018) di Gedung Pusat STIE YKPN  (Yogyakarta).

Di sisi lain, Dr. Rudy Badrudin, M.Si melihat beberapa risiko yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan utang luar negeri. “Pada Februari 2018 jumlah utang kita berkisar 356,2 miliar US dollar; Desember 2017, jumlahnya 352,2 miliar US dollar; Utang pemerintah termasuk BUMN, dan lain-lain, dan Bank Indonesia sebesar 50,93% atau sekitar 181,4 miliar US dollar; sedangkan utang swasta sebesar 49,7%. Risiko utang antara lain pertama, fluktuasi kurs rupiah dan dollar Amerika Serikat jika utangnya dalam dollar AS. Solusinya ialah lindung-nilai (hedging) semacam asuransi jika terjadi perubahan kurs rupiah-dollar AS; kedua, pembebasan lahan investasi fisik lamban sehingga dana tersedia, kurang terserap; ketiga, pelelangan pengadaan alat-alat tertentu berisiko, jika pembebasan lahannya terhambat; risiko ini dapat diatasi melalui Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; sehingga eksekusinya pada tahun anggaran, sedangkan administrasinya dilakukan sebelum tahun anggaran. Terobosan ini menghemat waktu; keempat, risiko hukum dalam pelelangan barang/jasa yang dibiayai melalui utang atau APBN,” ungkap Dr. Rudy Badrudin, M.Si.

Pada tanggal 16 Januari 2015 di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Praturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini berlaku sejak 16 Januari 2015. Perpres No. 4/2015 memudahkan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. melalui  E-Tendering dan E-Purchasing dan menyederhanakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti E-Tendering di wilayah hukum Negara RI. 

Oleh: Heri Jani (Yogyakarta)

Penerbit


Ekonomi RI & Potensi Resesi AS

Akhir 2018, Pemerintah RI siap menanda tangan kesepakatan investasi dan perdagangan bebas dengan Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Iceland (negara EFTA). Total nilai perdagangan RI-EFTA tahun 217 mencapai 2,4 miliar dollar AS dengan surplus sekitar 212 juta dollar AS. (Bernadette Christina Munthe/Reuters, 24/11/2018). Berikutnya, awal November 2018, Pemerintah RI berupaya menyepakati ekspor senilai 1,5 miliar dollar AS CPO per tahun ke Pakistan (Reuters, 8/11/2018). Total produksi minyak sawit RI tahun 2018 mencapai 42 juta ton (Fransiska Nango, 2/11/2018). Di Jakarta, perusahan Korea Selatan, seperti Parkland, LS Cable & System Asia Ltd, Sae-A Trading, Taekwang Industrial Co Ltd, World Power Tech and InterVet, Hyundai Engineering & Construction Co Ltd, Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, Midland Power Co Ltd, POSCO Engineering & Construction Co Ltd and Hyundai Engineering Co Ltd, membuat 15 MoU dan 6 komitmen investasi di Negara RI (Reuters, 11/9/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita