• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


BPJS : Fungsi Pengobatan Primer & Kesehatan Masyarakat

Senin (26/2/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo merilis data tentang program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS. “KIS sekarang sudah 92,4 juta, kemudian totalnya untuk BPJS 193,1 juta yang sudah kita berikan kepada masyarakat,” papar Presiden RI Joko Widodo saat meninjau pelayanan bagi peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan sistem jaminan sosial untuk kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moloek, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Setkab RI, 26/2/2016).

Menurut Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, MSi, peneliti pada Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI di Jakarta, bahwa program KIS dan BPJS yang mulai berlaku sejak 1 Januari tahun 2014, melaksanakan amanat Pasal 34 UUD 1945 dan UU Sistem Jaminan Sosial Tahun 2004; namun, tidak mudah mengelola jaminan kesehatan sebanyak 92 juta KIS dan 193,1 juta BPJS, karena sosialisasi masih kurang, sistemnya belum terpadu, dan tidak mudah mengubah mindset dan kebiasaan masyarakat.

“BPJS melaksanakan UU No. 40 Tahun 2004 untuk menyediakan pelayanan jaminan sosial bagi Rakyat Negara RI, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 tentang sistem jaminan sosial bagi Rakyat dan Pasal 34 ayat (3) tentang tanggung jawab Negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, mengelola sistem jaminan sosial melalui BPJS akhir-akhir ini masih menghadapi 5 (lima) kendala dan tantangan yaitu pertama, belum terbangun sistem sosialisasi ke masyarakat tentang program BPJS; kedua, secara umum sarana dan prasarana SDM dan non-SDM masih kurang; ketiga, sistemnya belum terpadu karena masih tersebar pada 4 (empat) badan seperti BPJS kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja, dan BPBD/BNPB; sehingga pelayanan berisiko tidak efektif; lagi pula tidak mudah mengubah kebiasaan pelayanan kesehatan selama ini oleh badan seperti Askes, Asabri, Taspen, dan Jamsostek; keempat, sistem BPJS dan KIS masih fokus pada respons risiko kesehatan Rakyat sehingga terasa kurang pada upaya pencegahan penyakit atau membangun pola hidup sehat bagi Rakyat,” papar Dr. Hartini Retnaningsih, MSi, kepada Staging-Point.Com, Selasa (22/5/2018) di lantai 2, Ruang Rapat Perpustakaan DPR RI, Lt. 2, Gedung Nusantara I, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Pada Rapat Terbatas (Ratas) pelaksanaan BPJS Kesehatan, Jumat siang (27/2/2015) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis masalah solvabilitas BPJS dan keluhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan melalui BPJS. “Saya sendiri melihat di lapangan banyak masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit misalnya Rp 14 juta hanya dibayar Rp 4 juta. Sisanya harus dibayar sendiri, dan hal-hal yang lainnya, Saya dengar sudah kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu, ada masalah di situ dan juga solvabilitasnya,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 27/2/2015).

Ratas BPJS Kesehatan itu antara lain dihadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nina Moeloek, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Wdijajanto, dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (Setkab RI, 27/2/2015).

Dr. Hartini Retnaningsih, MSi, melihat bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem jaminan sosial dan pelayanan kesehatan melalui BPJS. “Pada tahun 2018, BPJS sudah tekor sekitar Rp 9,75 triliun; artinya, pencapaian program ini sekitar 76% masih angka. Solusinya ialah pertama, BPJS jangan hanya fokus merespons 55 jenis penyakit katastrofik (catastrophic diseases) seperti sakit jantung, liver, kanker, stroke, dan lain-lain; selain fungsi pengobatan primer, seharusnya ada fungsi kesehatan masyarakat. Tidak harus melibatkan dokter; program mencegah orang sehat sakit atau mencegah penyakit juga sangat penting; kedua, kita dapat mengadopsi model pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas, BKKBN, dan lain-lain pada masa Presiden RI Soeharto. Bahwa pelayanan kesehatan itu basiknya ialah keluarga sehat guna mencapai UHC (Universal Health Coverage);  ketiga, mungkin defisit BPJS dapat diatasi oleh APBN atau menaikkan premi asuransi kesehatan. Ini jangka pendek. Untuk jangka panjang, kalau BPJS bisa membuat masyarakat bisa hidup sehat, maka kondisi keuangan BPJS kesehatan juga akan membaik,” papar Dr. Hartini Retnaningsih, MSi. 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita