• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Regulasi Saling-Dukung Masyarakat, Peternakan & Lingkungan Hidup

Minggu (24/9/2017) pada Jambore Peternakan Nasional 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur (Jakarta Timur), Presiden RI Joko Widodo merilis visi kebijakan industri peternakan milik Rakyat dengan manajemen modern. “Kita, saya masih terus  melihat bagaimana membangun sebuah industri peternakan yang betul-betul seperti  sebuah korporasi yang besar, yang jumlahnya banyak yang besar tapi yang memiliki adalah Rakyat, yang memiliki adalah peternak-peternak yang bergabung, terkonsolidasi dalam sebuah organisasi, entah bentuk PT, atau dalam bentuk koperasi, entah dalam bentuk gabungan peternakan dalam jumlah yang banyak,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 24/9/2018).

Jambore Peternakan Nasional 2017 itu dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

“Regulasi-regulasi yang menghambat semuanya akan kita hilangkan... Terlalu banyak peraturan yang menghambat usaha-usaha kita. Saya kira, sudah mulai banyak yang kita hapuskan, kita hilangkan dan kita harapkan dunia usaha, terutama di sektor peternakan ini betul-betul bisa memunculkan industri-industri peternakan dengan manajemen yang modern,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 24/9/2017).

Menurut Bambang Suwignyo, S.Pt; MP; Ph.D, dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, bahwa ada 3 (tiga) tantangan mewujudkan industri peternakan milik Rakyat yang bermanfaat bagi masyarakat, bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi lingkungan selama ini di Negara RI. Yakni industri pakan, khususnya unggas, masih sangat bergantung pada impor, persaingan antara perusahan pakan dalam negeri dan impor, dan peternakan cenderung tidak memiliki lahan strategis seperti halnya kehutanan dan pertanian.

“Tata kelola dan pengembangan industri peternakan nasional selama ini menghadapi 3 (tiga) tantangan pokok yaitu pertama, bahan baku terutama unggas, kebanyakan pakannya bersumber dari jagung yang saat ini harus diimpor; kedua, persaingan antara industri pakan dalam negeri dengan industri impor pakan; misalnya, harga pakan dari industri dalam negeri dan pakan impor bisa saja sama, cuma kualitas dan kemasannya berbeda; sehingga konsumen membeli pakan atau barang impor; ketiga, industri peternakan tidak seperti industri pertanian dan kehutanan yang memiliki lahan-lahan strategis; lahan pertanian dan kehutanan sangat strategis dan berbeda dengan industri peternakan yang cendrung tidak memiliki lahan yang strategis; jika ternak sudah penuh, maka lahannya dipindah ke zona terpencil dan jauh dari jangkauan masyarakat,” papar Bambang Suwignyo, S.Pt; MP; Ph.D kepada Staging-Point.Com, Senin (14/5/2018) di Faculty of Animal Science, Universitas Gadjaa Mada(Yogyakarta).

Untuk mengatasi tantangan industri peternakan nasional tersebut di atas, Bambang Suwignyo, S.Pt; MP; Ph.D, melihat bahwa Pemerintah perlu merilis regulasi industri peternakan yang dapat bernilai sosial, ekonomi dan bermanfaat bagi lingkungan hidup. “Dalam kasus impor barang atau pakan ternak, Pemerintah jangan hanya mengandalkan barang atau pakan impor; Pemerintah perlu merilis regulasi saling ketergantungan dan saling dukung antara masyarakat, industri, dan lingkungan hidup agar industri peternakan bermanfaat bagi masyarakat, bernilai ekonomi dan lingkungan hidup. Karena tanpa regulasi semacam ini, industri peternakan sulit bernilai sosial dan lingkungan sehingga berisiko menjadi jilid 2 atau jilid 3 “program C.Th. Van Deventer” yang hanya menguntungkan kolonialis Belanda awal abad 20,” ungkap Bambang Suwignyo, S.Pt; MP; Ph.D, alumnus S-3 dari The School of Environmental Science and Management pada  University of the Philippines Los Baños, Laguna, Filipina.

Bambang Suwignyo, S.Pt; MP; Ph.D menyebut contoh. “Tiap regulasi sektor peternakan perlu konsisten dan berbasis observasi mendalam. Misalnya, Pemerintah merilis regulasi impor sapi hidup, bukan daging sapi beku yang rawan permainan makelar dan monopoli yang merugikan masyarakat. Impor sapi hidup utuh dengan keharusan pemeliharaan beberapa hari dan kemudian dijual. Ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemilik peternakan. Kotorannya dapat dibuat pupuk bokashi yang menambah unsur hara tanah atau menyuburkan tanah; peternakan mendukung pertanian, bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Siklus saling-dukung antara masyarakat, ekonomi, dan lingkungan semacam ini harus dijamin dan dilindungi oleh Pemerintah melalui regulasi, bukan kebijakan yang berganti-ganti setiap kali pergantian kabinet,” papar Bambang Suwignyo, S.Pt; MP; Ph.D. 

Oleh: Aldus Wea (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita