• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Making Indonesia 4.0: Siklus Industri & Revisi RIPIN

Rabu pagi (4/4/2018) di Cendrawasih Hall, JCC Senayan (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis program Agenda Nasional Bangsa Indonesia Making Indonesia 4.0 pada peresmian Industrial Summit 2018. “Dan mulai hari ini, Making Indonesia 4.0  saya tetapkan sebagai salah satu Agenda Nasional Bangsa Indonesia dan Kementerian Perindustrian akan menjadi leading sector untuk  agenda ini. Dan saya minta pada kementerian dan lembaga lainnya, pemerintah daerah dan pelaku-pelaku usaha untuk mendukung penuh program ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing demi kesuksesan dan kemajuan bangsa yang kita cintai ini,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 4/4/2018).

Fokus Pemerintah saat ini, menurut Presiden RI Joko Widido, ialah industri makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil, dan kimia. “Sebagai langkah awal dalam menjalankan “Making Indonesia 4.0”, terdapat lima industri yang menjadi fokus implementasi Industri 4.0 di Indonesia, yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik dan kimia. Lima industri ini merupakan tulang punggung dan diharapkan membawa efek ungkit yang besar dalam hal daya saing dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia menuju sepuluh besar ekonomi dunia di 2030,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran “Making Indonesia 4.0” di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center Senayan (Jakarta), Rabu pagi (4/4/2018) pagi.

Menurut Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M. Eng, bahwa selama ini berbagai negara selalu mengalami siklus industri 20-an tahun; pilihan bagi Rakyat dan Pemerintah RI ialah melaksanakan amanat UUD 1945 tentang Negara-Kesejahteraan, wawasan lingkungan, demokrasi ekonomi, dan keadilan; maka pilihan taktisnya antara lain revisi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dengan jargon baru Industri 4.0 misalnya melalui Peraturan Presiden (Perpres).

“Payung hukum strategi kebijakan industri Negara RI saat ini ialah UU No. 3 Tahun 2015 tentang Perindustrian. Targetnya antara lain tercipta struktur industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan Industri Hijau; meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat secara berkeadilan; membuka lapangan kerja. Jadi, UU ini menerapkan filosofi Negara-Kesejahteraan, prinsip triple bottom line – bernilai ekonomis, sosial, dan ramah lingkungan,” papar Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M. Eng, Guru Besar Fakultas Teknologi ITB (Institut Teknologi Bandung) kepada Staging-Point.Com, Jumat (18/5/2018) di Lab Sistem Produksi Gedung Matthias Aroef Labtek 3 Jl. Ganesha 10, Bandung (Jawa Barat).

Road-map “Making Indonesia 4.0” tentang strategi industri 4.0, menurut Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M. Eng, dapat menjadi bagian revisi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). “Kita sudah mempunyai RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) sebagai turunan dan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dengan Peraturan Pemerintah (PP). Dulu saya mengusulkan RIPIN itu selama 2015-2035. Karena siklus industri selalu 20-an tahun. Pada KTT  G-20 7 Juli 2017 di Hamburg (Jerman), yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Industri 4.0. Kuncinya ialah kolaborasi kualitas terbaik dan harga murah, murni industri dan bisnis 21st Century Industry melalui Global Suplly Chain. Itulah Revolusi 4.0. Produksi mobil, misalnya, komponen dapat berasal dari mana saja, seperti Jerman, Jepang, Amerika, Eropa, atau dukungan negara seperti Negara RI. Untuk merespons dinamika lingkungan global dan siklus industri ini, RIPIN bisa direvisi dengan jargon Making Indonesia 4.0 ,” papar Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M. Eng, alumnus S-3 University of Twente, Enchede, Belanda, tahun 2005.

Rambu-rambu dasar RIPIN, menurut Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M. Eng, ialah amanat UUD 1945 dan UU dengan pilihannya antara lain berdasarkan daya dukung atau pasokan bahan baku pokok dari Negara RI. “Prinsip RIPIN ialah kedaulatan ekonomi Negara, kesejahteraan Rakyat, keadilan, sehat lestari lingkungan hidup dan keuntungan ekonomi lainnya. Pertimbangannya antara lain pasokan bahan baku. Berdasarkan pertimbangan pasokan bahan baku pokok, misalnya, RIPIN menyusun rencana pokok 10 bidang Industri Nasional. Di sisi lain, kita membutuhkan industri tekstil karena menyerap lapangan kerja. Sedangkan teknologi dapat dibeli. Kita dapat menyewa tenaga kerja ahli atau membeli paten dari luar negeri. Di sini dapat terjadi lompatan paradigma, tidak harus seperti industri Jerman melewati fase Otomatisasi atau Robot dulu pada fase 3.0, baru masuk ke fase 4.0,” ungkap Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M. Eng, alumnus S-2 Keio University, Tokyo (Jepang), tahun 1993.

Oleh : Gabriel (Bandung)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita