• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlu Ada Perda Hutan Adat & Pemberdayaan Masyarakatnya

Jumat pagi (30/12/2016) pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di sejumlah daerah Negara RI. Acara ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur, Bupati, perwakilan negara-negara sahabat, dan perwakilan tokoh Masyarakat Hutan Adat (Setkab RI, 30/12/2016).

Menurut Dr. Rikardus Jehaut, dosen pada STIPAS Santu Sirilus Ruteng, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bahwa keputusan Pemerintah RI mengakui Hutan Adat di wilayah hukum Negara RI memiliki 3 (tiga) manfaat bagi Rakyat Bangsa dan Negara RI kini dan ke depan yakni penjabaran UUD 1945, upaya mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan resolusi konflik tata-kelola kehutanan selama ini di Negara RI.

“Kebijakan Presiden RI Joko Widodo mengakui Hutan Adat di Negara RI melahirkan manfaat dan momentum penting bagi Rakyat, Bangsa dan Negara RI. Ini momentum melaksanakan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Ini adalah momentum merawat kearifan-kearifan lokal yang selama ini telah berhasil merawat hutan-hutan kita,” papar Dr. Rikardus Jehaut, alumnus S-3 Universitas Urbaniana Roma (Italia), kepada Staging-Point.Com, Kamis (17/5/2018) di STIPAS Santu Sirilus Ruteng, NTT.

Berikutnya, Dr. Rikardus melihat, kebijakan Presiden itu melaksanakan Amar Putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa  Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan Negara.  “Keputusan MK dan Pengakuan Hutan Adat dari Pemerintah merupakan resolusi konflik-konflik hutan adat dan pencegahan atas pelanggaran hak-hak masyarakat terhadap hutan adat selama ini; Kedua keputusan ini adalah momentum mengelola Hutan Adat secara sustainabel yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi Masyarakat Adat, merawat tradisinya, dan melestarikan Hutan Adat,” ujar Dr. Rikardus Jehaut.

Pada Rapat Terbatas tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Kamis (22/3/2017), Presiden RI merilis arah kebijakan di sektor hutan adat. “Setidaknya sekarang ini terdapat 12,7 juta hektar yang menjadi target program perhutanan sosial, termasuk di dalamnya hutan desa dan hutan adat. Pemerintah telah memberikan pengakuan resmi atas hutan adat yang sudah kita mulai pada bulan Desember lalu (2016, red). Ini akan terus dikerjakan... Kita ingin ini betul-betul menjadi sebuah fokus pekerjaan kita agar betul-betul yang namanya redistribusi aset, yang namanya reforma agraria, betul-betul segera bisa kita selesaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/3/2017).

Dr. Rikardus Jehaut melihat bahwa pengakuan dari organ Negara melalui keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 dan keputusan Presiden Joko Widodo terhadap Masyarakat Adat dan Hutan Adat, membutuhkan kepastian penegakan hukumnya. “Tanpa kejelasan implementasi kedua keputusan tersebut memicu risiko ketidakjelasan penegak hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai subyek hukum dan Hutan Adat. Maka Perda-perda perlu menjabarkan keputusan MK dan Pengakuan Pemerintah terhadap Hutan Adat tersebut. Alasannya, Perda-perda bisa saja masih menganut mindset UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Ini memicu risiko ketidakjelasan penegakan hukum terhadap Hutan Adat,” ungkap Dr. Rikardus Jehaut.

Dr. Rikardus Jehaut menyebut contoh. “Di Provinsi NTT, Perda di Kabupaten Ende adalah contoh Perda yang menjabarkan pengakuan, jaminan dan perlindungan Hutan Adat. Namun, belum ada Perda semacam itu di Kabupaten Manggarai. Selain Perda, keputusan MK dan Pengakuan Presiden tentang Hutan Adat membutuhkan sosialisasi dan penjabarannya dalam model sustainable forest management. Manfaatnya, partisipasi dan akses masyarakat dalam tata kelola hutan lestari, semakin terbuka. Masyarakat memiliki model tata kelola Hutan Adat dan adanya program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Apalagi program kebijakan ini didukung oleh inventarisasi dan verifikasi Hutan-hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah hukum Negara RI,” papar Dr. Rikardus Jehaut.

Oleh: Silvester Nabar (Ruteng)

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita