• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perkuat APIP Untuk Cegah Kerugian Negara

Kamis (5/4/2018) di Istana Merdeka (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun 2017 dari pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara. Secara keseluruhan, menurut laporan BPK, pada periode tahun 2005-2017 BPK telah menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp 303.63 triliun. Dari jumlah nilai itu, yang telah sesuai dengan rekomendasi, mencapai 348.819 (73,2%) dengan jumlah Rp 151,46 triliun (Setkab RI, 5/4/2017).

Tahun 2017, BPK RI melaporkan 5.810 temuan dari 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 ketidakpatuhan senilai Rp19,48 triliun kepada Presiden RI Joko Widodo. Khusus Laporan BPK tahun 2005-2017 mencatat bahwa kerugian Negara/daerah yang telah ditetapkan senilai Rp 2,66 triliun, yang terjadi pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Khusus pemantauan pada Pemerintah Pusat menunjukkan, terdapat kerugian negara senilai Rp 719,6 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran senilai Rp 24,64 miliar (3%), pelunasan senilai Rp 91,67 miliar (13%), dan penghapusan senilai Rp 48,5 miliar (7%). Sisa kerugian Pemerintah Pusat adalah Rp 554,79 miliar (77%) (BPK, 2017/Setkab RI, 5/4/2017).

Menurut Dr.  Muhammad Nuryanto,  Ak. CA, dosen mata kuliah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pajak pada Universitas Trisakti (Jakarta), bahwa selalu ada 3 (tiga) faktor penyebab kerugian Negara pada Pemerintah, BUMN, dan BUMD selama ini yakni faktor mental, pelanggaran aturan, dan kurang efektif penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

“Selalu ada 3 (tiga) faktor utama pemicu kerugian Negara pada Pemerintah, BUMN, dan BUMD selama ini yaitu pertama, masalah mental atau tidak baiknya contoh atasan kepada bawahan; kedua, adanya kebiasaan melanggar sistem atau aturan; ketiga, penegakan hukum yang kurang efektif atau hukuman ringan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi,” papar Dr.  Muhammad Nuryanto,  Ak. CA, alumnus S-3 dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung (Jawa Barat), kepada Staging-Point.Com, Jumat (25/5/2018) di lantai 1 Gedung S, Universitas Trisakti (Jakarta).

Dr.  Muhammad Nuryanto,  Ak. CA melihat cara mencegah risiko kerugian Negara pada Pemerintah, BUMN dan BUMN yakni membangun kebiasaan tidak melanggar sistem atau aturan dan penegakan hukum yang dapat menghasilkan efek jera bagi pelaku korupsi.

“Upaya mencegah risiko kerugian Negara pada Pemerintah, BUMN dan BUMD dapat dilakukan melalui pembentukan kebiasaan atau karakter para warga dan aparatur negara agar tidak korup. Presiden RI, Jokowi mencanangkan program revolusi mental. Ini cara yang bagus untuk membentuk mental para warga dan aparatur Negara. Yang mendasar adalah revolusi mental, program pembentukan mental lainnya bisa ditambahkan, dan yang belum ada, diadakan, ada terbangun mental tidak korup. Tapi, yang lebih penting dari situ adalah harus diimplementasikan. Tidak cuma Revolusi Mental di atas kertas saja.  Kedua adalah penegakan hukum yang menimbulkan efek-jera. Pelaku kejahatan korupsi harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Jangan untuk yang kesalahannya berat, dihukum ringan saja. Negara harus tegas menegakkan hukum dan keadilan,” ungkap Dr.  Muhammad Nuryanto.

Pengawasan internal, menurut Dr.  Muhammad Nuryanto, dapat berjalan efektif jika telah terbentuk kebiasaan atau mental tidak korup dan adanya penegakan hukum dan keadilan yang efektif. “Pengawasan internal harus diperkuat dengan mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tidak perlu lembaga baru. APIP harus diperkuat supaya pengawasan internal terhadap BUMN, BUMD atau tatak elola keuangan Negara pada semua level organ Negara, dapat lebih efektif dan efisien. Lembaga-lembaga ini dan SDM-nya tidak boleh menjadi bagian dari mata rantai korupsi,” ujar Dr.  Muhammad Nuryanto.

Dr.  Muhammad Nuryanto melihat bahwa penggunaan anggaran yang “menguntungkan” Rakyat di Negara RI, harus dapat terukur di sektor pendidikan dan kesehatan. “Selama ini penggunaan anggaran Negara yang menguntungkan warga negara dan paling dirasakan langsung oleh masyarakat adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Misalnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat meringankan beban masyarakat kurang mampu serta melaksanakan amanat Pasal 34 UUD 1945 tentang tugas Negara melayani hak fakir miskin, jaminan sosial, dan fasilitas kesehatan Rakyat,” papar Dr.  Muhammad Nuryanto.

Oleh : Ainun Sri Mulyani (Jakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita