• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Rawat Bhinneka Tunggal Ika: Resolusi Konflik Vertikal

Jumat pagi (1/6/2018) pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Jakarta), Jumat (1/6/2018), Presiden RI Joko Widodo merilis nilai historis Pancasila. “Pancasila pertama kali diuraikan secara jelas oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan dirumuskan secara final pada tanggal 18 Agustus 1945. Para pendiri Bangsa dari berbagai kelompok, golongan, dan latar belakang duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 1/6/2018).

Awal 2018, hari Sabtu (10/2/2018) pada acara Silaturahmi dengan Peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa di Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI Joko Wido merilis visi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. “Indonesia itu memiliki 714 suku, memiliki 17.000 pulau, memiliki 1.100 lebih bahasa daerah... Visi kita, kita memang harus memperkokoh Pancasila, memperkokoh NKRI, memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika kita. Tetapi visi kita juga ikut melaksanakan ketertiban dunia, memberikan kontribusi untuk perdamaian di negara-negara sahabat kita,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 10/2/2018).

Nilai-nilai Pancasila, menurut Dr. Aris Munandar, M.Si, dosen Ilmu Politik pada Universitas Nasional (Unas), Jakarta, bersifat universal sehingga dapat berlaku untuk semua golongan dan menjadi nilai perekat kebhinnekaan Bangsa Indonesia. “Bangsa Indonesia terdiri dari multi etnik : 714 suku dan 1.100 bahasa daerah yang tersebar pada lebih dari 17 ribu pulau. Nilai yang mempersatukan perbedaan-perbedaan itu adalah Pancasila. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua golongan, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi, dan Keadilan Sosial,” ungkap Dr. Aris Munandar, M.Si, kepada Staging-Point.Com, Sabtu (19/5/2018) di Kampus UNAS.

Di sisi lain, Dr. Aris Munandar, M.Si melihat adanya tantangan merawat Bhinneka Tunggal Ika Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila yakni risiko konflik vertikal. “Pancasila dan UUD 1945 sebetulnya menjadi nilai ideal yang dapat merawat kebhinnekaTunggal Ikaan Bangsa Indonesia. Sedangkan perbedaan-perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan lain-lain yang bersifat horisontal bukan masalah sejauh perbedaan-perbedaan vertikal seperti kesenjangan akses dan partisipasi sosial-ekonomi dan politik, dapat diatasi,” ujar Dr. Aris Munandar.

Dr. Aris Munandar, M.Si menyebut contoh perbedaan vertikal antara lain risiko kesenjangan sosial ekonomi dan akses pendidikan antar-wilayah. “Dari aspek ekonomi, masyarakat daerah tertentu jauh lebih  makmur dari masyarakat daerah lainnya. Ada juga kesenjangan akses pendidikan antara Jawa dan luar Jawa. Ke depan, kesenjangan-kesenjangan sosial, ekonomi, dan akses pendidikan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat perlu diatasi oleh Pemerintah sebagai cara merawat Bhinneka Tunggal Ika Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila,” papar Dr. Aris Munandar, alumnus S-3 dari Universitas Indonesia (UI).

Risiko konflik horisontal pada masyarakat Bangsa-Indonesia, menurut Dr. Aris Munandar, dapat diatasi melalui penyelesaian konflik vertikal. “Untuk merawat Bhinneka Tunggal Ika Negara-Bangsa RI berdasarkan Pancasila, konflik-konflik horisontal mestinya dapat diatasi jika konflik vertikal dapat diatasi. Penyelesaian konflik vertikal merupakan syarat menyelesaikan konflik-konflik horisontal. Maka Pemerintah harus membuka akses yang sama untuk semua daerah dan masyarakat dalam menikmati hasil-hasil pembangunan,” ujar Dr. Aris Munandar.

Pada 16 Agustus 2016, dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DPR-DPD RI (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis paradigma pembangunan nasional. “Paradigma pembangunan nasional kita ubah, dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa-Sentris menjadi Indonesia-Sentris,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 16/8/2016).

Tanggal 16 Agustus 2017, dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang DPRI RI dan DPD RI (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis pelaksanaan pembangunan Indonesia-Sentris, seperti kebijakan satu harga BBM, pembangunan infastruktur, alokasi dana pembangunan 70 ribu desa Rp 60 triliun tahun 2017, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), redistribusi lahan, sertifikasi lahan, pengakuan Hutan Adat dan hutan sosial, dan lain-lain (Setkab RI, 16/8/2017). 

Oleh : Maharani (Jakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita