• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Strategi Kebudayaan-Musik: Musik Etnik, Profesi & Hak Cipta

Tanggal 9 Maret 2013 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia (RI) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 10 Tahun 2013 tentang Hari Musik Nasional. Musik sebagai ekspresi budaya universal, menurut Keppres No. 10/2013, memiliki perang strategis dalam pembangunan nasional. Tanggal 9 Maret adalah hari lahir pahlawan nasional dan pencipta Lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman (Purworejo, 9 Maret 1903-17 Agustus 1938). Dasar yuridis Keppres No. 10/2013 ialah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Senin (22/3/2018) di Istana Merdeka (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis visi Musik Nasional sebagai bagian dari strategi besar kebudayaan ketika menerima laporan panitia Konferensi Hari Musik Nasional. “Saya sebetulnya ke depan itu mengimpikan bagaimana strategi besar kebudayaan kita, lebih khusus lagi di bidang musik, ada visi misalnya ada visi 2050 dan visi 2100. Ini sudah mulai dirancang sejak mulai sekarang,” papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 22/3/2018).

Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah musisi serta Panitia Konferensi Musik Nasional di Istana Merdeka (Jakarta) itu dihadiri oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Glenn Fredly selaku ketua panitia Konferensi Musik Nasional 2018, Abdee Negara, Bunga Citra Lestari, Sheryl Sheinafia, Erwin Gutawa, dan sejumlah musisi serta para pelaku industri musik Tanah Air. Tahun 2017, Kamis siang (9/3/2017) di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI  Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional (Munas) VII Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI) dan Peringatan Hari Musik Nasional 2017.

Menurut Dr. Ans Prawati Yuliantari, M.Hum, dosen STKIP Santu Paulus Ruteng, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), peran musik sebagai ekspresi budaya dalam pembangunan nasional harus dimulai dari regulasi perlindungan hak cipta, khususnya hak cipta musik etnik (daerah) sebagai kekayaan Bangsa Indonesia, dan penguatan profesi SDM industri musik.

“Musik adalah eskpresi budaya, termasuk budaya-budaya daerah dari Merauke (Papua) hingga Sabang (Aceh). Maka untuk meningkatkan peran musik dalam pembangunan nasional, perlu ada regulasi perlindungan hak cipta, khususnya hak cipta musik etnik dan regulasi industri musik nasional yang harus disosialisasikan kepada para stakholders industri Musik Nasional seperti pencipta lagu, komunitas musik, sekolah musik, pelaku musik etnik, pemerintah, dan sektor industri,” papar Dr. Ans Prawati Yuliantari, M.Hum, penulis disertasi Hibriditas Budaya Amerika: Studi Transnasional Musik Rap Pada Masyarakat Manggarai di Nusa Tenggara Timur, kepada Staging-Point.com di Hotel Rima Ruteng (NTT), Kamis (10/05/2018).

Sejak 1980-an musik di Negara RI, menurut Dr. Ans Prawati Yuliantari, M.Hum, memasuki fase musik industri yang dipengaruhi oleh globalisasi. “Sejak 1980-an, industri musik di Negara RI bekerjasama dengan label-label industri musik asing. Beberapa musik karya musisi asing mulai dominan. Namun, sejak akhir 1980-an, musik karya anak Bangsa seperti Iwan Fals, God Bless, Kahitna, Dewa 19, dan lain-lain digandrungi oleh generasi muda di Indonesia. Bahkan lagu Dangdut masih dominan di Jawa,” ungkap Dr. Ans Prawati Yuliantari, M.Hum.

Musik sebagai bagian dari strategi kebudayaan Bangsa Indonesia, menurut Dr. Ans Prawati Yuliantari, M.Hum, membutuhkan dua hal yang sangat pokok yakni SDM musik sebagai profesi dan payung hukum atau regulasi perlindungan hak cipta, khususnya hak cipta musik-musik etnik dari berbagai 1.100 suku Bangsa di Negara RI.

“Mainstream musik level nasional selalu mengikuti tren dan globalisasi. Tetapi, musik Bangsa Indonesia berasal dari musik daerah Merauke (Papua) sampai Sabang (Aceh) berupa musik-musik etnik atau musik hibrid atau pop daerah yang sangat populer di berbagai daerah dan memiliki komunitasnya. Regulasi harus melindungi tradisi musik etnik sebagai kekayaan Bangsa kita, selain perlindungan hak cipta musik pop, rock dan lain-lain. SDM industri musik juga harus menjadi profesi yang mensyaratkan pengetahuan basik musik, dukungan teknologi, organisasi, dan rambu-rambu aturan main musik. Jadi, bakat, hobi, numpang popularitas, atau kompetisi bintang radio dan televisi saja tidak cukup. Kita bisa belajar dari God Bless, Koes Plus, Iwan Fals atau untuk daerah NTT seperti Ivan Nestorman dan Illo Djeer,” ungkap Dr. Ans Prawati Yuliantari, M.Hum, peneliti musik Rap Masyarakat Manggarai di NTT. 

Oleh Silvester Nabar (Ruteng)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita