• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Sharing Peran Pemerintah dan Swasta Dalam Proyek Strategis Nasional

Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet Kerja (2014-2019), Senin sore (16/4/2018) di Kantor Presiden (Jakarta) mengevaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak tahun 2016 awal tahun 2018. Fokus evaluasi antara lain kepastian eksekusi PSN dan manfaatnya terhadap peningkatan nilai tambah perekonomian daerah, upaya penurunan kemiskinan dan menekan ketimpangan sosial-ekonomi di Negara RI (Setkab RI, 16/4/2018).

Hasil Ratas itu antara lain merevisi PSN pada kuartal I-2018 yakni 69 proyek jalan, 51 proyek bendungan, 29 proyek  Kawasan KEK dan Pariwisata (29 proyek), 16 proyek Kreta Api, 11 proyek energi, 10 proyek pelabuhan, 8 proyek air bersih dan sanitasi, 6 proyek bandara, 6 proyek irigasi, 6 proyek smelter, 6 proyek teknologi, 3 proyek perubahan, 1 proyek pertanian dan kelautan, 1 proyek tanggul laut, 1 proyek pendidikan, 1 proyek pesawat terbang, 1 proyek agraria dan kehutanan dan 3 program, dengan total nilai Rp 4.100 triliun.

Menurut Dr. Syarif  Hidayat, dosen Pasca Sarjana Universitas Nasional (UNAS) dan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bahwa saat ini, PSN dapat dilaksanakan melalui sharing peran Pemerintah sebagai sumber dana dan peran swasta sebagai sub kontraktor; ke depan, swasta dapat menjadi mitra Pemerintah melalui seleksi ketat ketersediaan modal, kinerja, dan SDM profesional sektor swasta.

“Pelaksanaan PSN dapat melibatkan sharing peran swasta sebagai sub kontraktor dan Negara (Pemerintah) menyiapkan dana anggarannya. Dalam proyek infrastruktur, misalnya, 80% dana dapat berasal dari Negara (Pemerintah) dan sisanya dari swasta nasional atau internasional. Ke depan, swasta dapat menjadi mitra Pemerintah dengan seleksi ketat yakni (a) kontribusi dana (modal) atau kapital; (b) kualitas SDM profesional; (c) kapasitas manajemen; (d) rekam jejak bagus bidang CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan; (e) bukan political bureaucratic entrepreneur,” papar Dr. Syarif  Hidayat, alumnus S-2 dari Flinder University of South Australia dan S-3 dari Australian National University (Australia), kepada Staging-Point.Com, Jumat (18/5/2018) di Kampus Universitas Nasional (UNAS), Jakarta.

Presiden RI Joko Widodo merilis arah kemitraan BUMN dan sektor swasta melalui model-model pembiayaan dalam pelaksanaan PSN. “Saya ingin tekankan lagi mengenai pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang tidak mungkin hanya mengandalkan APBN saja. Untuk itu, perlu dilakukan model-model pembiayaan alternatif, pembiayaan yang kreatif yang menarik minat investor untuk ikut membiayai PSN. Dan dalam pelaksanaannya, saya juga minta jangan semuanya dilakukan oleh BUMN, jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta, terutama swasta-swasta yang berada di daerah di mana proyek itu dikerjakan,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pengantar Ratas Evaluasi Pelaksanaan PSN, Senin sore (16/4/2018), di Kantor Presiden (Jakarta) (Setkab RI, 16/4/2018).

Pelaksanaan PSN, menurut Dr. Syarif  Hidayat, masih sulit melaksanakan sepenuhnya amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan Pasal 33 ayat (3) bahwa  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat karena SDM dan modal koperasi rapuh dan BUMN menjadi ATM pejabat atau politisi.

“Kalau kita konsisten dengan pasal 33 UUD 1945, disebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Masalahnya, koperasi dan BUMN gagal (failed), karena koperasi dan BUMN menjadi ATM para pejabat, politisi. Jadi, keduanya kurus dan dibelit benalu. Misalnya, saat ini Pemerintah mengembangkan kawasan Ekonomi Khusus Parawisata, yang mewajibkan BUMN terlibat. Tetapi, BUMN kita tidak memiliki kapasitas. Misalnya di Provinsi NTB, bagaimana BUMN mau ikut, tanpa punya modal? BUMN lemah di modal, SDM, dan kapasitas manajemen,” ungkap Dr. Syarif  Hidayat, penulis disertasi Decentralised Politic In A Centralised Political System: A Stady Of Local State Power During Suharto’s New Order Indonesia.

Jumlah PSN tahun 2016 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 yaitu 265 proyek dan satu program. PSN tahun 2017 berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional mencapai 245 proyek dan 2 program. 

Oleh: Maharani (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita