• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Efektivitas Pencegahan Korupsi: Peran KPK & Dukungan Publik

Selasa (5/12/2017) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI merilis strategi pencegahan korupsi. “Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ini segera. Saya sudah perintahkan, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement. Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas. Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini, semuanya menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN,” papar Presiden RI Joko Widodo saat menerima Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017) (Setkab RI, 5/12/2017).

Selama ini, banyak riset empiris menemukan bahwa e-government meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, mengurangi biaya fiskal dan waktu (Bhatnagar 2003a; Ndou 2004: 1-2; Andersen 2009, Shim & Eom 2008; Kim et al. 2009) sehingga mengurangi dan mencegah korupsi (Von Haldenwang 2004: 427). Kini masyarakat membutuhkan pelayanan publik 24 jam per hari dan 7 hari per pekan dari Pemerintah. E-government dapat memenuhi kebutuhan dan tren ini (Hodos 2014: 120).

Menurut Dr. Firdaus Syam, M.si, dosen Ilmu Politik di Universitas Nasional (UNAS) (Jakarta), korupsi memiliki karakter kejahatan sistemik; oleh karena itu, perbaikan sistem tata kelola kelembagaan dan pemerintahan dapat mendukung upaya pencegahan praktek korupsi.  “Korupsi berkarakter sistemik yang memicu risiko kerusakan lingkungan hidup, kesenjangan sosial ekonomi, disabilitas ekonomi politik, merapuhkan kinerja birokrasi, dan risiko konflik vertikal dengan efek imbas konflik horisontal. Karena itu, perbaikan sistem tata kelola pemerintahan meningkatkan upaya pencegahan praktek korupsi,” papar Dr. Firdaus Syam, M.si kepada Staging-Point.Com, Sabtu (12/5/2018) di Lantai 4 Kampus UNAS (Jakarta).

Selain itu, efektivitas pencegahan korupsi, menurut Dr. Firdaus Syam, M.si, mensyaratkan sinergi organ negara yang terkait pemberantasan korupsi dan dukungan kuat dari masyarakat. “Efektivitas pencegahan korupsi mensyaratkan adanya sinergi lembaga-lembaga terkait pemberantasan korupsi yakni Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); berikutnya, perlu ada pelibatan peran masyarakat, misalnya, melalui perorangan, kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Maka perlu ada sosialisasi dan edukasi pejabat dan kurikulum pendidikan tentang pola hidup sederhana, budaya malu, dan kebiasaan tidak korup,” papar Dr. Firdaus Syam, M.si.

Jumat (5/3/2018) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengundang sejumlah tokoh lintas lembaga untuk mendiskusikan sistem kolaborasi pencegahan korupsi yang lebih efektif di Bina Graha (Jakarta). Hasilnya, antara lain, usul revisi Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2010 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Targetnya ialah peningkatan efektivitas kolaborasi lintas lembaga dalam rangka pencegahan korupsi di Negara RI.

Dr. Firdaus Syam, M.si melihat bahwa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pemberantasan korupsi perlu diperkuat melalui pembentukan jaringan kerja KPK hingga Provinsi dan Kabupaten dan penguatan kerja KPK di bidang pencegahan korupsi.

“Perlu ada penguatan lembaga KPK melalui jejaring kerja tingkat Kabupaten dan Provinsi; integritas, profesionalitas dan kapabilitas SDM KPK; dukungan politik anggaran yang pro pemberantasan korupsi; peningkatan program kerja KPK bidang pencegahan korupsi; dan pelibatan masyarakat dalam memberantas korupsi di Negara RI,” ujar Dr. Firdaus Syam, M.si.

Selain itu, efektivitas pemberantasan praktek korupsi perlu didukung oleh penerapan sejumlah mekanisme legal seperti penerapan pembuktian terbaik, sanksi sosial seperti kerja sosial agar pelaku korupsi belajar berkerja secara bertanggungjawab bagi masyarakat dan bermanfaat bagi lingkungan, serta sanksi pengembalian dana hasil korupsi.

“Efektivitas pemberantasan korupsi juga dapat ditingkatkan melalui penerapan instrumen pembuktian terbalik, sanksi sosial untuk melatih koruptor bekerja yang patut dan baik untuk masyarakat dan lingkungannya; dan penerapan sanksi pengembalian dana hasil korupsi,” papar Dr. Firdaus Syam, M.si, alumnus S-2 bidang Antropologi Politik dari Universitas Indonesia (Jakarta) dan S-3 Ilmu Politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia. 

Oleh : Maharani (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita