• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perpres No. 88 Tahun 2017: Melindungi Hutan, Air & Burung

Rabu (6/9/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Perpres No. 88/2017 mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara RI Nomo 196 Tahun 2017 pada tanggal 11 September 2017.

Menurut Dr. Max Boli Sabon, SH, M.Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (Jakarta) bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dan keluarga atas tanah dalam kawasan hutan selama ini hanya berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis, sanksi berbasis tradisi religio-magis, dan kearifan lokal tentang pola hubungan harmoni dan saling dukung antara manusia (masyarakat) dengan hutan secara turun temurun.

“Bentuk perlindungan hak atas tanah dalam kawasan hutan dari masyarakat adat dan keluarga selama ini berbentuk hukum adat yang tidak tertulis. Masyarakat sangat mematuhi hukum adat, meskipun tidak tertulis. Jika ada pelanggaran terhadap hukum adat, misalnya memotong kayu pada hutan lindung dari masyarakat adat, maka sanksinya ialah risiko kehidupan pelaku tidak harmonis atau sanksi religio-magis. Karena merusak hutan lindung, misalnya, adalah tindakan merusak hubungan harmoni manusia, alam hayati, dan “leluhur” yang tinggal di hutannya,” papar Dr. Max Boli Sabon, SH, M.Hum, alumnus S-3 dari Universitas Padjadjaran, Bandung, kepada Staging-Point.Com, Senin (25/5/2018) di Ruang Dosen FH-Universitas Atma Jaya (Jakarta).

Dr. Max Boli Sabon menyebut contoh hukum adat dan tradisi masyarakat Adonara Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). “Di Adonara Tengah di Provinsi NTT, terdapat 12 suku dan tradisi hak atas tanah kawasan hutan dari tiga kelompok. Yaitu (1) hak masyarakat adat yang mencakup seluruh desa; (2) hak masyarakat sedang seperti satu suku, di Adonara Tengah ada 12 suku; dan (3) hak tanah kawasan hutan dari keluarga,” ungkap Dr. Max Boli Sabon.

Hukum adat dan tradisi Adonara Tengah, menurut Dr. Max Boli Sabon, mengatur pengelolaan tanah dan kawasan hutannya. “Hak ketiga pihak itu atas tanah dan pohon-pohon dalam kawasan hutan sudah diakui oleh masing-masing pihak. Jarang terjadi konflik. Misalnya, hasil kayu hutan suku dialokasi untuk kepala suku dan pihak pemotong kayunya; hutan masyarakat adat sedang dikelola dan ditanami kakao, kemiri, kopi, atau komoditi lainnya; hasilnya dikelola untuk kepala suku dan pengelolanya; hutan desa adalah hutan sakral yang harus dirawat oleh semua suku, misalnya, tempat berlindung dan hidup burung pemberi tanda waktu alam. Burung Kukak memberi tanda penduduk desa mulai bekerja; burung Ketuok berbunyi 4 kali pertanda duka cita; bunyi burung Kronak pertanda hujan bakal turun. Begitulah keluarga dan suku hidup harmoni dengan alam melalui perawatan hutan-hutan dan tanahnya,” ungkap Dr. Max Boli Sabon.

Oleh karena itu, menurut Dr. Max Boli Sabon, Perpres No. 88/2017 merupakan perlindungan tertulis atas hak-hak Rakyat atas tanah dalam kawasan hutan dan perlindungan hubungan harmoni antara manusia, alam hayati, alam non-hayati melalui perawatan hutan-hutan. “Perpres itu memberi perlindungan hukum atas hutan pemelihara air, hutan sumber energi, hutan sumber pangan, hutan penyedia bahan perumahan Rakyat, dan hubungan saling-dukung antara kehidupan manusia dan alam hayati dan non hayati melalui perawatan hutan,” papar Dr. Max Boli Sabon.

Pasal 2 Perpres No. 88/2017 berbunyi bahwa Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak. Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 88/2017 menyatakan bahwa Pihak sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi: (a) perorangan (memiliki identitas kependudukan); (b) instansi (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah); (c) badan sosial/keagamaan (terdaftar sesuai ketentuan Undang-undang); (d) masyarakat hukum adat (ditetapkan oleh Perda dan memiliki bukti penguasaan tanah kawasan hutan).

Pola penyelesaian tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa: (a) mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; (b) tukar menukar kawasan hutan; (c) memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau (d) melakukan resettlement (Psl 8 ayat 1 Perpres No. 88/2017). 

Oleh: Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita