• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Regulasi Pembatasan Hak Atas Tanah Pemodal Swasta

Pada Pengantar Rapat Terbatas (Ratas) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Kantor Presiden (Jakarta), Rabu sore (22/3/2017), Presiden RI Joko Widodo merilis arah program Reforma Agraria. Yakni sekitar 9 juta ha tanah ditata kepemilikannya; sekitar 4,9 juta ha tanah Negara—tanah, Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang dan tanah terlantar--dapat diberikan kepemilikannya kepada Rakyat di Negara RI (Setkab RI, 22/3/2017).

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (Setkab RI, 22/3/2017).

Menurut Dr. TB. Massa Djafar, M.Si, Koordinator Program Ilmu Politik Pasca Sarjana (S3) Universitas Nasional (Jakarta), struktur hak-hak atas tanah di Negara RI  perlu merujuk pada politik tata ruang (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) dari Negara RI antara lain fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari lahan; Pemerintah juga harus berani melindungi hak-hak milik Rakyat dari praktek monopoli kepemilkan lahan dan spekulan tanah serta membatasi pemberian hak atas lahan kepada swasta atau pemodal.

“Titik lemah selama ini ada pada Negara; karena Negara tidak membuat regulasi pembatasan kepemilikan lahan yang membuka peluang bagi pemodal, spekulan, dan swasta memonopoli kepemilikan lahan di Negara RI. Pemberian sertifikasi tanah untuk Rakyat yang dilakukan Pemerintah saat ini, meminimalisir monopoli kepemilikan lahan di seluruh Negara RI,” papar Dr. TB. Massa Djafar, M.Si, alumnus S-3 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) kepada Staging-Point.Com, Sabtu (19/5/2018) di Lt 4 Kampus Universitas Nasional (UNAS), Jakarta.

Di sisi lain, Dr. TB. Massa Djafar, M.Si melihat ada 3 faktor penting yang perlu dicegah dan diatasi melalui program pemberian sertifikasi tanah untuk Rakyat di seluruh Negara RI. “Ada tiga faktor penting tentang hak atas tanah di Negara RI yakni pertama, kepemilikan lahan harus disertai oleh kepastian politik tata ruang lahan yakni fungsi sosial, fungsi ekonomi seperti lahan produktif, lahan industri, lahan perkebunan, dan lahan pertanian, serta fungsi lingkungan hidup seperti hutan lindung; kedua, adanya jaminan dan perlindungan hak-hak milik Rakyat dari praktek spekulan lahan dan monopoli dari pemodal; ketiga, hak menguasai lahan (bumi, air dan kekayaan alam) dari Negara perlu dijabarkan dengan membatasi kepemilikan lahan oleh swasta atau pemodal; saat ini sekitar 1 (satu) persen elit menguasai 25% lahan di Negara RI; Regulasi Pemerintah harus berani merevisi pola kepemilikan lahan seperti ini; sertifikat tanah Rakyat jangan membuka peluang bagi spekulan tanah, pemodal, atau swasta mengambil alih hak-hak Rakyat atas tanahnya,” ungkap Dr. TB. Massa Djafar, M.Si.

Pasal 6 UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”; Pasal 7 UU ini menyatakan : “Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas, tidak diperkenankan.” Rabu Sore (22/3/2017) pada Rapat Terbatas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyatakan: “Semua regulasi tentang pertanahan harus sejalan dengan semangat reforma agraria yang kita ingin wujudkan.” (Setkab RI, 22/3/2017).

Pada Pengantar Rapat Terbatas Reforma Agraria di Kantor Presiden (Jakarta), 24 Agustus 2016, Presiden RI Joko Widodo merilis arah Reforma Agraria. “Semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antar masyarakat dengan perusahaan, antar masyarakat dengan pemerintah,” papar Presiden Joko Widodo (Setkab RI, 24/8/2016).

Menurut Dr. TB. Massa Djafar, akar masalah pertanahan di Negara RI ialah ketimpangan struktur hak-hak atas tanah. “Pemodal atau pihak swasta memonopoli hak-hak lahan-lahan produktif yang berdampak terhadap luasnya kesenjangan sosial ekonomi di pedesaan dan perkotaan Negara RI. Sertifikat adalah bukti legal. Akar masalahnya ialah ketimpangan struktur hak-hak atas tanah. Pemerintah harus berani menegakkan peraturan pro Rakyat dan memutus mata-rantai kongkalikong aparat-aparat Pemerintah dan swasta yang memicu ketimpangan struktur kepemilikan lahan di Negara RI,” ungkap Dr. TB. Massa Djafar. 

Oleh : Maharani (Jakarta)

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita