• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tiga Faktor Penting Perbatasan RI-Malaysia

Sejak tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia (RI) berupaya meningkatkan pembicaraan perbatasan  RI-Malaysia. Tahun 2015-2017, RI-Malaysia mengadakan 9 kali pertemuan (6 special envoy dan 3 teknis) untuk membahas batas laut pada tingkat utusan khusus dan teknis (Setkab RI, 11/8/2017). Rabu 10 Juni 2015, Presiden RI Joko Widodo menunjuk Duta Besar Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus (Special Envoy pertimbangan politis, hukum, dan teknis) Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim antara RI-Malaysia (Setkab RI, 11/6/2015).

Hingga pertengahan 2018, ada 9 outstanding boundary problems perbatasan darat antara RI-Malaysia di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Selain itu, Negara RI-Malaysia perlu menyelesaikan 5 (lima) segmen batas maritim yakni perbatasan di Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Selat Singapura bagian Timur, Selat Malaka bagian Selatan, dan Selat Malaka. Sedangkan  isu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Singapura dan RI-Filipina sudah selesai. RI-Malaysia secara teknis baru menandatangani Nota Kesepahaman perbatasan darat (MoU No. 20). (Setkab RI, 11/8/2017).

Dr. Triyana Yohanes S.H., M.Hum, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (Yogyakarta) melihat  bahwa ada dua isu pokok perbatasan Negara Republik Indonesia (RI) – Malaysia selama ini yakni klaim tumpang tindih pada sejumlah titik perbatasan laut dan darat dan perbedaan penafsiran terhadap dasar hukum penetapan batas maritim RI-Malaysia.

“Isu pokok perbatasan maritim RI-Malaysia antara lain pertama, masih ada sejumlah klaim overlap atau tumpang tindih titik-titik perbatasan maritim dan darat antara Negara RI dan Malaysia; kedua, klaim tumpang tindih atas sejumlah titik perbatasan terjadi, karena ada perbedaan penafsiran terhadap UNCLOS (United Nations Convention on the Law of The Sea) Tahun 1982. Misalnya, berdasarkan Konvensi Hukum Laut UNCLOS tahun 1982, Negara RI adalah negara kepulauan yang menarik batas dari garis pasang surut pulau terluar dan Malaysia bukan negara kepulauan sehingga batas negaranya berdasarkan garis pasang surut pantainya; tetapi dalam perundingan perbatasan RI-Malaysia, wakil Malaysia menafsir seolah-olah Malaysia negara kepulauan sehingga wilayah lautnya bertambah, menjorok ke wilayah Negara RI,” papar Dr. Triyana Yohanes S.H., M.Hum, alumnus S-3 dari Universitas Sebelas Maret (UNS) (Solo, Jawa Tengah), kepada Staging-Point.Com, Kamis (26/4/2018) di Kampus Fakultas Hukum (FH) Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Konvensi Hukum Laut Tahun 1958 dan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of The Sea) Tahun 1982 menetapkan 8 (delapan) rezim hukum laut yaitu rezim perairan kepulauan, perairan dalam, wilayah laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut bebas, dan selat untuk pelayaran internasional. Menurut Dr. Triyana Yohanes, perubahan iklim dan pemanasan global akhir-akhir ini dapat berdampak terhadap penerapan ke-8 rezim ini bagi Negara RI yang merupakan negara-kepulauan.

“Secara umum, pemanasan global dan perubahan iklim dapat memicu kenaikan permukaan laut (sea level), termasuk garis pasang surut air laut. Risiko ini dapat memicu tenggelamnya beberapa pulau kecil di Negara Kepulauan seperti Negara RI. Mungkin saja pemanasan global meningkatkan permukaan air laut dan memengaruhi posisi perbatasan maritim Negara RI dengan negara lain seperti dengan negara Malaysia. Karena penarikan batas maritim Negara RI dibuat dari garis pangkal pulau terluar, bukan pulau buatan, tetapi pulau alami,” papar Dr. Triyana Yohanes, alumnus S-2 Hukum Internasional dari Universitas Padjadjaran (Bandung).

Tahun 2012, ahli Universitas Veterinary Medicine (Vienna) dan Aarhus University (Denmark) membuat simulasi risiko kehidupan akibat pemanasan global pada 1200 pulau Asia Tenggara dan Pasifik. Pulau Bintan di Negara RI dijadikan model skenario kenaikan permukaan laut (sea-level rise / SLR) 3 (tiga) meter (Global Change Biology, 13/6/2012).

Kontrol terhadap emisi karbon (greenhouse-gas emissions) 2020 – 2035 sangat memengaruhi kenaikan permukaan laut dengan perkiraan kenaikan sekitar 20 cm jika tiap 5 tahun ada kontrol emisi karbon di berbagai negara. Begitu hasil analisis Potsdam Institute for Climate Impact Research akhir Februari 2018 (Science Daily, 20/2/2018).

Menurut Dr. Triyana Yohanes, ada tiga faktor penting yang harus dikawal oleh Pemerintah RI guna merespons dinamika tersebut di atas, khususnya isu perbatasan RI-Malaysia. “Tiga hal perlu dikawal oleh Pemerintah RI dalam perundingan isu perbatasan RI-Malaysia yakni (a) penerapan Hukum Laut UNCLOS Tahun 1982 karena Negara RI adalah negara kepulauan (archipelagic state); (b) Pengadministrasian dan pendaftaran wilayah atau pulau-pulau Negara RI ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); (c) jika posisi hukum Negara RI kuat, isu perbatasan RI-Malaysia dapat diajukan ke Mahkamah Internasional,” ungkap Dr. Triyana Yohanes. 

Oleh: Aldus Wae (Yogyakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita