• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Transparansi Kebijakan Pasokan dan Harga Premium

Kamis (24/5/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Isi Perpres No. 43/2018 antara lain Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 (Premium) wajib tersedia di SPBU-SPBU wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Jamali dapat memperoleh pasokan premium (status penugasan) jika disetujui oleh hasil rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan disetujui oleh Menteri terkait. BBM jenis Premium sudah tersedia di 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jamali jelang Lebaran Juni 2018. (Setkab RI, 4/6/2018).

Pasal 3 ayat (3) Perpres Nomor 43 Tahun 2018  berbunyi : “Wilayah penugasan distribusi BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.”

Menurut Prof. Dr. Zulkifli Husin, SE.,M.Sc, Ketua Konsentrasi Sustainable Development Management, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Trisakti (Jakarta), ada 3 (tiga) tantangan penyediaan dan pasokan sumber energi BBM (Bahan Bakar Minyak) ke seluruh Negara RI selama ini yakni logistik, distribusi, dan keamanan pasokan.

“Selama ini, harga premium murah dan selalu terjangkau oleh masyarakat di berbagai daerah Negara RI. Namun, tantangan utama pasokan dan distribusi premium atau BBM selama ini yaitu pertama, logistik. Wilayah Negara RI sangat luas dan merupakan negara kepulauan dari Merauke (Papua) hingga Sabang (Aceh). Luasnya wilayah distribusi memicu lonjakan beban biaya distribusi; kedua, harga premium berisiko tidak sama di berbagai daerah. Maka untuk tercapainya keadilan sosial, Pemerintah berupaya harga premium sama di berbagai wilayah Negara RI; ketiga, keamanan pasokan, stok atau cadangan premium untuk daerah-daerah minim premium,” ungkap Prof. Dr. Zulkifli Husin, SE.,M.Sc, alumnus S-3 jurusan Resource Economics and Policy Michigan State University (Amerika Serikat) tahun 1984, kepada Staging-Point.Com, Selasa (22/5/2018) di Gedung S Lantai 6, UniversitasTrisakti (Jakarta).

Senin (28/5/2018), Menteri ESDM Ignasius Jonan menandatangani Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Saat ini, sekitar 1.926 SPBU di wilayah Jamali tidak menjual Premium (Setkab RI, 4/6/2018).

Transparansi kebijakan pasokan dan harga premium, menurut Prof. Dr. Zulkifli Husin, SE.,M.Sc, sangat penting bagi Rakyat di Jakarta dan wilayah-wilayah lainnya di Negara RI. “Beberapa waktu lalu, ada kekurangan bahkan kekosongan pasokan premium ke tiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di ibu kota Negara RI, Jakarta. Pemerintah perlu merilis kebijakan transparan tentang premium kepada masyarakat. Misalnya, apakah premium masih dijual atau tidak, dan berapa harga premium. Sebaiknya Pemerintah memiliki badan pembanding harga agar ada benefit bagi masyarakat dan nilai ekonomis bagi pelaku industri BBM,” ujar Prof. Dr. Zulkifli Husin, alumnus S-2 Agriculture Economics, University Of The Philippines.

Prof. Dr. Zulkifli Husin melihat, ke depan premium masih dapat dipertahankan dan pemanfaatan gas sebagai sumber energi perlu ditingkatkan. “Karena harga premium terjangkau oleh masyarakat-masyarakat di daerah; maka premium masih dapat dipertahankan; sedangkan pilihan sumber energi lainnya yang ideal ialah gas karena murah dan ramah lingkungan,” papar Prof. Dr. Zulkifli Husin. 

Oleh : Marselina Primadista Rere (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita