• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Produktivitas Masyarakat Lemah & Daerah-Daerah Tertinggal

Mayoritas anggota DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (25/10/2017) di Senayan (Jakarta), menyetujui RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemerintah pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2018. Kecuali perubahan pada Belanja Negara 2018 sebesar Rp 2.220.657 triliun, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.454.494,4 miliar dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766.162,6 miliar. Rapat Paripurna DPR RI itu mengesahkan Rancangan Undang-Undang RAPBN tahun 2018 menjadi Undang-Undang (UU).

Di depan Sidang Paripurna DPR-RI, Rabu (16/8/2017), di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018. Rencana Belanja Negara Tahun 2018 mencapai  Rp 2.204.383,9 miliar, yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.443.296,4 miliar, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761.087,5 miliar.

“Berdasarkan perkiraan kebijakan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka  defisit anggaran direncanakan sebesar Rp 325.936,6 miliar, yang akan ditutup dengan  pembiayaan anggaran yang terutama berasal dari utang, baik dalam maupun luar negeri,” begitu bunyi Nota Keuangan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo di depan Sidang Paripurna DPR-RI, Rabu (16/8/2017) (Setkab RI, 21/8/2017).

Menurut Dr. Bahtiar Usman, MM, Ketua Prodi Program Sarjana Manajemen, Universitas Trisakti (Jakarta), tata kelola utang dalam APBN perlu memperhatikan 3 (tiga) hal pokok yakni (a) kontrol penggunaan (spending-control) agar alokasinya nyata bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat sesuai amanat alinea IV Pembukaan UUD 1945; (b) terarah dan terukur dalam rencana peningkatan produktivitas Rakyat dari kelompok masyarakat dan wilayah lemah secara sosial ekonomi di Negara RI; dan (c) antisipasi terhadap risiko gejolak nilai tukar.

“Utang Negara RI terlalu agresif hingga mencapai Rp 4.100 triliun saat ini. Maka tata kelola hutang harus memperhatikan beberapa hal pokok dan penting yakni tata kelola hutang harus dapat meningkatkan produktivitas Rakyat misalnya melalui program peningkatan produktivitas Rakyat di wilayah-wilayah tertinggal seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Maluku,” papar Dr. Bahtiar Usman, MM, alumnus S-3 dari Universitas Indonesia kepada Staging-Point.Com, Kamis (24/5/2018) di Gedung S Lt.1 Universitas Trisakti (Jakarta).

Selain target mengatasi ketimpangan sosial ekonomi antar wilayah, Dr. Bahtiar Usman juga melihat penggunaan utang untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat. “Penggunaan utang juga harus nyata dapat  meningkatkan produktivitas kelompok-kelompok masyarakat lemah secara sosial ekonomi dan pengusaha skala kecil melalui subsidi dan program lain sehingga konsentrasi pembangunan tidak bertumpu pada pengusaha-pengusaha skala besar; tata kelola utang juga perlu mengantisipasi gejolak nilai tukar seperti melemahnya nilai tukar Rupiah,” ujar Dr. Bahtiar Usman.

Dalam Nota Keuangan RAPBN pada Sidang Paripurna DPR-RI, Rabu (16/8/2017) di Gedung Nusantara Parlemen Senayan (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan Belanja Negara dalam RAPBN 2018 yakni (a) menjaga rasio utang tidak melebihi 3% terhadap PDB; (2) efisiensi, dan (3) produktivitas (Setkab RI, 16/8/2018). Akhir tahun 2014, utang Pemerintah RI mencapai Rp 2.604,93 triliun. April 2017, utang Pemerintah mencapai Rp 3.667,41 triliun. Total pembayaran utang setiap tahun mencapai Rp 250 triliun. (Setkab RI, 24/7/2018).

Oleh : Marselina Primadista Rere

Penerbit


Ekonomi RI & Potensi Resesi AS

Akhir 2018, Pemerintah RI siap menanda tangan kesepakatan investasi dan perdagangan bebas dengan Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Iceland (negara EFTA). Total nilai perdagangan RI-EFTA tahun 217 mencapai 2,4 miliar dollar AS dengan surplus sekitar 212 juta dollar AS. (Bernadette Christina Munthe/Reuters, 24/11/2018). Berikutnya, awal November 2018, Pemerintah RI berupaya menyepakati ekspor senilai 1,5 miliar dollar AS CPO per tahun ke Pakistan (Reuters, 8/11/2018). Total produksi minyak sawit RI tahun 2018 mencapai 42 juta ton (Fransiska Nango, 2/11/2018). Di Jakarta, perusahan Korea Selatan, seperti Parkland, LS Cable & System Asia Ltd, Sae-A Trading, Taekwang Industrial Co Ltd, World Power Tech and InterVet, Hyundai Engineering & Construction Co Ltd, Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, Midland Power Co Ltd, POSCO Engineering & Construction Co Ltd and Hyundai Engineering Co Ltd, membuat 15 MoU dan 6 komitmen investasi di Negara RI (Reuters, 11/9/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita