• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Dana Desa: Peningkatan Keahlian-Keterampilan SDM Desa

Pada Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018, Rabu (6/12/2017) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan tata kelola dana desa.

“Kita ingin dana desa melalui kegiatan swakelola yang bersifat padat karya dengan skema cash for work dengan menggunakan bahan baku lokal. Ini tolong Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali kota, ini mengarahkannya biar betul. Untuk apa ini dilakukan padat karya, cash for work? Agar masyarakat kita di desa ini bekerja semuanya. Ini kalau dikerjakan benar, kerja semuanya. Sudah kita hitung 14,8 juta orang bekerja. Kalau ini dilakukan benar dan semua orang mau konsentrasi ke sini, cash for work untuk dana desa,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 6/12/2017).

Senin pagi (14/5/2018) di Hall D-2, JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat, dan Daerah Tahun 2018, Presiden RI Joko Widodo merilis data. Bahwa saat ini, di Negara RI terdapat 714 suku, 1.100 bahasa daerah, 514 kota dan kabupaten, 34 provinsi, 74.958 desa dan 8.430 kelurahan; anggaran Dana Desa tahun 2018 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 60 triliun; total Dana Desa tahun 2015 - 2018 mencapai Rp 187 triliun. (Setkab RI, 14/5/2018).

Menurut Dr. Zulmasyhur, MSi, dosen Pusat Studi Birokrasi Universitas Nasional (UNAS) (Jakarta), tantangan utama dari aliran dana ke desa dan tata kelola Dana Desa saat ini ialah kapabilitas SDM (sumber daya manusia) desa mengelola Dana Desa.

“Sasaran aliran dana triliunan ke desa-desa antara lain mendorong perputaran uang di desa-desa dan penyerapan tenaga kerja dalam program padat karya seperti irigasi desa, embung desa, jual beli semen di toko-toko desa-desa, dan penyerapan tenaga-tenaga kerja di desa. Ini mensyaratkan Sumber Daya Manusia (SDM) desa-desa memiliki kapabilitas mengelola Dana Desa sejak penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa hingga pelaporan penggunaan Dana Desa,” papar Dr. Zulmasyhur, Msi, alumnus S-3 Administrasi Publik pada Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung (Jawa Barat) kepada Staging-Point.Com, Rabu (23/5/2018) di Lantai 4 Gedung Tower Universitas Nasional (UNAS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Aliran dana dan tata kelola Dana Desa melalui desa dinas, menurut Dr. Zulmasyhur, Msi, dapat bermanfaat untuk menjadikan desa-desa sebagai pusat perekonomian Rakyat di bidang dana, penyediaan atau penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. “Tata kelola Dana Desa sangat bergantung pada potensi atau kapasitas desa. Hasil penelitian saya tentang Desa Adat menemukan bahwa banyak desa adat tidak menerapkan demokrasi; belum memahami pelaporan keuangan termasukan sistem pelaporan keuangan melalui Internet dalam rangka akuntabilitas; dan bahkan masih banyak yang tidak bisa baca tulis. Karena itu, menurut saya, dana desa dapat dikelola, jika aliran dana desa melalui desa dinas,” papar Dr. Zulmasyhur, Msi yang meriset dan menulis disertasi tentang kapasitas tata kelola pemerintahan desa (adat) yang diukur antara lain dari akuntabilitas dan sistem pelaporan keuangan melalui jaringan Internet.

Saat ini di Negara RI, menurut Dr. Zulmasyhur, MSi, ada desa adat dan desa dinas. Kepala Desa Dinas dipilih langsung oleh Rakyat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa Adat berdasarkan Adat atau penunjukkan berdasarkan Adat. Dalam rangka tata kelola dana desa yang bersumber dari APBN, Dr. Zulmasyhur, MSi melihat perlunya Pemerintah melakukan evaluasi dan pelatihan kapabilitas dan kapasitas tata kelola dana desa serta bendahara desa merupakan pegawai negeri sipil (PNS) serta program-program pencerdasan SDM desa-desa di seluruh Negara RI.

“Aliran dana triliunan ke desa-desa merupakan program kebijakan strategis dari Negara melalui APBN. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala khususnya kinerja Kepala Desa dan SDM desa; Pemerintah juga perlu melakukan pelatihan unsur-unsur dan Kepala Desa, khususnya Desa Adat, di bidang kapasitas dan kapabilitas tata kelola dan pelaporan keuangan dana desa; bendahara desa seharusnya menjadi PNS; dan terakhir, dana desa jangan hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, tetapi juga peningkatan kecerdasan, keahlian dan ketrampilan SDM di desa-desa seluruh Negara RI,” ujar Dr. Zulmasyhur, MSi. 

Oleh : Yustinus Oswin M. (Jakarta)

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita